Kajati Tepis Jaksa Terima Uang Terkait Vonis Rendah 3 Bos Pupuk

KBH dan PDKP Buat Penyataan Sikap
Penegakan Hukum belum Penuhi Rasa Keadilan
Ulah Oknum Wartawan Kejati Dinilai Meresahkan

PANGKALPINANG – Ketua dan Pengurus dari Kantor Bantuan Hukum (KBH) dan LSM Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP), Ibrohim mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Kejati Babel), Senin (16/10/2017) sekitar pukul 15.40 WIB.
Empat pengurus PDKP itu langsung masuk ke gedung Kejati dengan membawa secarik kertas yang berisi pernyataan sikap “Posko Bantuan Hukum Gugatan Pupuk Palsu di Bangka Belitung”.
Keempat pengurus PDKP tersebut membacakan pernyataan sikap di depan petugas piket Kejati Babel, Triady Aquarius.
Ketua Umum PDKP Babel, Ibrohim menyayangkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang telah menjatuhkan pidana penjara 2 bulan 20 hari terhadap terdakwa Akon CS.
“Ini membuktikan bahwa penegakan hukum terhadap peristiwa matinya ratusan ribu tanaman pertanian yang menjadi mata pencaharian para petani di Bangka Belitung, belum dapat memenuhi rasa keadilan,” sesalnya ditemui Rakyat Pos disela-sela datang ke Kejati Babel, Senin (16/10/2017) sore.
Oleh sebab itu, lanjutnya, PDKP sebagai organisasi bantuan hukum pelaksana Undang-Undang Bantuan Hukum menilai, konstruksi penuntutan dalam perkara ini memang sangat memungkinkan timbulnya putusan ringan kepada terdakwa, bahkan dapat diduga terkesan menghindari putusan bebas bagi terdakwa.
“Sebab, dengan kekuasaan yang begitu besar telah diberikan kepada kehakiman untuk mengadili, pun tak mampu menjerat terdakwa dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp250 juta menurut pasal 60 ayat (1) tahun 1999 tentang budidaya tanaman yang dituntut oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Babel. Kami menilai dengan 2 alat bukti yang sah sebenarnya sudah cukup meyakinkan perkara ini dapat menuntut terdakwa dengan ancaman maksimal,” tegasnya.
Adapun lima poin pernyataan sikap yang disampaikan PDKP Babel kepada Kejati Babel, diantaranya:
1.Putusan perkara terdakwa Akon CS tidak dapat diklaim sebagai bentuk penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi petani BangkaBelitung yang telah mengalami kerugian materiil immaterial akibat pemakaian pupuk tersebut;
2.Jenis Pupuk tanaman yang menjadi barang bukti dalam perkara ini serta merta dapat ditetapkan sebagai pupuk tidak sesuai dengan SNI, sehingga harus ditarik dari peredaran agar tidak mengancam kebebasan petani dalam menentukan pupuk yang baik bagi tanamannya;
3.Dengan adanya putusan terhadap perkara ini, maka PDKP Babel akan melakukan Eksaminasi Publik terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang;
4.Dengan adanya putusan terhadap perkara ini, maka bagi para petani perorangan maupun kelmpok yang pernah mengalami kerugian setelah membeli dan menggunakan pupuk dari CV Elizabet maupun jaringan pengedarnya dapat mengajukan upaya hukum Perdata ke pengadilan untuk memperoleh ganti rugi;
5.Menanggapi point 3 di atas sebagai organisasi bantuan hukum masyarakat, maka PDKP Babel membuka posko bantuan hukum Petani Babel untuk melakukan gugatan bersama. Silahkan menghubungi kantor PDKP Babel di nomor 0811.7171776 atau 0717.422359 atau berkordinasi dengan Kantor Kepala Desa setempat.
Demikian pernyataan sikap ini dibuat demi memberikan rasa keadilan hukum bagi petani Bangka Belitung.
Sedangkan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) dan Humas Kejati Babel, Roy Arland menganggap tuntutan maupun putusan yang dijatuhkan kepada Akon tidak masalah.
“Mereka datang ke sini karena ingin menyatakan sikap tentang putusan perkara pupuk. Nah, karena sudah menyikapi itu dan juga tidak masalah,” kata Roy dikonfirmasi usai acara itu.
Ia menyarankan kepada wartawan untuk menanyakan langsung ke pihak pengadilan tempat ketiga bos pupuk disidang.
“Kalau masalah putusan ya tentunya silahkan ke pengadilan bukan ke sini, tapi karena mereka ke sini ya kita terima saja. Welcome saja, dak masalah. Tapi yang lebih bagusnya, lebih afdol mereka harus ke pengadilan negeri,” sarannya.
Disinggung, apakah jaksa penuntut umum (JPU) dari pihak kejati Babel akan melakukan upaya banding terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang.
“Kalau sikap kita masih pikir-pikir dulu, bisa saja kita menuntut. Cuma nantilah. Jadi, untuk saat ini belum ada upaya hukum atau banding terhadap putusan ini,” ungkapnya.
Ditanya lebih mendalam, apakah jaksa penuntut umum yang menangani kasus pupuk itu telah diperiksa oleh Kajati, Happy Hadiatuty, Roy tak mengelak hal itu.
“Sepengetahuan saya mereka sudah dimintai keterangan dan tidak masalah. Tidak ada sama sekali hal yang mengarah ke dugaan suap. Saya jelaskan, tidak ada sepeserpun uang yang diterima oleh jaksa dari ketiga bos pupuk ini,” bantahnya.
