Kajari Didesak Tuntaskan SPPD Fiktif Dewan

  • Whatsapp
KARTON SPPD – Para mahasiswa mengusung karton desakan terkait penuntasan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif para anggota DPRD Kota Pangkalpinang, di depan kantor Kejari Pangkalpinang, kemarin. Mereka mendesak Kajari, untuk segera menyeret para pelaku ke pengadilan. Menurut Kajari sudah 39 saksi diperiksa dalam penyelidikan kasus ini. (Foto: Bambang Irawan)

Puluhan Mahasiswa Geruduk Kejari Pangkalpinang
Pengusutan Kasus Dinilai Lamban
Ari Prioagung: Sudah Pemeriksaan 39 Saksi

PANGKALPINANG – Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang, Rabu (16/10/2019) kemarin diserbu puluhan mahasiswa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mereka yang mengatasnamakan Komunitas Gerakan Anti Korupsi Bangka Belitung (Gerak Babel) mendesak pihak kejaksaan menuntaskan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas atau SPPD fiktif yang terjadi di DPRD Kota Pangkalpinang.

Sesaat berorasi dan membentangkan karton dalam aksi di depan kantor Kejari, massa kemudian diterima Kajari Pangkalpinang, RM Ari Prioagung, Kapolres Pangkalpinang AKBP Iman Risdiono Septana, Kasi Pidsus Kejari Eddowan S, Kasi Intel Kejari Ryan J. Sumartha dan Kabag Ops Kompol Jadiman Sihotang untuk beraudiensi di aula Kejari.

Diluar gedung, puluhan aparat kepolisian dari Polda Babel yang dipimpin Dir Intel Kombes Pol Nur Romdoni dan Polres Pangkalpinang, disiagakan untuk mengamankan audiensi.

Koordinator aksi, Hafiz mengaku mereka telah melihat beberapa kasus korupsi yang terjadi di Bangka Belitung. Salah satunya, perkara korupsi yang paling booming sudah sejak 2017 silam adalah pengusutan SPPD fiktif para anggota DPRD Kota Pangkalpinang.

“Kasus ini mulai booming lagi baik di media lokal maupun media nasional. Kami juga sudah disurati Indonesian Coruption World (ICW) terhadap BEM UBB untuk menuntaskan gerakan ini,” kata Hafiz saat ditemui Rakyat Pos, usai audiensi.

Mahasiswa menuntut pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif DPRD Kota Pangkalpinang agar segera diselesaikan oleh Kejari Pangkalpinang.

“Sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Dari beberapa fakta yang kami temukan sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi,” bebernya.

Untuk itu dia mendesak pihak Kejari Pangkalpinang secepatnya mengadili berbagai pihak, baik itu anggota DPRD yang terlibat dalam kasus ini dan pihak yang menyetujui atau mengesahkan SPPD Fiktif tersebut.

“Harapan kami dalam kasus yang kami angkat pada hari ini bisa diselesaikan secara cepat dan tegas. Kami menilai kasus ini sangat lambat dalam penyelesaiannya,” desak Hafiz.

Menanggapi hal ini, Kajari Pangkalpinang, RM Ari Prioagung mengungkapkan bahwa proses penanganan perkara dugaan tipikor SPPD Fiktif DPRD Pangkalpinang hingga saat ini masih terus bergulir

“Kami sudah melakukan pemeriksaan 39 saksi, ada 21 anggota dewan, 5 orang bagian keuangan plus Sekwan. Sumber utamanya, yaitu dengan dia mencairkan ya sudah dia terima,” tutur RM Ari Prioagung.

Penyidik kejaksaan juga menurut Kajari, telah melakukan pemeriksaan di DPRD DKI Jakarta dan Kemenpora tempat kunjungan para anggota DPRD Kota Pangkalpinang dalam kegiatan study banding.

“Kami juga telah meminta maskapai penerbangan tentang keberangkatan yang bersangkutan. Proses itu sudah kami lakukan semua,” ungkapnya.

Ari menyangkal kalau proses penanganan kasus ini tidak berjalan. Malah dia berjanji tidak akan bertele-tele dalam menangani kasus ini.

“Bukan kami tidak jalan, tapi masih banyak yang harus kita lengkapi, gak putus disini. Kami berharap dukungan kalian sampai ke pengadilan. Yakinlah kita proses semua,” tandas Kajari sembari melepas para mahasiswa dan pemuda membubarkan diri usai beraudiensi. (bis/1)

Related posts