Jalan Santai HUT PGRI, ‘Dipolitisasi’

No comment 2991 views

Balon Diberi Panggung, Meski tak Diundang
Dewan Hingga Pengamat Kritisi Panitia

Jelang pemilihan kepala daerah, guru di Kota Pangkalpinang sepertinya menjadi korban politisasi. Pahlawan tanpa tanda jasa ini, dimanfaatkan pihak tertentu sebagai mesin pemenangan calon kepala daerah. Seperti halnya kegiatan jalan santai dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (HUT PGRI) ke-70 di Kota Pangkalpinang, Minggu (19/11) pagi kemarin.
Beberapa sumber kepada Rakyat Pos menyesalkan netralitas guru terganggu dengan kehadiran bakal calon Walikota Pangkalpinang Saparudin yang diberi panggung oleh pihak panitia, termasuk dengan menyebut jargon yang bersangkutan. Tentu saja hal ini menjadi perbincangan banyak peserta jalan santai.
Menanggapi itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang Edison Taher mengaku tidak tahu menahu soal kehadiran bakal calon walikota Pangkalpinang, Saparudin (Udin) di acara Jalan Sehat PGRI. Menurutnya, saat acara berlangsung ia sedang berada di Jakarta.
“Soal itu (kehadiran Udin di Jalan Sehat) saya tak tahu, saya tidak ikut. Silahkan tanyakan ke panitia (PGRI). Saya sedang di Jakarta menghadiri suatu acara. Tapi menurut saya kegiatan itu kan untuk umum, siapapun bisa hadir ikut jalan sehat itu,” katanya saat menghubungi Rakyat Pos tadi malam.
Disinggung soal unsur politisasi terkait kehadiran Udin yang diberikan “panggung” di acara jalan sehat tersebut, Edison kembali mempersilahkan wartawan menanyakan hal itu kepada pihak panitia.
“Silahkan tanyakan ke panitia soal itu. Dinas pendidikan tak ada kaitannya, PGRI kan independen, soal acara itu mereka yang atur semuanya,” ujar Edison.
Lain halnya dengan, Ketua PGRI Kota Pangkalpinang Eko Heri Priyanto. Dia mengaku bahwasanya kegiatan jalan santai HUT PGRI merupakan acara tahunan yang rutin digelar dengan mengundang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Babel, LPMP, Kemnas, para kabid-kabid, hingga pengawas sekolah. Namun terkait kehadiran Udin di acara itu, karena pada saat jalan santai berlangsung ada di tengah-tengah peserta dan pihaknya sebatas memberi penghormatan.
“Pihak panitia tidak mengundang calon walikota. Nah, terkait kehadiran Bang Udin, hanya sebatas penghormatan karena beliau juga seorang pendidik yang hadir ditengah-tengah acara, makanya panitia memberi panggung,” kata Eko saat dihubungi.
Disinggung kenapa pembawa acara menyebut jargon yang ada kaitannya dengan Pilkada? Diakui Eko itu hanya sebatas kekeliruan dari pembawa acara, dan tidak ada niatan ke arah politisisasi dengan pilkada.
“Tidak ada politisasi, kalaupun ada penyebutan jargon yang ada kaitannya Pilkada itu karena kekeliruan semata,” elaknya.
Sementara itu, Walikota Pangkalpinang, M. Irwansyah menegaskan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS harus menjunjung tinggi netralitas ketika berhadapan dengan Pilkada. Ia mengaku sudah mewanti-wanti sejak lama agar PNS di Kota Pangkalpinang menyadari hal itu.
“Saya sudah mengingatkan ASN untuk tidak terlibat politik praktis. Untuk menjaga netralitas PNS saya akan memerintahkan Inspektorat untuk mengawasi PNS di tahun pilkada ini,” ucapnya saat dikonfirmasi tadi malam.
Terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang Rio Setiady mengkritisi kehadiran salah satu bakal calon walikota dalam ajang jalan sehat HUT PGRI. Apalagi kehadirannya yang tak diundang malah diberi panggung oleh panitia. bagi Rio, tindakan itu tidak etis, terlebih sampai diberikan satu panggung dengan Wakil Walikota Pangkalpinang Muhammad Sopian.

