by

Kader Hanura Dihimbau Tenang & Solid

Pascaputusan PTUN Jakarta
Kantor DPC Hanura Babar Diminta Tutup

PANGKALPINANG – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan yang diajukan Partai Hanura kubu Ketua Umum Daryatmo. PTUN memerintahkan, Menteri Hukum dan HAM menunda pengesahan Surat Keputusan Kepengurusan Hanura No. M.HH-01.AH. 11.01 tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018 dibawah pimpinan Ketua Umum OSO (Oesman Sapta Odang) dan Sekjen Herry Lontung Siregar.
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Hanura kubu Daryatmo, Adi Warman menyatakan, bahwa keputusan penundaan pengesahan SK Menkumham itu disampaikan dalam penetapan PTUN Nomor: 24/G/2018/PTUN-JKT, tertanggal 19 Maret 2018. Atas putusan itu, menurut dia kepengurusan Hanura selanjutnya harus menggunakan SK sebelumnya, di mana posisi Ketua Umum dijabat OSO dan Sekjen dijabat Sarifuddin Sudding.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bangka Belitung Haryadi ketika dikonfirmasi Rakyat Pos, Selasa (20/3/2018) mengakui, telah menerima instruksi langsung dari DPP Hanura. Yakni, agar kader Hanura khususnya di Bangka Belitung tetap tenang dan solid.
“Kita diminta agar semua proses dan kegiatan organisasi berjalan seperti biasa. DPP Hanura akan segera mengeluarkan penjelasan resmi ditujukan kepada seluruh kader. Demikian agar dimaklumi,” ungkap Haryadi membacakan instruksi Ketua DPP Hanura Sutrisno Iwantono.
Dia menambahkan, SK kepengurusan DPP Hanura yang sah dan dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU yaitu, SK Menkumham tertanggal 17 Januari 2018 dengan Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan Sekjen Herry Lontung Siregar.
“Menkumham tidak bisa membatalkan, yang membatalkan adalah perintah undang-undang melalui putusan majelis hakim,” katanya.
“Keputusan sela itu, tidak membuat surat menyurat DPP, DPD dan DPC Partai Hanura jadi terhambat, tetap berjalan seperti biasa,” imbuh Haryadi yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD Babel itu.

Rombak Hanura Babar
Selain menghimbau kader dan pengurus Partai Hanura di Provinsi Babel untuk tetap tenang serta solid menghadapi putusan Pengadilan TUN Jakarta, Ketua DPD Hanura Babel Haryadi meminta pengurus DPC Hanura Bangka Barat (Babar) yang lama dibubarkan. Selain itu, didesak untuk menutup kantor DPC Hanura Babar yang dipimpin Markus, karena tidak diakui oleh Menkumham.

“Silakan saja mereka (Markus) mengklaim mereka yang sah. Tetapi mereka bisa tidak menunjukkan SK yang sahnya itu. SK Menkumham yang resmi itu ketuanya OSO (Oesman Sapta Odang),” tutur Haryadi.
Dia menegaskan, dalam minggu ini pihaknya telah menyiapkan SK untuk kepengurusan DPC Hanura Babar yang baru dengan ketua Arif Ferdiansyah.

In Shaa Allah minggu ini SK DPC Hanura Bangka Barat sudah keluar, ketuanya Arif,” jelasnya.
Haryadi juga menegaskan, jika kepengurusan DPC Hanura Babar yang lama dapat menunjukan keabsahannya maka ia selaku Ketua DPD Hanura Babel tetap akan memerintah kepengurusan DPC Hanura Babar versi OSO untuk menutup kantornya.

“Mereka berpedoman bahwa mereka yang benar dan mereka tidak mendukung OSO dan Sekjen Daryatmo, wajar dong kami membentuk kepengurusan kami,” pungkasnya. Untuk diketahui, Hanura versi Ketum Daryatmo hasil Munaslub di Kantor DPP Partai Hanura Bambu Apus, Jakarta Timur pada 18 Januari 2018, telah mendaftarkan gugatan terhadap SK Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-01.AH.11.01 tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020.
Kuasa hukum kubu Daryatmo mendaftarkan gugatan pada tanggal 22 Januari 2018 lalu, dengan nomor perkara 24/G/2018/PTUN.JKT. Dan dalam putusan sela majelis hakim PTUN DKI, Senin (19/3/2018) menetapkan mengabulkan penundaan pelaksanaan sengketa yang dimohonkan penggugat. (ron/1)

Comment

BERITA TERBARU