Jadi Tahanan Rumah, Sekwan Keluyuran

  • Whatsapp

PN Sungailiat tak Soal Asal Lapor JPU
JPUP dan Praktisi Hukum Nilai Wewenang PN

SUNGAILIAT – Bos minyak asal Belinyu, Tomy Chandra alias Sekwan (49) yang menyandang status terdakwa penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar di Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat, Minggu malam (16/4/2017) terlihat keluyuran. Ia bahkan tampak menghadiri acara pesta di sebuah restoran di kawasan Pantai Tanjung Pesona, Sungailiat, Kabupaten Bangka.
Diketahui, terdakwa Sekwan selaku pemilik SPBU yang ada di Desa Riau Silip ini berstatus sebagai tahanan rumah yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat. Dia pun masih menjalani proses persidangan di pengadilan.
Menanggapi bebas berkeliarannya terdakwa ini, Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Sekwan yakni, Surono SH saat dikonfirmasi sejumlah media Senin pagi (17/4/2017) mengaku tidak mengetahui jika terdakwa yang berstatus tahanan rumah ini sering keluyuran. Namun ia berjanji akan menindaklanjuti informasi yang didapatkan dari sejumlah awak media.
“Saya baru tau itu dan akan kami diskusikan kembali,” katanya sembari meninggalkan wartawan.
Terpisah Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, Hariadi didampingi Humas PN Sungailiat, M. Solihin kepada wartawan mengatakan, pengawasan terhadap terdakwa bukan dilakukan oleh PN Sungailiat, namun oleh Jaksa Penuntut Umum.
“Kami tidak dalam konteks pengawasan, tapi itu pengawasannya oleh Jaksa Penuntut Umum,” ujarnya.
Menurut Hariadi, seorang terdakwa yang berstatus tahanan Pengadilan boleh berada diluar rumah dengan ketentuan terdakwa tersebut harus melaporkan hal tersebut kepada JPU.
“Yang penting dia lapor ke JPU. Soal ada atau tidaknya dia lapor, saya juga tidak tau. Tapi yang penting sepanjang ada pemberitahuan kepada JPU sebagai pengawas, saya rasa dak masalah,” tukasnya.
Namun jika terdakwa yang dimaksud tidak melaporkan keberadaannya kepada JPU saat keluar rumah, sanksi apa yang akan diberikan kepada terdakwa? Anehnya Hariadi mengatakan tidak tahu.
“Saya dak tau ya, dak ada itu dan saya juga belum jelas bagaimana itu pastinya. Tapi yang jelas, sepanjang dia menghadiri sidang tepat waktu dan hadir setiap sidang, saya rasa dak masalah,” tepisnya.
Disinggung kembali terhadap perkara ini yang diduga ada permainan, sehingga terdakwa yang berstatus tahanan rumah bisa seenaknya keluyuran, ditanggapi dingin oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat.
“Wah kalau itu dak perlu dikomentari dan saya juga dak tau. Dan itu kan Saudara (wartawan-red) belum bisa mengartikan seperti itu,” jawabnya.
Menurut Hariadi, tugas Pengadilan Negeri Sungailiat hanya menyidangkan perkara. Namun untuk pengawasan terhadap terdakwa yang berstatus sebagai tahanan rumah atau kota, kewenangannya berada di tangan Jaksa selaku pengawas.
“Termasuk menghadirkan terdakwa di persidangan itu tugas dari jaksa,” katanya.
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Pengganti (JPUP), Aditya Suleman dari Kejari Bangka tidak bisa berkomentar banyak terhadap terdakwa Tomy Chandra alias Sekwan yang keluyuran.
“Saya belum bisa koordinasi dengan JPU dalam perkara ini. Biar yang bersangkutan saja yang menerangkan mengenai hal ini,” ujarnya.
Menurut dia, perkara terdakwa Sekwan ini ditangani JPU dari Kejati Babel. Hanya saja, setiap persidangan Sekwan digelar, dirinya bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum Pengganti di PN Sungailiat.
Namun sepengetahuan Adit, untuk perkara terdakwa Sekwan ini sudah dilimpahkan JPU dari Kejati Babel ke PN Sungailiat. Sehingga kewenangan penahanan berada di majelis hakim PN Sungailiat.
“Sepengetahuan saya, perkara ini sudah dilimpahkan ke PN. Jadi untuk izin keluar rumah tetap harus meminta izin kepada hakim,” katanya.
Adit juga menjelaskan, dalam hal ini Jaksa memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan kepada terdakwa Sekwan jika memang benar si terdakwa sudah mendapatkan izin keluar rumah dari hakim PN Sungailiat.
Dilain pihak, temuan terdakwa berstatus tahanan rumah namun kerap keluyuran, mengundang perhatian praktisi hukum dan pengacara senior Darmo Sutomo. Menurut dia, seorang terdakwa dengan status tahanan rumah, tidak boleh keluar dari rumah.
“Yang namanya tahanan rumah baik itu tahanan penyidik, jaksa atau pengadilan tidak boleh keluar rumah,” ujarnya kepada sejumlah wartawan Senin siang (17/4/2017) di Pengadilan Negeri Sungailiat.
Dia mengatakan, seorang yang berstatus baik tersangka maupun terdakwa boleh keluar rumah dengan catatan mendapatkan izin dari instansi berwenang yang melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan.
“Nah kalau ditahan penyidik, jaksa atau pengadilan, dia harus izin dulu dan kepentingannya apa. Kepentingannya juga harus yang benar benar darurat, seperti ada keluarga yang meninggal dunia dan lainnya. Tapi kalau untuk kepentingan senang senang, itu tidak boleh,” katanya.
Namun jika orang yang dimaksud berstatus terdakwa dan ingin keluar rumah harus izin terlebih dahulu kepada pihak yang menahannya (Pengadilan-red) sebelum keluar rumah.
“Kalau dia tahanan hakim, harus izin kepada yang menahannya terlebih dahulu jika ingin keluar rumah. Dan di sini jaksa itu hanya eksekutornya saja,” jelas Momok sapaan Dharma Sutomo.
Momok menjelaskan, yang menetapkan terdakwa itu ditahan atau tidak saat perkaranya dilimpahkan JPU ke Pengadilan, kewenangannya berada di tangan Pengadilan Negeri Sungailiat.
“Misalnya gini, hakim menetapkan dia sebagai tahanan rumah. Setelah di tetapkan sebagai tahanan rumah, jaksa bertugas mengeksekusi dan mengawasi si terdakwa ini. Jadi kalau dia mau ke rumah sakit atau hal hal penting, si terdakwa ini minta izin ke hakim. Kalau hakim mengizinkan, jaksa yang mengawasi terdakwa ini selama berada di luar rumah,” jelasnya.
Saat disinggung jika terdakwa yang dimaksud keluar rumah dan mendapatkan izin dari pihak yang menahannya untuk menghadiri pesta, secara tegas Darmo mengatakan itu tidak boleh.
“Itu tidak boleh, kan dia tahanan rumah dan harus di rumah. Kalau dia membandel, ada sanksinya yakni harus masuk Rutan. Karena itu diatur dalam KUHAP dan hakim pun harus mengambil sikap,” pungkasnya.
Untuk diketahui, bos minyak asal Belinyu ini didakwa atas tuduhan menjual BBM bersubsidi jenis solar ke harga industri demi keuntungan pribadi. Bisnis diduga illegal yang dilakukan terdakwa ini melibatkan dua orang pegawainya yang turut menjadi terdakwa dalam kasus sama. (2nd/1)

Related posts