Jika IUP Dihapus, 1800 Karyawan PT Timah Terancam di-PHK

  • Whatsapp
Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yunus Saeful Hak

Pendapatan Negara Hilang Rp 9,1 Miliar/Tahun
Yunus: Hapus IUP Eksisting, Sulit

PANGKALPINANG – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa saja terjadi jika ada penghapusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah laut milik PT Timah pada Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang saat ini sedang dibahas di DPRD Bangka Belitung (Babel). Tak tanggung-tanggung, diperkirakan bakal ada 1800 karyawan sektor produksi perusahaan BUMN itu terancam di-PHK.

“Jika IUP dihapus akan ada pengurangan karyawan di PT Timah sektor produksi sekitar 1800 orang,” kata Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yunus Saeful Hak kepada Rakyat Pos usai Upacara Peringatan HUT ke-74 RI di Lapangan Bola Kantor Pusat PT Timah, Sabtu (17/8/2019).

Selain gelombang PHK, menurut dia, negara juga akan kehilangan pendapatan yang besar termasuk berkurangnya kontribusi kepada daerah lewat royalti dengan tidak digarapnya wilayah IUP yang potensial.

“Ada sekitar 184 hektar wilayah IUP laut yang memiliki potensi cadangan timah di Provinsi Babel dan tersebar di sekian lokasi. Dari jumlah itu sumber timahnya diperkirakan hampir 472 ribu ton sn. Kalau kita anggap harga logam 19 ribu dolar per metrik ton, kurs 14 ribuan, maka potensi loss sumber daya kalau tidak ditambang Rp151,6 triliun income yang tidak terambil,” kata Yunus.

“Kemudian kontribusi kepada negara akan hilang 9,1 miliar per tahun, dari nilai itu juga kan akan ada pembagian royalti kepada daerah. Belum lagi kehilangan dari sektor pajak dan dividennya,” tambah mantan Direktur Panas Bumi, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM ini.

Yunus Saeful dalam kesempatan itu menegaskan negara menjamin keberadaan IUP yang telah eksisting berdasarkan aturan yang legal. Di Babel, khususnya IUP milik PT Timah, menurut dia, ditelurkan dari suatu regulasi dimulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) beserta turunannya yaitu PP 23 termasuk Peraturan Menteri.

“Soal zonasi, saya kira ESDM khususnya minerba komitmen apa yang ditelurkan atau digulirkan melalui IUP-IUP itu adalah produk suatu regulasi, dimulai dari undang-undang beserta turunannya. Sudah semestinya peta zonasi harus memperhatikan IUP yang eksisting. Sebagai suatu produk hukum yang legal, itu (IUP-red) perlu diakomodir,” kata Yunus.

Menurutnya, akan sangat sulit untuk melakukan penghapusan IUP milik PT Timah. Apalagi katanya, undang-undang beserta turunannya sudah ditetapkan sebelum ada yang namanya zonasi. Negara hukum, katanya, harus memberi kepastian hukum.

“Sulit lah dihapuskan, dimana undang-undang sudah ada lebih dulu, produk hukumnya sudah ada lebih dulu, masa dikalahkan dengan perda. Undang-undang ini kan lebih tinggi dibandingkan dengan perda. Mari kita bersama-sama menjamin bahwa kepastian hukum itu perlu untuk berusaha. Untuk IUP yang baru okelah (tidak diizinkan-red). Kita harus mengakui apa yang sudah terjadi,” katanya.

Perusahaan tambang BUMN lanjutnya, juga tetap harus memperhatikan praktek good mining practice, yaitu aspek safety, teknik tambang, aspek lingkungan, aspek konservasi dan nilai tambah. PT Timah juga diminta untuk mengalokasikan dana untuk budget ekploration ratio supaya cadangan terus bertambah dan umur dari PT Timah terus panjang. “Ada lima aspek, walau produksi harus meningkat lima aspek itu harus terus dijaga,” ujarnya.

Sebelumnya, Ikatan Karyawan Timah (IKT) juga sempat meminta lembaga DPRD Babel mempertimbangkan wacana pembahasan penghapusan IUP PT Timah dalam isi RZWP3K. Keinginan tersebut disampaikan oleh Ketua IKT, Fauzi Trisana saat audiensi di ruang Banmus DPRD Babel, Rabu (31/7/2019).

“Keberlangsungan perusahaan adalah hajat hidup karyawan dan akan berimplikasi terhadap hajat hidup masyarakat secara luas. Oleh karena itu pernyataan sikap IKT sangat beralasan mengingat dampak dari penghilangan zonasi tambang PT Timah Tbk,” kata Fauzi.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya menegaskan Perda RZWP3K dibuat bukan untuk menghapus sektor pertambangan melainkan untuk memberikan tata ruang wilayah agar dapat memberikan manfaat lebih bagi daerah dan masyarakat.

“Bukan untuk menghilangkan sektor pertambangan, tetapi menata dan memberi ruang juga kepada sektor wisata, sektor kelautan dan sektor-sektor lainnya, karena kita ini kan bukan hanya sektor pertambangan, ada juga potensi sektor kelautan kita yang bagus,” jelas Didit.

Didit menjelaskan nantinya Raperda RZWP3K tersebut akan dibahas di 44 kementerian karena memiliki data soal potensi laut, wisata dan pertambangan. “Maka dari itu kita akan dialog, diskusi,” ujarnya. “Jadi saya hargai IKT datang ke DPRD untuk menyampaikan pernyataan sikap yang menjadi resah gelisah. Yang jelas kita tidak ada niat ingin menutup timah, alangkah bodohnya DPRD ini, jadi nggak ada sama sekali,” tandasnya.

Terpisah, Direktur Operasional PT Timah Alwin Albar menerangkan, bahwa IUP merupakan amanat dari pemerintah dan perusahaan sebagai pemegang amanat untuk mengelola akan patuh atas keputusan dari pemerintah.

“Kami PT Timah milik negara, kami patuh dengan keputusan negara. Kalau memang dikurangi ya silakan, saya dukung. Cuma komunikasi ini belum intens yang membingungkan,” ujarnya saat rapat di DPRD Babel beberapa waktu lalu.

Ia juga menjelaskan, adanya pengurangan IUP tentunya ada pengurangan produksi perusahaan. Pihaknya pun tidak bisa mendefinisikan mana IUP yang berpotensi atau tidak, sebab dengan menggunakan teknologi bisa saja wilayah tersebut dapat menghasilkan.

“Cadangan itu berpengaruh terhadap pasar ekonomi dan sebagainya. Untuk itu kami minta seluruh pihak tidak termakan dengan informasi bahwa ini (timah-red) 10 tahun akan habis, tapi dengan teknologi yang bagus ini bisa saja dapat menghasilkan,” tuturnya.

Namun jika memang diputuskan untuk dihilangkan, pihaknya berharap wilayah yang ditelah ditetapkan untuk dihapus dapat dimanfaatkan terlebih dahulu sembari menyiapkan desain perubahan zonasinya.

“Tugas kami (PT Timah-red) sebagai manajemen hanya untuk mengawal (IUP). Namun jika kepentingan untuk negara lebih besar kita siap untuk dihilangkan,” katanya.(**/10)

Related posts