Jangan Ada Lagi Bansos Pemerintah tidak Tepat Sasaran

  • Whatsapp
Heti Rukmana
Wakil Ketua Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia, Bangka, Babel

Negara-negara di dunia saat ini, sedang terguncang akibat dampak wabah virus Covid-19. Penularan Covid-19 ini, masuk hampir ke seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Terhitung hingga 12 Mei 2020 virus corona sudah mencatatkan angka di 4.245.026 kasus untuk seluruh dunia dengan tingkat kematian yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini tentu mengubah drastis tata kehidupan masyarakat di setiap negara. Semua negara mengeluarkan berbagai macam kebijakan guna menekan penyebaran virus Covid1-19, agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan lockdown yang melarang keras penduduk negaranya untuk beraktivitas di luar rumah. Kebijakan-kebijakan yang diambil setiap negara tentu berdampak dalam banyak hal, terutama perekonomian nasional negara dan dunia.

Lalu bagaimana dengan Indonesia ? Indonesia sendiri masuk 40 besar negara dengan kasus virus corona terbanyak di dunia. Kasus Covid-19 di Indonesia hampir menembus 15.000 kasus yang sudah menyebar di seluruh provinsi. Namun Indonesia belum mengambil kebijakan lockdown guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Akan tetapi beberapa provinsi di Indonesia mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ketentuannya hampir sama dengan kebijakan lockdown. Hanya saja dalam PSBB beberapa sektor tetap diperbolehkan untuk beraktivitas sesuai dengan aturan protokol pemerintah dalam menekan wabah Covid-19.

Read More

Besarnya jumlah kasus penyebaran Covid-19 yang dialami Indonesia menimbulkan permasalahan sosial yang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terpaksa harus dilakukan oleh banyak perusahaan. Penerapan social distancing juga membatasi masyarakat untuk beraktivitas dan kesulitan mencari pekerjaan. Hal ini tentu berdampak pada perekonomian nasional di Indonesia.

Dalam mengatasi penanganan wabah virus Covid-19 ini, Indonesia telah menambah anggaran belanja sebanyak 405,1 triliun rupiah ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020. Focus anggaran pemerintah ini, ada pada empat titik diantaranya bidang kesehatan, pengaman social, dukungan industry serta pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal pengaman nasional, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak virus corona guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Adapun bansos yang telah disiapkan pemerintah diantaranya adalah program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), kartu sembako, kartu prakerja,dan sebagainya.

Yang menjadi pertanyaannya adalah transparasi penyaluran bantuan, pengawasan serta kredibilitas pendataan masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan tersebut. Saat ini, penyaluran berbagai macam bantuan tersebut sudah mulai disalurkan dan sudah diterima sebagian masyarakat. Tapi, dalam penyalurannya timbul polemik di masyarakat. Banyaknya masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan tapi ternyata tidak terdata oleh pemerintah setempat menimbulkan riuh dan protes. Banyak masyarakat yang mempertanyakan dasar pendataan untuk yang menerima bantuan. Hal ini tentu menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah desa dan kelurahan.

Sementara saat ini, di media sosial, yang menjadi bulan-bulanan masyrakat adalah masyarakat yang berperan sebagai Rukun Tetangga yang dianggap tidak melakukan pendataan secara maksimal, bahkan terkesan tebang pilih. Kurangnya sosialiasi pemerintah setempat mengenai jenis bantuan, persyaratan untuk yang menerima kemasyarakatpun menjadi salah satu penyebab informasi yang simpang siur yang akhirnya blunder atau kesalahan fatal di masyarakat. Kesalahpahaman masyarakat mengenai bantuan sosial pemerintah ini akhirnya menimbulkan keriuhan yang harus segera diatasi.

Lebih dari itu, yang paling penting adalah pengawasan yang harus dilakukan semua pihak dalam memantau penyaluran bantuan harus benar-benar diterima kepada mereka yang berhak untuk menerima. Adanya beberapa kasus di Indonesia yang menunjukan bahwa masih adanya bantuan sosial pemerintah yang diterima oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi yang terkesan mampu menjadi PR untuk pemerintah agar segera diselesaikan. Pemerintah diharapkan melakukan sinkronisasi data dan melakukan evaluasi data agar penyaluran bantuan sosial ini benar-benar tepat sasaran.

Jangan ada lagi bantuan sosial pemerintah tidak tepat sasaran yang sepertinya sudah menjadi momok setiap kali ada penyaluran bantuan, terlepas akibat dampak Covid-19 atau tidak. Pemerintah desa ataupun kelurahan harus berkoordinasi dengan para Kadus, Kaling, RT, RW untuk melakukan pendataan masyarakat yang membutuhkan secara valid dan bertahap. Hal ini guna mencegah timbulnya kecemburuan sosial di masyarakat. Yang terpenting adalah pemerintah sudah harus menghilangkan budaya tebang pilih yang dilakukan oknum-oknum perangkat pemerintah yang tidak bertanggungjawab.

Sudah saatnya kita semua berbenah baik data dan melihat secara langsung kondisi di masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemerataan kesejahteraan masyarakat tentu sangat baik untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah, stabilitas ekonomi dan untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial masyarakat agar jauh lebih baik. Semua elemen harus berperan untuk membantu mengawasi agar setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah benar-benar menjadi solusi yang baik dan bukan sebaliknya. (***).

JustForex

Related posts