Kapolri Dukung Pemda Tingkatkan Budidaya Udang

  • Whatsapp

Terbitkan TR, Siap Amankan Giat Pembudidayaan untuk Recovery Ekonomi

Ketua Umum APTIN, Hidayat Arsani (baju putih) saat berada di lokasi pembudidayaan tambak udang di Kabupaten Bangka Selatan. Hidayat mengapresiasi kebijakan Kapolri yang mendukung petani tambak untuk berproduktivitas membantu merecovery ekonomi nasional. (Foto: dok)

RAKYATPOS.COM, PANGKALPINANG – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Idham Azis menegaskan jajarannya harus mendukung program pemerintah, terutama dalam hal peningkatan produktivitas udang nasional untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja.

Penegasan Kapolri itu disampaikan melalui Surat Telegram (TR) Kapolri Nomor: ST/2173/VII/OPS.2/2020 tanggal 27 Juli 2020. Dalam TR itu permasalahan tambak udang yang dihadapi investor di berbagai daerah, ternyata mendapatkan perhatian dari Kapolri.

Ia meyakini peningkatan produktivitas udang dan ikan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Lainnya

“Sesuai dengan surat telegram, kami siap melakukan beberapa langkah strategis,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan Jumat (31/7/2020) di Jakarta.

Langkah strategis Polri diantaranya berkoordinasi serta mendorong pemerintah daerah untuk mereduksi ketentuan dan aturan yang menghambat pertumbuhan pelaku usaha tambak udang dan ikan. Reformasi birokrasi dinilai sangat perlu agar pelaku usaha tambak udang dan ikan tidak terbebani oleh pengurusan aturan yang panjang.

“Langkah lain kami akan mengamankan giat pembibitan, pembudidayaan, jalur distribusi dan perdagangan hasil budidaya tambak udang oleh pelaku usaha dalam rangka menjalankan program recovery ekonomi melalui budidaya udang,” ujarnya.

Dia juga mengimbau jajaran kepolisian untuk mengedapankan pembinaan terhadap para pelaku usaha perikanan budidaya. Tindakan hukum hanya untuk pelaku budidaya yang melakukan pelanggaran berat, seperti mengedarkan narkoba atau aktivitas yang dapat merusak lingkungan secara masif.

“Kami juga mengedepankan pembinaan dan pengawasan supaya tidak mengganggu iklim investasi yang sedang digalakkan pemerintah,” tambahnya.

Disisi lain, sambung Kabagpenum, kepolisian akan mengambil tindakan terukur terhadap pihak yang menggangu dan menghambat program-program pemulihan ekonomi nasional, salah satunya program budidaya udang seluruh Indonesia.

Menanggapi hal tersebut Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengatakan sebetulnya yang dilakukan kepolisian adalah kerja sama antara tim Pemprov dengan Polda. Ini dilakukan dalam rangka pembinaan dan menjaga agar para petambak dapat melakukan usahanya dengan baik dan aman.

Namun demikian, berkenaan dengan pencemaran lingkungan akibat dari limbah tambak tidak bisa dibiarkan begitu saja.

“Semua kita lakukan bersama kerjasama Polda dan Pemprov agar petambak usahanya lancar dan aman, namun jika terkait pencemaran lingkungan dari limbah tambak itu tidak bisa dibiarkan harus ada tindakan,” kata Erzaldi Rosman, Minggu (2/8/2020).

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Petani Tambak Indonesia Nusantara (APTIN) Hidayat Arsani mengatakan, langkah yang diambil oleh Kapolri adalah bentuk dukungan terhadap berkembangnya penambak di tanah air. Terutama bagi usaha tambak udang Vaname di Bangka Belitung yang kerap terhambat, akibat lambatnya proses perizinan lantaran banyaknya izin harus dipenuhi pengusaha.

Akan tetapi Dayat sapaan Hidayat Arsani tetap mendukung Polri jika menindak tambak udang yang dibuka di kawasan terlarang seperti hutan lindung, mangrove dan lainnya. Termasuk jika pengolahan limbah dilakukan tidak benar dan mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

“Kita respek dengan kebijakan Kapolri dengan mengedepankan pembinaan dan pengawasan supaya tidak mengganggu iklim investasi. Tapi pihak perusahan tambak tetap wajib memenuhi perizinan yang diharuskan sesuai aturan,” kata Hidayat Arsani yang juga mantan Wakil Gubernur Babel. (rls/red)

Related posts