Lebih lanjut, Roy mengungkapkan, semua berita yang dimuat salah satu media itu adalah hanyalah semata-mata diduga untuk menyebarkan fitnah.
“Jadi, pemberitaan yang ada itu ini hanya fitnah. Kalau ada jaksa, hakim dan wartawan terima uang dari bos pupuk, silahkan buktikan. Jadi, kalau jaksa tidak ada sama sekali,” pungkasnya.
Terkait dengan pemberitaan di salah satu media yang terkesan diduga menyudutkan dan menuduh institusi Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Kejati Babel) telah menerima dugaan suap dari ketiga terdakwa yang terlibat dalam pupuk tidak sesuai SNI membuat Kepala Kejati (Kajati), Happy Hadiastuty akhirnya terpaksa angkat bicara.
Ia menepis keras sekaligus membantah tudingan yang dilontarkan melalui pemberitaan bahwa jaksa penuntut umum (JPU) Kejati yang menangani kasus ketiga bos pupuk diduga palsu itu dugaan telah sogokan untuk menuntut rendah ketiga terdakwa.
“Kamu (wartawan) ngeliat yang dulu aja ya, yang dulu putus berapa?. Itulah patokan kita. Gini loh dek, kita semua kan rasa keadilan. Ya, isu-isu itu tidak perlu didengerin lah siapa yang ngisuin. Ngomonglah sama saya, gitu,” tepis Happy didampingi Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Sutanto dan Kasipenkum Roy Arland ketika ditemui Rakyat Pos saat menuju kendaraan dinasnya, Senin (16/10/2017) sore.
Tuntutan rendah terhadap Akon CS yang telah mengoplos pupuk, lagi-lagi menurutnya, ketiga terdakwa tidak mengoplos pupuk, melainkan pabrik pupuk yang ada di Surabaya justru telah mengoplos.
“Karena apa, itu dia tidak ngoplos, tidak ngoplos, tidak ngoplos. Itu dia masih utuh karungnya, yang malsu yang di Surabaya itu dari pabriknya,” bebernya.
Disinggung, adanya dugaan suap yang mengalir ke institusi kejaksaan untuk menuntut rendah pidana dari para terdakwa bos pupuk itu, yakni Akon CS, Happy membantah keras tudingan pemberitaan yang dimuat di salah satu media.
“Gak ada, yang lalu juga dituntut berapa, diputus berapa. Itukan jadi patokan kita, itu menjadi jurus-jurus kita dalam menuntut dan memutuskan perkara ini,” bantahnya lagi.
Ditanya lebih mendalam, apakah kejaksaan akan melakukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memvonis tiga bos pupuk selama 2 bulan 20 hari itu?, dia menyatakan terlebih dulu akan pikir-pikir mengenai hal itu.
“Nanti ya, kita lihat dan pikir-pikir dulu. Kayaknya sudah setengahkan?, sudah setengah,” katanya.
Sedangkan Aspidum, Sutanto menjelaskan, jaksa yang menuntut ringan ketiga bos pupuk itu sudah sesuai dengan fakta dan data di persidangan.
“Jaksa berpendapat tuntutannya seperti itu. Putusan hakim kan sudah lebi dari separoh, tidak alasan-alasan jaksa secara yuridis untuk banding. Secara SOP juga karena putusan sudah lebih dari separoh tidak perlu banding lagi,” jelasnya.
Dilansir harian ini, tiga bos pupuk yang menjadi terdakwa dalam perkara nomor 266/Pid.Sus/2017/PN Pgp, 265/Pid.Sus/2017/PN Pgp, dan 267/Pid.Sus/2017/PN Pgp masing-masing adalah Edi Wem alias Akon (CV Elizabeth), Handrianto Tjong alias Ahan (PT Setiajaya Makmurindo), serta Suk Liang alias Aleng (PT Ligita Jaya), pekan ini menyedot perhatian banyak pihak.
Terlebih, dalam sidang pada Selasa, 10 Oktober 2017, ketiganya meski berkas terpisah kompak hanya dituntut lima bulan kurungan penjara, plus denda lima juta rupiah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung (Kejati Babel), Yudi Istono, dan Ahmad Risol.
Dan ternyata, dalam sidang agenda pledoi atau pembelaan yang dilanjutkan dengan putusan majelis hakim dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang, Surono pada Kamis (12/10/2017) di ruang sidang Tirta, ketiga bos pupuk itu sudah divonis terbukti bersalah, namun hanya dihukum 2/3 dari tuntutan JPU.
Para jaksa, hakim, wartawan dan pemerhati keadilan di Provinsi Bangka Belitung pun kemudian terhenyak dengan berita vonis itu. Sebab, sebuah media memberitakan rendahnya tuntutan dan vonis pengadilan tersebut, diduga karena diwarnai aroma suap dari ketiga terdakwa kepada oknum hakim, oknum jaksa, bahkan para wartawan agar meredam berita tuntutan dan vonisnya.
Sayangnya dalam berita itu, tidak dituliskan berapa nominal dugaan suap atau gratifikasi yang diberikan kepada oknum kejaksaan dan oknum hakim. Namun disebut-sebut, ketiga terdakwa diduga menggelontorkan uang siluman senilai Rp100 juta yang dibagi-bagikan dua oknum mengaku wartawan berinisial Her dan Ev kepada 25 oknum wartawan lain untuk meredam berita tuntutan dan putusan majelis hakim pengadilan yang hanya 2 bulan 20 hari penjara. (bis/6)

No Response

Leave a reply "Kajati Tepis Jaksa Terima Uang Terkait Vonis Rendah 3 Bos Pupuk"