Kadishut Pesimis Izin HTI Dicabut

  • Whatsapp

Nazaliyus: Bisa Dicabut karena Kesalahan
Jika Gejolak Penolakan, Hanya Dievaluasi

Pangkalpinang – Keinginan masyarakat enam kecamatan di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mencabut izin pemanfaatan serta pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang diberikan kepada PT. Bangun Rimba Sejahtera (BRS), sepertinya tidak dapat terealisasi dalam waktu segera. Pasalnya, pencabutan izin HTI tidak semudah membalikan telapak tangan.
Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kadishut Babel), Nazalyus, izin HTI bisa dicabut apabila perusahaan pemegang izin melakukan kesalahan atau pelanggaran, mengundurkan diri dan tidak melaksanakan kewajiban kepada negara.
“Hanya bisa dicabut kalau perusahaan mundur atau tak memberikan kewajiban kepada negara, atau melakukan kesalahan,” katanya.
Sedangkan jika ada gejolak di masyarakat dalam hal menolak keberadaan perusahaan HTI, pihak Kementerian LHK kata Nazaliyus hanya akan melakukan evaluasi.
Hal ini karena, perusahaan HTI mengelola hutan atas izin dari pemerintah melalui prosedur yang benar. Perusahaan itu bergerak di hutan produksi yang notabe milik negara, atau aset negara dan negara sudah memberikan izin untuk mengelolanya.
“Menteri tidak mungkin mencabut tanpa ada kesalahan. Kalau dicabut tanpa salah, pemerintah bisa dituntut oleh perusahaan,” tandasnya.
Namun demikian, ketika disinggung terkait tuntutan masyarakat Kabupaten Bangka Barat yang meminta izin PT. BRS dicabut dengan alasan tidak melakukan tanggungjawab selama tiga tahun setelah pemberian izin, Nazalyus pesimis. Ia
mengatakan hal itu bisa saja menjadi salah satu bahan evaluasi saja bagi Kementerian LHK.
“Bisa jadi itu kesalahan, nanti Kementerian turunkan tim untuk analisis, bahwa dicabut atau tidak setelah tim turun kami tidak bisa memastikan,” tukasnya.
Ia menambahkan, HTI ini merupakan skema pemanfaatan hutan yang diizinkan pemerintah. Intinya, daripada hutan tidak dikelola, maka diberikan izin bagi perusahaan untuk mengelolanya.
“Kalau memang memenuhi syarat (pencabutan izin-red) ya kenapa tidak, tapi bukan karena tekanan. Kalau karena ada tekanan, itu artinya tak ada kepastian hukum di negara kita, dan semua komplain diiyakan, ya repot jadinya,” imbuh dia.
Nazalyus menilai, selama pemanfaatan hutan berjalan baik dan sesuai aturan, semestinya masyarakat tidak usah ragu terhadap keberadaan HTI. Karena ia yakin perusahaan HTI akan merangkul masyarakat sekitar. Bahkan masyarakat dipersilahkan bertanam di lahan tersebut oleh perusahaan pemegang izin HTI.
“Pemerintah tentunya tidak tinggal diam, kalau memang tidak sesuai aturan ya bisa saja dicabut, nanti akan dianalisis yang gak setuju dasarnya apa,” pungkasnya.
Seperti diketahui, gelombang penolakan terhadap aktivitas dan perizinan areal HTI di Kabupaten Bangka Barat yang digarap PT BRS, terus terjadi. Puluhan orang perwakilan warga didampingi anggota DPRD menyatakan penolakan hingga ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Perwakilan warga enam kecamatan di Kabupaten Bangka Barat yakni Kecamatan Muntok, Simpang Teritip, Jebus, Parit Tiga, Tempilang dan Kelapa, Senin (28/8/2017) beramai-ramai mendatangi kantor KLHK di Jakarta. Mereka mendesak Menteri LHK, Siti Nurbaya mencabut izin HTI PT BRS sesegera mungkin.
Warga memprotes, wilayah hutan Bangka Barat sudah dikepung izin HTI yang diberikan Menteri LHK seluas 66.640 hektar kepada PT BRS. Perusahaan itu bekerjasama dengan PT. OKI Mills milik Asia Pulp and Paper (APP) dan Sinar Mas Grup selaku penyuplai bahan baku kertas.
Dengan konsesi izin menteri nomor: SK IUPHHK-HTI No. 336/Menhut-II/2013 seluas itu, sebanyak 39 desa di 6 kecamatan se Bangka Barat sudah dikepung HTI PT BRS. Akibatnya, areal perkebunan warga bahkan permukiman penduduk ikut tercaplok perizinan tersebut. Karena itu warga menuntut menteri untuk mencabut izin yang sudah diterbitkan.
Perwakilan masyarakat dari 6 kecamatan yang berdampak langsung terhadap HTI ini sudah kali keduanya mendatangi kementerian untuk menolak dan mendesak Menteri mencabut izin yang diberikan kepada pihak perusahaan.
Walhi Bangka Belitung yang ikut mendampingi warga juga menilai keberadaan HTI di Bangka Barat sangat mengancam sumber-sumber kehidupan masyarakat di 39 desa. Termasuk keberadaan industri sawit PT. BRS, juga diyakini akan semakin meningkatkan bencana ekologis di wilayah ini.
