by

Januari-November 2017, Rp684 M Terselamatkan

Kajari Janji Tegakkan Hukum tanpa Pandang Bulu

Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur (Kajari Beltim), Widagdo, SH, MH saat pers release Jumat (8/12/2017) juga menginformasikan kinerja pihaknya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi maupun lainnya periode bulan Januari sampai November 2017.
Diantaranya melalui upaya Penyelidikan telah dilakukan kinerja sebanyak 1.253 perkara, di Penyidikan ada 1.300 perkara, dan Penuntutan sebanyak 1.754 perkara. Dari jumlah Penuntutan tersebut sebanyak 966 perkara merupakan hasil penyidikan Kejaksaan, dan 788 perkara berasal dari penyidikan Polri. Sedangkan perkara yang sudah dilaksanakan eksekusi pidana badannya sebanyak 1.552 perkara.
Kajari menyebutkan, penanganan perkara tindak pidana korupsi memang diarahkan pihaknya pada optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Adapun penyelamatan uang negara baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan yang dilakukan Kejaksaan sejak Januari sampai November 2017 adalah sebesar Rp684.092.858.872,45. Uang pengganti yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp203.400.603.826,00 dan eksekusi pidana denda yang telah disetorkan ke kas negara adalah sebesar Rp34.070.103.200,00.
“Kejaksaan hingga saat ini telah membuat berbagai aturan sedemikian rupa antara lain berupa Standar Operasional Prosedur (SOP), Surat Edaran, Petunjuk Teknis yang memandu agar penanganan korupsi berjalan dengan optimal dan menjunjung tinggi rasa keadilan,” ujarnya.
Kajari menegaskan dan berjanji, tidak akan tebang pilih serta menegakan hukum tanpa pandang bulu di Kabupaten Beltim. Karena menurutnya, ketika proses pemberantasan korupsi dilakukan secara imparsial dan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, maka secara langsung keteladanan yang ditunjukkan tersebut dapat memberikan dampak positif untuk meletakkan fondasi kepercayaan masyarakat. Muaranya akan berpengaruh terhadap peningkatan performa kinerja Kejaksaan secara menyeluruh.
“Akan tetapi, semua itu kembali kepada diri kita masing-masing selaku aparatur Kejaksaan di lapangan. Apabila integritas aparatur Kejaksaan baik, niscaya penegakan hukum pemberantasan korupsi akan berjalan dengan adil. Begitupun sebaliknya akan berjalan buruk bila integritas Jaksa tidak baik, sebaik apapun peraturannya,” ungkapnya.
Widagdo berpesan, kepada seluruh pelaksana kegiatan baik itu penyedia jasa maupun panitia intern sendiri, instansi, kepala dinas, agar bersama-sama mendukung pemberantasan korupsi. “Bergerak bersama memberantas korupsi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” ajaknya.
“Kedepan pun, kami, Kasi Intel, Kasi Pidsus, dan Kasi Datun, sudah tahu apa kelemahan modus baru. Kami akan ajak bersama pemerintah daerah untuk sama-sama melakukan preventif, seperti TP4D ada fungsi Datun, fungsi Intel sebagai pendampingan. Kami ajak seluruh kepala dinas, kami akan dampingi, dan bukan berarti kalau kami dampingi, setiap ada permasalahan kami handle, tidak. Tapi kalau ada permasalahan ya tetap berhadapan dengan kami,” imbuhnya.
Untuk fungsi kontrol, kejaksaan akan mengajak masyarakat secara langsung mengawasi kinerja Jaksa serta aparatur sipil negara lainnya. Jangan sampai karena ada pendampingan dari TP4D justru ASN ikut serta melakukan korupsi dan persekongkolan.
“Pendampingan itu jangan lagi terjadi seperti itu, karena yang seharusnya ada beberapa panitia tidak mempertimbangkan sanggahan kepada rekanan, itukan jelas-jelas dengan alasan nanti takut penyelesaiannya berakhir, waktunya tidak cukup, dan sebagainya, jadi tidak seperti itu,” tandasnya. (mgt/yan/1)

Comment

BERITA TERBARU