Kadis ESDM tak Hafal Dana Jamrek

  • Whatsapp

Hanya Prediksi Sudah Ratusan Miliar
Suranto: Jamrek PT Timah Diatur Pusat

Suranto Wibowo

Pangkalpinang – Kepala Dinas Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kadis ESDM Babel), Suranto Wibowo menegaskan, dana Jaminan Reklamasi (Jamrek) yang disetorkan oleh perusahaan pertambangan pasir timah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Bangka Belitung sudah mencapai angka ratusan miliar rupiah.
Meski mengaku tidak hafal jumlah pastinya, Suranto mengatakan dana jaminan reklamasi tersebut tersimpan di rekening bersama milik pemerintah daerah serta perusahaan pemegang IUP di bank yang ditunjuk.
“Dana jamrek ini masuk ke rekening tersendiri yang disepakati oleh pemerintah daerah dan perusahaan. Saya tidak tahu persis jumlahnya, yang pasti diatas ratusan miliar,” ujar Suranto, belum lama ini.
Lebih lanjut Suranto mengatakan, uang jaminan reklamasi ini baru bisa digunakan sepihak oleh pemerintah jika perusahaan penambangan yang bersangkutan mengalami wanprestasi (melanggar perjanjian), termasuk pailit atau gagal dalam mereklamasi lahan eks tambang. Jamrek ini wajib disetor oleh perusahaan sebelum penambangan dilakukan dan perusahaan juga wajib melaksanakan reklamasi setelah menambang.
Dijelaskan Suranto, setiap tahunnya perusahaan harus melaksanakan kegiatan reklamasi berdasarkan RKAB (Rencana Kegiatan, Anggaran dan Belanja) perusahaan penambangan. Hanya saja, sebelum kewenangan sektor pertambangan diserahkan kepada pemerintah provinsi, yang mengetahui reklamasi ini adalah pihak pemerintah kabupaten. Makanya pemerintah provinsi baru akan melakukan evaluasi tentang reklamasi pada tahun 2017 ini.
“Tiap tahun kegiatan reklamasi ini harus dilakukan sesuai RKAB. Kita tidak mau saling menyalahkan, intinya baru Oktober 2016 diserahkan ke provinsi dan baru akan melakukan evaluasi. Apakah mereka sudah melakukannya sesuai kewajiban nya? Nah ini baru akan kita evaluasi,” jelasnya.
Untuk PT. Timah (Persero), Tbk, Suranto menyebutkan sebagian kewenangan kebijakan reklamasi lahan eks tambang sudah ditarik ke pemerintah pusat salah satunya mengenai dana jaminan reklamasi.
“Kita tidak akan mengevaluasi kegiatan reklamasi PT Timah karena kewajiban reklamasinya sudah diatur ke pusat. Kita hanya mengawasi perusahaan yang dibawah pengawasan pemerintah daerah,” tandasnya.
Sementara itu, hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Keuangan Daerah, Fery Afriyanto. Dana jaminan reklamasi perusahaan tambang di Babel menurutnya disimpan dalam rekening bersama atas nama kepala daerah dan perusahaan.
Ia menyebutkan dana jaminan reklamasi itu meski berjumlah ratusan miliar tidak masuk ke dalam neraca keuangan kas daerah. Sedangkan Dinas Keuangan Daerah mengaku selama ini sifatnya hanya koordinasi saja dengan ESDM soal dana itu.
“Itu kewenangannya ada di Dinas ESDM. Kita sifatnya hanya koordinasi saja karena jaminan reklamasi ini tidak masuk ke dalam neraca keuangan daerah,” demikian Fery. (nov/1)

Related posts