Kapal Isap di Teluk Kelabat Kelewatan

  • Whatsapp
PENCEMARAN – Tampak limbah kapal isap mencemari laut.(foto:doc)

Aktifitas Dekat Bibir Pantai
Surat Komisi C Ditanggapi Presiden

SUNGAILIAT – Keprihatinan anggota DPRD tehadap maraknya aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) di laut Bangka, khususnya di Teluk Kelabat, Belinyu tak pernah surut. Anggota Komisi C DPRD Bangka, Rudi Budiono mengatakan KIP di Belinyu sudah kelewatan karena jaraknya terlalu dekat lebih kurang 300 meter dari bibir pantai.
“Lebih-lebih Gelasa itu, dekat sekali. Kita tidak pernah anti KIP, kerja diluar 4 mil silahkan. Zona wisata, janganlah. Zona tangkapan nelayan, janganlah. Manusia ada perasaanlah. Untuk anak cucu kita mau bagaimana, terumbu karang rusak. Kita kasihan. Apalagi yang bekerja disana bukan orang kita, banyak tenaga kerja asing (TKA), orang Thailand. Sangat tidak layak. Hari minggu anak-anak termasuk anak saya bilang air sangat keruh. Bagaimana mau meningkatkan pariwisata, malu kita,” kata Rudi.
Ia berharap aparat dari kepolisian, Lanal bisa membantu untuk menertibkan kip yang marak ini.
“Aparat yang backing, aparat tahulah mana yang baik, mana yang tidak. Bersamalah kami legislatif akan melindungi daerah, khususnya dapil kami sendiri. Pemda, pemrov harus membela daerahnya. Kita ingin Babel ini lebih baik. Kita selaku anggota DPRD tetap memperhatikan rakyatnya,” kata Rudi dari Dapil Belinyu ini.
Menurutnya, nelayan seakan-akan putus asa dengan kondisi ini. Ditambah pemda dan aparat seperti tidak memiliki kepedulian.
“Pemda dan aparat kok tidak mau turun tangan. DPRD sudah melakukan semampunya. Ke Bakamla, ESDM, KKP dan terakhir surat ke Presiden. Saya bilang PT Timah itu harus sadarlah, jangan sampai merusak,” bebernya.
Terhadap PT Timah, Rudi menyesalkan seperti di Belinyu, rumah-rumah dinas milik PT. Timah yang tidak berpenghuni sehingga merusak keindahan kota.
“Saya dapil Belinyu. Rumah-rumah itu sudah seperti rumah hantu, tanpa penghuni, gelap gulita. Bagaimana kita mau kota yang indah. Kalau memang PT. Timah bijaksana, masih memikirkan rakyat, seperti sekarang pembentukan kelurahan. PT. Timah bisa menghubungi bupati, kasih satu tempat jadikan kelurahan atau apa. Daripada rumah itu kosong, gelap gulita. Kota ini jadi jelek sekali,” sesalnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Parulian Napitupulu membenarkan DPRD Kabupaten Bangka mendapat surat dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno terkait surat yang dikirimkan oleh DPRD Kabupaten Bangka mengenai operasional Kapal Isap Produksi (KIP) di Kawasan Teluk Kelabat yang menjadi daerah tangkapan nelayan dan kawasan wisata.
Diakui Parulian yang kerap disapa Ucok ini, dewan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo karena adanya aspirasi dari para nelayan untuk bertemu presiden langsung agar bisa mengatasi persoalan KIP.
“Memang kita dapat surat dari Sekneg, Pak Pratikno terkait masalah KIP. Surat tersebut kita kirim karena nelayan mau bertemu langsung dengan presiden tapi untuk bertemu langsung tidak bisa begitu saja. Jadi kita surati langsung Presiden dan ditanggapi oleh Sekneg,” ujar Ucok.
Dalam surat tersebut Mensekneg mengatakan Presiden akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dengan persoalan KIP. Untuk itu Mensekneg mengirim surat kepada Kementerian Kemaritiman untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Surat dari Mensekneg tersebut ditembuskan langsung kepada Presiden RI Jokowi dan DPRD Kabupaten Bangka.
“Surat dari Mensekneg kepada Menteri Maritim ditembuskan ke Presiden dan dewan. Kita menindaklanjuti masalah ini karena adanya demo dari masyarakat terhadap penolakan KIP. Kita surati PT. Timah Tbk tapi tidak ada tanggapan,” bebernya.
Oleh karena itu menurut Politisi dari PDI Perjuangan ini, ia bersama dengan Komisi C DPRD Kabupaten Bangka akan datang ke Kementerian Maritim untuk mencari solusi terkait adanya penolakan masyarakat terhadap operasional KIP di Kawasan Teluk Kelabat.
“Kami rapat dengan kawan-kawan di Komisi C, akan jemput bola langsung ke Kementerian Maritim,” pungkasnya.
Dampak aktifitas kapal isap produksi membuat nasib nelayan pesisir kian terhimpit. Kondisi tersebut terasa pada musim angin barat, nelayan tidak dapat melaut karena perairan lepas dilanda gelombang tinggi dan angin kencang.
Sebagai tempat satu-satunya mencari nafkah nelayan setempat memancing ikan di Teluk Kelabat agar berlindung dari cuaca buruk.
Namun sekarang ini, saat angin musim barat nelayan setempat tidak berdaya dan menderita. Kapal isap sudah kelewatan beraktifitas tak henti siang malam dengan pengawalan armada bersenjata Lanal Babel.
Kerugian lainnya dikhawatirkan mengganggu objek wisata di wilayah Teluk Kelabat seperti, Pantai Penyusuk, Romodong, Tanjung Putat yang masih alami dan airnya jernih.
Apalagi pariwisata di kecamatan Belinyu saat ini mulai hidup dan setiap minggu selalu didatangi wisatawan dari luar daerah.
Dilansir, puluhan nelayan berasal dari Kecamatan Belinyu kembali melakukan aksi unjuk rasa menolak aktifitas kapal isap produksi (KIP) di Perairan Laut Belinyu, Kamis siang (22/9/2016). Para nelayan meminta PT Timah segera mengeluarkan surat penghentian sementara terhadap KIP yang ada di Perairan Teluk Kelabat.
Abu Hanif, koordinator aksi kepada wartawan mengakui dalam pelaksanaan aksinya, lantaran 2 unit KIP milik mitra PT Timah beroperasi di wilayah tangkap nelayan tradisional Belinyu.
Menurutnya hal tersebut sudah melanggar Undang-undang Kelautan dan Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Namun sayangnya, dalam aksi yang dilakukan pendemo kali ini tidak ada respon sama sekali dari pihak PT Timah. Namun menurut Abu, tanggapan dingin oleh PT Timah tersebut malah membuat para pendemo akan tetap bertahan di depan kantor milik PT Timah di Belinyu hingga tuntutan nelayan dipenuhi.
Disisi lain, aksi unjuk rasa penolakan KIP yang dilakukan masyarakat dan nelayan Belinyu di depan Kantor Timah Kamis siang (22/9/2016) kemarin tidak mengantongi izin dari Polsek Belinyu. Berbagai aksi dilakukan oleh para pengunjuk rasa seperti dengan melakukan pemblokiran jalan umum, sehingga membuat pengguna jalan lain menjadi terganggu.
Puluhan pendemo yang berasal dari masyarakat nelayan turun ke jalan guna menolak adanya aktifitas KIP di Perairan Belinyu ini melakukan berbagai orasi dan membentang spanduk bertuliskan penolakan KIP di Badan Jalan depan Kantor milik PT Timah Belinyu.(snt/6)

Related posts