 

“Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang harus evaluasi hal tersebut jangan memanfaatkan kegiatan tersebut untuk bermain politik praktis,” cetusnya.

“Jika memang mau mendatangkan calon, harusnya semua calon diundang,” sindirnya.
Menurut Rio, hal ini ditakutkan akan memancing kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, karena konfigurasi Udin sudah kemana-mana dan orang tau bahwa Udin merupakan salah satu bakal calon walikota.
“Masalah calon yang bersangkutan bukan siapa-siapa, tidak punya jabatan serta kepentingan di pemerintahan hal ini ditakutkan akan memancing polemik di tengah masyarakat. Lain halnya jika acara swasta dengan mengundang calon silahkan, bila perlu undang semua calon, takutnya ini akan mencuat protes di masyarakat,” ungkapnya.
Lalu bagaimana tanggapan Pengamat Politik? Dosen Ilmu Politik FISIP UBB Ibrahim mengatakan, kehadiran salah satu calon walikota dalam gelaran acara HUT PGRI Kota Pangkalpinang, akan sangat tergantung pada sudut pandang.
“Jika sudut pandangnya adalah politis, maka kehadirannya akan dimaknai secara parsial dalam kaitannya kecenderungan politis penyelenggara. Namun jika sudut pandangnya adalah profesional, saya kira kehadiran Prof. Saparudin sangat terkait dengan profesinya sebagai tenaga pendidik.
Tapi saya lebih cenderung melihat dalam sudut pandang etis bakal calon yang berhajat untuk maju pada Pilwako. Etisnya penyelenggara sebaiknya membatasi kehadiran semua nama yang dianggap berhajat ke dunia elektoral,” beber Ibrahim.
Mengapa demikian? Sambung Ibrahim, tentu hal ini untuk menghindari asumsi-asumsi yang seringkali justru jauh lebih politis daripada maksud politisnya sendiri. Dan kalau bicara secara normatif-yuridis, kehadiran semua nama yang beredar di publik luas sejauh masih pada batas sosialisasi tentunya tidak bisa dibatasi.
Regulasi mengatakan bahwa tidak ada calon sebelum ditetapkan. Dalam konteks demikian, maka yang berlaku adalah jejaring personal kepada kelompok atau komunitas tertentu.
“Saya kira adalah hal lumrah dalam kerangka perluasan dukungan.
Sekedar dicatat bahwa sejauh ini belum ada calon walikota, yang ada adalah bakal calon, itupun sangat labil. Jika penyelenggara tidak bermaksud tendensius, maka sebaiknya akses semua nama saja, hanya saja manakala bakal calon belum ditetapkan menjadi calon, maka wilayahnya masih abu-abu. Saya kira memberi penjelasan perihal relevansi profesionalnya akan membantu menjawab kegalauan bakal calon lain,” urainya.
Untuk itu saran Ibrahim kedepan guna menghindari asumsi politis, setiap mendatangkan nama-nama yang terindikasi akan bertanding, penting dikaitkan dengan kapasitas profesionalnya. Begitupun, sejauh jalan-jalan yang tersedia dimanfaatkan untuk hal positif.
“Kita sulit untuk memaksa masyarakat menghindari pilihan-pilihan dialogis dengan semua nama. Lagipula, saya kok tidak terlampau percaya bahwa jika dampak semacam ini akan secara signifikan mendongkrak popularitas, toh pemilih Pangkalpinang saya kira pemilih kritis,” kata Ibrahim.
Sementara itu Anugra Bangsawan/Pengamat Politik Pada Lintas Studi Demokrasi Lokal (LIDAL) menjelaskan,
momentum Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI seyogyanya dijadikan sebagai sarana dalam meningkatkan kinerja para guru sebagaimana predikat yang disematkan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”. Tentu sebagai perangkat kerja pemerintah, para guru diharapkan menjadi ujung tombak dalam memcerdaskan kehidupan anak bangsa.
“Persoalannya, para guru yang tergabung dalam wadah organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kerap mendapat perlakuan yang tidak sepantasnya. Selain disibukan rutinitas menyampaikan bekal ilmu terhadap para murid. Tak jarang akibat perlakuan terhadap murid di kelas, guru mendapat sindirin, bahkan ancaman dari orang tua murid. Bahkan, terkait dengan hadirnya salah satu bakal calon (balon) yang dikabarkan akan ikut mempertaruhkan keberuntungan pilkada 2018 mendatang. Seolah ada indikasi politisasi birokrasi melalui instrumen PGRI sebagai wadah para guru,” kata Anugra.
Pertanyaannya, mengapa terkesan PGRI menjadi alat politisasi?
Mengapa balon lainnya tidak diundang? Anugra menegaskan itu tentu sangat erat kaitannya dengan peluang elite atau pejabat tertentu dalam memanfaatkan posisi jabatannya.
“Realitas tersebut menjadi alasan untuk mencuri kesempatan mendekatkan tokoh yang bersangkutan dilingkungan para guru.
Untuk menghindari persepsi negatif terhadap pemerintah terutama para guru, setidaknya pimpinan pemerintahan dapat memberikan teguran atau sanksi yang sesuai berlaku,” tukasnya.

