Jafung Bagi Pengelola Keuangan Negara Pada Satker/ Instansi Pemerintah

  • Whatsapp

Oleh: Sony Setiawan Sudrajat
Pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Prov. Kep. Babel

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta diatur pula dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, disebutkan bahwa menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai kewenangan untuk menunjuk kepala satuan kerja yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan kegiatan kementerian/lembaga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan menetapkan pejabat perbendaharaan negara lainnya.

Penunjukan Kepala Satuan Kerja (Satker) sebagai KPA tersebut bersifat melekat pada jabatan (ex-officio), sedangkan kewenangan Pengguna Anggaran untuk menetapkan pejabat perbendaharaan negara lainnya dilimpahkan kepada KPA. Atas dasar itulah maka Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat PPK, PPSPM dan Bendahara dengan satu surat keputusan (SK). Para pejabat perbendaharaan ini memiliki tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang berbeda. KPA dapat menetapkan satu atau lebih PPK dan satu PPSPM untuk satu DIPA, namun demikian seorang PPK tidak dapat merangkap sebagai PPSPM.

Baca Lainnya

Untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan kehandalan dalam pengelolaan keuangan negara, terhitung sejak 1 Januari 2012 untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa (PBJ), bahkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada satuan kerja pengelola APBN maka terhitung mulai tanggal 20 Januari Tahun 2020 seorang Bendahara wajib memiliki sertifikat bendahara dengan tujuan menentukan kelayakan dan memberikan pengakuan atas kompetensi bendahara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN, meningkatkan dan menjamin pemeliharaan mutu kompetensi bendahara untuk melaksanakan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN, meningkatkan profesionalisme bendahara dalam pengelolaan keuangan negara dan mendukung tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

Namun demikian dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala seperti Satker yang mempunyai KPA merangkap sebagai PPK. Padahal, di Satker tersebut terdapat pegawai yang mempunyai sertifikat PBJ sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Padahal perangkapan jabatan KPA dengan PPK tersebut baru dapat dilakukan apabila tidak ada pejabat/pegawai yang memenuhi persyaratan yaitu tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Demikian juga dengan pejabat atau panitia pengadaan, masih saja ada seseorang yang ditunjuk sebagai pejabat atau anggota panitia pengadaan meskipun tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah. Risiko akibat menunjuk pejabat perbendaharaan negara dan panitia/pejabat pengadaan yang tidak berkompeten sesuai kriteria peraturan perundang-undangan adalah dapat dinyatakannya batal demi hukum seluruh proses pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan yang bersangkutan. Terdapat juga pegawai yang tidak mau ditunjuk atau ditugaskan oleh pimpinannya sebagai seorang bendahara Satker dengan berbagai alasan. Hal ini menjadi dilema juga bagi Satker/kantor pemerintah tersebut.

Selama ini, pengelola keuangan negara/pejabat perbendaharaan pada Satker/instansi Kementerian Lembaga dijabat oleh pejabat struktural atau pegawai pelaksana biasa yang tidak jarang terdapat rangkap pekerjaan dan jabatan di dalamnya. Misalnya, seorang Pejabat Pembuat Komitmen Satker adalah juga seorang pejabat struktural yang menangani tugas dan fungsi yang berbeda, sehingga tidak efektif dan efisien, ada seorang pegawai Tata usaha merangkap sebagai bendahara Satker, atau seorang honorer satuan kerja yang diserahi tugas untuk mengerjakan pekerjaan sebagai pejabat perbendaharaan atau pengelola keuangan pada Satker/instansi pemerintah.

Bahkan yang mengkhawatirkan adalah ada yang menganggapnya sebagai pekerjaan sampingan, karena bukan pekerjaan yang menjadi tugas utamanya. Hal tersebut sudah berlangsung lama. Padahal tugas mengelola keuangan negara pada satuan kerja sangat penting dan memerlukan perhatian dan keahlian khusus baik dalam mengelola penerimaan negara, membelanjakan uang negara dan melakukan pertanggung jawabannya harus sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk meningkatkan kompetensi pengelola Keuangan Negara yang akuntabel dan profesional, maka pada tahun 2018 pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan paket peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai jabatan-jabatan fungsional (Jafung) pengelola keuangan negara. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kedua peraturan tersebut disahkan sebagai langkah awal dari pelaksanaan amanat Undang Undang tentang Perbendaharaan Negara khususnya dalam pembentukan jabatan fungsional pengelola keuangan negara, sehingga Pejabat fungsional pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak dapat lagi dirangkap oleh pejabat struktural seperti yang dilakukan pada saat ini dimana para pejabat perbendaharaan di satuan kerja kerap dirangkap oleh pejabat struktural. Misalnya Pejabat Pembuat Komitmen yang dirangkap oleh Kepala Seksi kemudian Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) yang dirangkap oleh Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi lainnya.

Pembentukan jabatan fungsional Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu tujuannya adalah untuk memisahkan rangkap jabatan antara jabatan struktural dan jabatan fungsional. Pemisahan jabatan ini dilakukan agar pejabat yang ditunjuk mengelola keuangan negara pada satuan kerja dapat lebih fokus melakukan pekerjaannya sebagai pengelola keuangan negara sehingga antara pejabat pengelola keuangan terutama Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Bendahara dapat bekerja dengan sungguh – sungguh dengan tidak dipusingkan oleh tugas pekerjaan lainnya.

Pembentukan jabatan fungsional pada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan juga diperlukan agar para bendahara pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat lebih fokus melakukan pekerjaannya, karena bertanggungjawab langsung pada Kuasa Pengguna Anggaran. Selama ini, mungkin terdapat rasa takut apabila terdapat hal-hal yang berseberangan dengan pimpinan terkait urusan keuangan atau kegalauan pada Bendahara satuan kerja karena peran mereka berada sebagai bawahan dari pejabat struktural disamping menjalankan peran sebagai Bendahara yang bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Pembentukan jabatan fungsional khususnya bagi Bendahara satuan kerja pengelola APBN ditambah lagi dengan adanya kewajiban seorang bendahara harus memiliki sertifikat bendahara diharapkan dapat meningkatkan profesialisme pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai bendahara satuan kerja.

Dengan pembentukan jabatan fungsional bagi seluruh pengelola keuangan negara ini, diharapkan para pengelola keuangan negara menjadi lebih berkualitas, memiliki intergritas, anti korupsi dan kemampuan yang tinggi dalam mengelola keuangan Negara, sehingga tercipta tata kelola pengelolaan keuangan negara yang tranparan, bersih, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga kita tidak mendengar lagi berita mengenai anggaran negara yang melanggar peraturan , mark up anggaran atau anggaran yang di korupsi. (***)

Related posts