Jaksa SP3 Kasus Jarnet Diskominfo

  • Whatsapp

Alasan belum Ada Tindak Pidana
Diakui Proyek tak Difungsikan

PANGKALPINANG – Tim Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Pidsus Kejari) Pangkalpinang akhirnya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Jaringan Internet (Jarnet) di seluruh SKPD lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang.
Jaksa berdalih penghentian penyidikan itu lantaran belum ditemukan adanya tindak pidana.
“Terhadap penyelidikan kasus jaringan internet yang ada di Diskominfo ini, kami berkesimpulan belum ditemukan adanya peristiwa tindak pidana. Alasannya, ya seperti itu,” kata Kasi Intelijen, Leo Jimmy mewakili Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pangkalpinang, RM Ari Prioagung saat ditemui Rakyat Pos usai rapat persiapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bersama Kajari Pangkalpinang, Selasa (19/3/2019).
Menurutnya jaksa penyidik sudah melakukan pemanggilan terhadap beberapa pejabat guna dimintai keterangan terkait perkara tersebut. Namun seluruh jaringan saat diperiksa dalam kondisi baik.
“Kita juga sudah cek ke lokasi dan kita juga sudah coba tes, barang tersebut menyala. Kita lihat dokumentasi mereka dalam proses pelaksanaanya,” tepis dia.
Permasalahan dalam pengadaan jaringan internet ini, menurut Leo Jimmy, hanya pada saat ini tidak difungsikan oleh Dishub Kominfo Kota Pangkalpinang.
“Kenapa tidak difungsikan, silahkan tanya mereka. Dalam hal penyelidikan ini, kita juga telah meminta pendapat ahli. Mereka mengatakan infrastrukturnya sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Belanja-red), ya berfungsi kenapa tidak difungsikan,” tukasnya.
Dalam berita sebelumnya, Tim Pidsus Kejari Pangkalpinang sempat mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan jaringan Internet di seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang.
Akibatnya Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Kadisparpora) Pangkalpinang, Anggo Rudi dipanggil Tim Penyidik Pidsus, guna menjalani pemeriksaan terkait hal itu.
Pria ubanan dan berkumis tebal itu datang ke Kejari Pangkalpinang dengan berkostum kaos merah putih dan bercelana katun hitam. Anggo Rudi tiba di Kantor Kejari sekitar pukul 09.10 WIB, Jum’at (28/12/2018) pagi dengan menggunakan kendaraan pribadi Jazz berwarna silver dengan nomor polisi (Nopol) BN 1835 PW.
Dia langsung bergegas menuju ke lantai dua, diduga salah satu ruang pemeriksaan Pidsus Kejari Pangkalpinang.
Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang RM Ari Prioagung diwakili Kasi Intelijen, Leo Jimmy saat itu mengatakan, pemanggilan terhadap Anggo Rudi yang pada masa itu menjabat sebagai Kepala Dishub dan Kominfo Kota Pangkalpinang, guna dimintai keterangan terkait dugaan korupsi proyek jaringan internet.
“Anggo Rudi kami panggil untuk dimintai keterangan mengenai kasus dugaan korupsi jaringan internet milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2014. Untuk saat ini, dia masih kami mintai keterangan,” ungkap Leo Jimmy akhir tahun 2018.
Ia menerangkan, sang kadis itu dipanggil untuk melengkapi penyelidikan terhadap dugaan korupsi yang sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.
Sedangkan Anggo Rudi saat keluar dari Kejari Pangkalpinang setelah diperiksa justru berlaku cerewet kepada wartawan.
“Ngape ikak moto-moto ku ni. No comment,” elak Anggo Rudi sembari membuka pintu mobilnya seraya menghindar dan pergi meninggalkan awak media yang berusaha mengorek keterangan terkait pemeriksaan itu.
Sekadar diketahui, Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika mendapat kucuran dana sebesar Rp4 miliar dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2014.
Dana bantuan itu sebesar Rp2,2 miliar digunakan untuk pembangunan proyek jaringan internet di lingkungan SKPD Kota Pangkalpinang, namun proyek jaringan internet tersebut tidak jelas manfaatnya. (bis/1)

Related posts