Diikuti 18 Ribu Peserta
Dalam jalan sehat kemarin, sedikitnya 18.000 peserta ikut serta dan dilepas Wakil Walikota (Wawako) Pangkalpinang M Sopian didampingi Ketua PGRI Kota Pangkalpinang dan Kepala Dinas Pariwisata Pangkalpinang.
Wawako mengatakan, jalan santai dapat terselenggara dengan baik dan membanggakan masyarakat Pangkalpinang, terutama sekali guru dan warga pendidikan.
“Keberhasilan pendidikan di negeri ini tidak hanya bergantung kepada guru, orangtua dan murid. Tetapi menjadi tanggung jawab kita semua,” katanya.
Sopian mengharapkan, melalui jalan santai itu dapat dijadikan ajang untuk meningkatkan sinergisitas yang baik antara guru, pendidik dan warga pendidikan.
“Harapan kita, rangkaian kegiatan jalan santai dan sehat ini merupakan silaturahim yang sangat berarti bagi kita. Mari kita jadikan momentum ini sehingga terciptanya sinergisitas antara guru, orangtua dan murid,” harapnya.
Ketua panitia jalan santai, Sukanda mengatakan, kegiatan dapat terselenggara dengan baik berkat support dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada Pemkot Pangkalpinang yang telah mensupport kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Jalan sehat ini tak lain bertujuan untuk mempererat tali silaturahim,” ujarnya.
Diakuinya, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan jalan santai itu sebanyak 18000 orang. “Kita menyediakan 20000 kupon untuk melaksanakan jalan santai ini, sekaligus juga merangkum kegiatan jalan sehat. Mudah-mudahan dengan dilaksanakan jalan sehat ini selalu terjalin silaturahim diantara kita,” harapnya sembari mendoakan agar Pangkalpinang tetap aman dan tetap sehat.
Sedangkan Ketua PGRI Kota Pangkalpinang, mengungkapkan, peserta jalan santai yang membludak pada acara itu baru pertama kali terjadi sejak diselenggarakan dalam HUT PGRI.
“Ini rekor tertinggi selama kita memperingati hari guru nasional dan HUT PGRI. Kami mensupport kegiatan ini, ada juga seminar bagi guru selain jalan sehat,” pungkas Etty yang juga mantan Kepala SMP Negeri 2 Pangkalpinang. (rev/fan/bis/6)

No Response

Leave a reply "Jalan Santai HUT PGRI, ‘Dipolitisasi’"