Kapolda Bongkar Gudang Pupuk Palsu CV BSS

  • Whatsapp
PUPUK PALSU – Kapolda Babel, Brigjen Pol Anton Wahono Sudarminto memperlihatkan salahsatu jenis pupuk palsu di Gudang pupuk CV BSS, Selasa (28/2/2017). (foto: Bambang)

2 Orang Direktur Diamankan
Produk Tidak sesuai Mutu

PANGKALPINANG – Aparat Subdit 1 Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Ditreskrimsus Polda Babel) berhasil mengamankan pupuk diduga palsu sebanyak 63 ton.
Pupuk yang diduga tidak sesuai dengan label atau standar dan tidak sesuai mutu terdiri dari 4 jenis pupuk berjumlah 1.270 karung disita dari Gudang CV Babel Serumpun Sebalai (BSS) di Jalan Bedukang Raya, Kelurahan Gabek 2, Kecamatan Gabek Pangkalpinang
Adapun 4 jenis pupuk yang diamankan dalam kemasan karung 50 kilogram dari gudang pupuk milik Danni Lung alias Atian selaku Direktur CV BSS tersebut diantaranya 10 pupuk NPK Lada Mess, 21 karung pupuk NPK Sawitta, 610 karung pupuk NPK SP.36 dan 629 karung pupuk NPK Phoskatonic.
“Selain Atian, kita juga menetapkan SB selaku Direktur CV Sumber Agung Jaya sebagai tersangka dalam kasus pupuk diduga palsu ini. Kedua tersangka kita amankan berikut barang buktinya pada Jumat (13/1) lalu sekitar pukul 11.30 wib,” ujar Kapolda Babel, Brigjen Pol Anton Wahono Sudarminto dalam memberikan keterangan pers di Gudang pupuk CV BSS, Selasa (28/2/2017).
Menurut Brigjen Pol Anton yang didampingi Wakapolda Kombes Pol Istiono, Irwasda Kombes Pol Mustar Manurung, Dirreskrimsus Kombes Pol Mukti Juharsa dan Kabid Humas AKBP Abdul Mun’im, penangkapan di gudang pupuk Atian tersebut bermula ketika adanya informasi tentang beredarnya pupuk yang kandungannya tidak sesuai dengan mutu.
“Tim dari Subdit Indag Ditreskrimsus mengecek Toko Pertanian Anugerah Tani di Sungailiat Kabupaten Bangka dan ditemukan pupuk non subsidi merk NPK Sawita dan NPK Lada Mess. Sesuai keterangan pemilik toko bahwa pupuk tersebut milik CV Babel Serumpun Sebalai,” jelasnya.
Aparat Subdit 1 Indag dibawah pimpinan Kasubdit 1 Indag AKBP Rully Tirta Lesmana tanpa menunggu lama-lama langsung bergerak menuju gudang CV BSS tersebut dan ditemukan 4 pupuk itu.
“Pupuk-pupuk ini diperoleh dari produsen CV Sumber Agung Jaya milik H. SB di Gresik. Kita menyita barang bukti yang ada di toko dan gudang guna proses penyidikan lebih lanjut,” ungkap Brigjen Anton.
Barang bukti telah diambil contoh oleh petugas pengambil contoh dari Laboratorium Balai Besar Penelitian Tanah Bogor pada 18 Januari 2017 dan dikirimkan ke Laboratorium Balai Besar Penelitian Tanah Bogor Kementerian RI pada 20 Januari 2017 untuk diuji sample dan pengujian tersebut memerlukan waktu selama 14 hari sejak 21 Januari hingga 6 februari 2017 mendatang.
“Pupuk ini tidak memenuhi persyaratan tehnisi minimal (PTM) sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 43/ Permentan/ SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Pendaftaran Pupuk An Organik dan tidak memenuhi srandar nasional Indonesia (SNI) serta tidak sesuai dengan label yang ada pada kemasan pupuk tersebut,” terangnya.
Penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 60 ayat (1) huruf f dan i UU RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label deng ancaman pidana kurungan paling lama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000.
“Kedua tersangka juga disangkakan telah melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1 ) huruf a dan e UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsomen yang bunyinya “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang- undangan dan tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut, dipidana kurungan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,” tegasnya.
Ditambahkan Kapolda, produksi dan peredaran pupuk yang tidak sesuai standar dan mutu tentu akan merugikan masyarakat petani di wilayah Bangka Belitung.
“Tindakan terhadap produsen yang lokasinya di Gresik Jawa Timur, Polda Kep. Babel sudah berkoordinasi dengan Polda Jatim supaya Polda Jatim memproses terhadap produsennya yang lokasi TKP nya di Jawa Timur,” pungkasnya. (bis/6)

Related posts