Karena tak Berizin, Tambak Udang Ini Disegel

  • Whatsapp

Dua Alat Berat Ikut Disegel

Alat berat jenis eksavator yang diamankan tim Satpol PP Bangka, karena digunakan pada tambak udang yang tak berizin. (Foto: Istimewa/Riski)

SUNGAILIAT – Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten (Satpol PP Pemkab) Bangka bertindak tegas terhadap kegiatan usaha yang tak dilengkapi perizinan. Dibantu jajaran Polres Bangka, tim menyegel dua unit alat berat jenis excavator berikut tambak udang di desa Rebo, Kecamatan Sungailiat.

Penyegelan tersebut langsung dipimpin oleh Kasatpol PP Bangka, Dalyan pada Jumat (12/7/2019) malam.

“Semalam kami melakukan penyegelan tambak udang dan dua unit PC (excavator-red) sebagai alat bukti,” ungkapnya melalui Kabid Penegakan Perda Satpol PP Bangka, Achmad Suherman kepada Rakyat Pos, Sabtu (13/7/2019).

Hingga saat ini petugas masih menjaga lokasi tambak dan alat bukti agar tidak dipindah tangankan. “Dari semalam sampai saat ini kita jaga dan kawal terus PC ini,” tambahnya.

Pria yang biasa disapa Herman ini mengatakan, mereka masih menunggu pemilik tambang untuk mengurus terlebih dulu perizinan sebelum melanjutkan usaha tambak udangnya.

“Selama belum ada izin, ini (excavator-red) akan kita sita terus. Kalau diperlukan akan kita tetapkan ke pengadilan menjadi barang sitaan. Tapi kita liat dulu permasalah ini, kooperatif tidaknya pemilik usaha untuk membuat perizinannya terlebih dulu,” terangnya.

Ia menegaskan pihaknya tidak pernah menghalangi orang ataupun pengusaha yang ingin berinvestasi, tapi harus memiliki izin dari pemerintah terlebih dulu.

“Kita tidak menghalangi orang mau berusaha tapi tolong lengkapi dulu perizinannya, karena kalau tidak ada izin sama saja usaha itu ilegal,” pungkas Herman.

Dari data wartawan di lapangan, ada satu usaha tambak lagi yang belum ditindak Pemkab Bangka di pesisir pantai Desa Rebo. Yakni usaha tambak udang besar dikelola Tommy di wilayah Pantai Mang Kalok, Desa Rebo yang juga belum berizin dan tumpang tindih status lahan dengan kawasan Hutan Lindung. Tumpang tindih status lantaran pemilik usaha mengaku lahan mereka bersertifikat tahun 1980-an, sedangkan kawasan hutan lindung ditetapkan tahun 2012. (mla/1)

Related posts