Direktur Walhi Bangka Belitung, Ratno Budi mengatakan meski mereka tidak bertemu dengan Menteri KLHK, Siti Nurbaya langsung, namun pemerintah pusat sudah menampung aspirasi dan keinginan masyarakat Bangka Barat.
“Kami diterima sama Dirjen PHPL, pada prinsipnya oke, KLHK akan segera mencabut izin HTI PT. BRS sesuai dengan komitmen dari Bu Siti Nurbaya saat pertemuan dengan Walhi pada tanggal 7 Juni 2017 lalu,” ujarnya.
Setelah izin dicabut, lahan tersebut akan dialihkan ke skema Perhutanan Sosial sesuai dengan Permen Nomor 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Uday menyebut, izin HTI yang ditolak oleh warga ini selama 3 tahun tidak pernah dikerjakan perusahaan di lapangan sejak izin dikeluarkan. Dan baru tahun 2017 BRS mulai membuka lokasi pembibitan untuk penyemaian seluas kurang lebih 3 hektar di Desa Mislak, Kecamatan Parit Tiga.
Bagi Walhi, korporasi HTI merupakan sumber masalah dan penyebab degradasi lingkungan, meningkatnya laju deforestasi hutan serta kebakaran hutan. Apalagi saat ini laju deforestasi hutan dan lahan di Babel dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menyebabkan krisis lingkungan yang mencapai angka 340.000 Ha.
“Sedangkan kalo kita lihat dari total luas kawasan hutan di Babel hanya sebesar 640 ribu saja. Jika pemerintah masih mendukung perusahaan HTI untuk membuka kawasan hutan produksi, maka tentu menurut kami justru akan memperparah dan meningkatkan risiko kerusakan lingkungan yang lebih luas dan berdampak buruk bagi kondisi ekologi Pulau Bangka dan Belitung,” jelasnya.
Sedangkan Romazon, Ketua FKWKR Kabupaten Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, sikap masyarakat sudah sangat jelas menolak keberadaan HTI di Bangka Barat. Sehingga seharusnya Menteri LHK mencabut izin PT BRS.
“Kedatangan kami ke LHK dan bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) ingin menegaskan sikap masyarakat yang menolak hutan tanaman industri PT. BRS, karena mengancam sumber-sumber ekonomi masyarakat. Dari luas konsesi perusahaan 66.460 hektar, sekitar 75% lahan tersebut merupakan lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat untuk pertanian/kebun seperti lada, karet, buah-buahan dan tanaman tumpang sari lainnya. Selain itu juga ada permukiman warga yang dapat ditunjukkan dari bukti-bukti di lapangan. Ini dapat diperkuat dengan bukti di lapangan bahwa kebun kebun miliki warga juga masuk dalam konsesi izin BRS,” jelasnya.
Sementara anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Daerah Pemilihan Kabupaten Bangka Barat Deddi Wijaya yang juga mendampingi warga di KLHK, bersuara lantang meminta Menteri LHK mencabut Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dipegang oleh PT BRS.
“Kita memperjuangkan keinginan masyarakat yang menolak kehadiran PT BRS, sebagai pemegang IUPK di Kabupaten Bangka Barat. Tuntutannya, untuk mencabut perizinan HTI tersebut maka pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak perlu menunggu paparan dari hasil tim evaluasi kinerja terkait pengelolahan HTI oleh PT BRS. Karena pada intinya sudah jelas bahwa apapun hasil evaluasi dan rekomendasi dari tim evaluasi, masyarakat kami tetap menolak keberadaan PT BRS,” ujar Deddi Wijaya ketika dikonfirmasi wartawan usai melakukan pertemuan dengan Dirjen PHPL di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
Ia menegaskan, kedatangan masyarakat ke Kementerian LH dan Kehutanan RI memang betul mendesak agar segera dicabut perizinan yang sudah diterbitkan oleh kementerian.
“Jadi sebaiknya kita semua tidak membuang waktu untuk menunda-nunda pencabutan izin tersebut. Jangan tim evaluasi dijadikan alat untuk menghambat penolakan masyarakat, apalagi tim evaluasi itu bekerja menggunakan anggaran dari kementerian, akan menjadi mubazir. Penolakan ini sudah harga mati tidak ada kata negoisasi,” tukasnya.
Deddi memaparkan, PT BRS mengantongi SK Nomor 336/Menhut-II/2013 tertanggal 16 Mei 2013 tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri. Adapun Hutan Tanaman Industri PT. BRS seluas 66.460 hektar dari total jumlah hutan di Bangka Barat seluas 70 ribu hektar. Dengan izin seluas itu maka hutan di Bangka Barat akan sangat minim untuk dikelola masyarakat. (nov/1)

Related posts