Izin Mineral Ikutan Jangan Sembrono

  • Whatsapp

Antonius: Masyarakat Ikut Terdampak

Antonius Uston

PANGKALPINANG – Mineral ikutan timah yang baru-baru ini diamankan Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melalui perusahaan yang tidak memiliki perizinan secara lengkap, mendapat sorotan juga dari anggota DPRD Babel.

Anggota Fraksi PKS DPRD Babel Antonius Uston kepada dalam rilisnya kepada wartawan, Minggu (16/9/2018) mengingatkan, ekonomi masyarakat Babel yang kini terpuruk salah satunya akibat ketergantungan dari sektor tambang dan disebabkan semakin menipisnya Sumber Daya Alam (SDA) timah. Hal ini kian diperkeruh dengan regulasi tata kelola pertambangan.

“Dengan seringnya bongkar pasang regulasi, sehingga hanya menguntungkan segelintir orang. Bahkan pembangunan di Bangka Belitung sepanjang tahun selalu tersendat-sendat. Ini ditandai dengan defisitnya APBD provinsi dan kabupaten sepanjang tahun karena sumber-sumber PAD kita yang masih rendah,” kata Antonius.

Kondisi SDA timah yang kian menipis lanjutnya, kembali parah dengan ketidakmampuan pemerintah daerah menyelesaikan persoalan lingkungan hidup.

“Kita masih dianugerahi kekayaan SDA lainnya, yakni mineral ikutan yang ternyata punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Apabila dikelola dengan baik dan benar bisa mengangkat ekonomi masyarakat Babel dan bisa menjadi sumber PAD pemerintah daerah untuk membangun Babel. Bahkan bisa membuat APBD kita surplus untuk mensejahterakan masyarakat Babel,” ujarnya.

“Saya ingin mengingatkan saudara gubernur sebagai kepala daerah yang telah diberikan delegasi kewenangan undang-undang 23 tahun 2014, untuk bisa betul-betul mengatur dengan baik tata kelola, baik pengolahan maupun pengiriman mineral ikutan. Penerbitan IUP harus betul-betul selektif dan tidak sembrono dengan mengikuti aturan yang ada. Apalagi sebentar lagi akan diperkuat melalui Perda (Peraturan Daerah) pengaturan mineral ikutan yang masih dalam proses pembahasan,” imbuhnya.

Dilanjutkannya, pemerintah daerah hendaknya terus berkoordinasi dan baik itu dengan Polda dan Polres, guna mengawasi sekaligus menindak tegas segala bentuk aktivitas pengolahan dan pengiriman mineral ikutan ilegal dan menyalahi aturan dan meneruskannya kepengadilan. Hal itu sebagai wujud kepastian hukum dan memberikan efek jera.

“Saya juga mengingatkan wakil kita di DPR RI, agar mau mengingatkan menegur dan memanggil kementerian ESDM, Dirjen dan jajarannya. Mari sama-sama menghormati Undang-undang 23 tahun 2014. Jangan sering membuat gaduh di daerah. Jangan lagi membuat aturan sepihak disektor tambang dengan menerbitkan izin IUP baru atau ijin apapun disektor meneral ikutan, tanpa koordinasi dan persetujuan pemerintah daerah yang dapat merugikan masyarakat Babel,” tegasnya.

“Dan kepada para pengusaha tambang, kita semua harus menyadari bahwa kekayaan SDA di Babel adalah milik rakyat Babel. Bahwa sebagian keuntungan dari Anda menambang adalah milik masyarakat Bangka Belitung. Bantulah pemerintah daerah dengan menambang, mengolah ataupun mengirim sesuai aturan hukum. Sehingga keberadaan Anda akan menjadi motor penggerak ekonomi dan menjadi nilai tambah positif untuk mendukung dan menguatkan pembangunan Bangka Belitung. Pikirkan bersama pula, masyarakat Babel yang mereka tidak pernah terlibat dalam aktivitas tambang, tapi harus ikut menanggung dampak dari kerusakan lingkungan,” tuturnya.

Antonius pun meminta, KPK sebagai lembaga anti rasuah juga ikut hadir terhadap proses tata kelola dan penegakan hukum disektor pertambangan, pengolahan dan pengiriman mineral ikutan. “Karena SDA timah dan mineral ikutan ini adalah juga kekayaaan negara yang harus dikelola dengan baik dan benar dan tidak untuk memperkaya orang-orang, perorang atau kelompok tapi untuk semata-mata kesejahteraan seluruh masyarakat di negeri ini.

“Diinformasikan kepada masyarakat Bangka Belitung sebagai pengetahuan, bahwa pemegang IUP tambang timah tidak otomatis bisa mengelola apalagi memperdagangkan mineral ikutan. Mereka harus memiliki izin sendiri, karena obyeknya berbeda dan untuk melakukan pengawasan bersama-sama, karena kekayaan SDA mineral ikutan adalah kekayaan strategis yang saat ini masih kita miliki dan sebagai harapan kita meningkatkan ekonomi masyarakat dan membangun masa depan Bangka Belitung yang lebih baik,” harapnya.

DPRD akan Surati Kapolri

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel Deddy Yulianto meminta aparat penegak hukumuntuk mencari pemilik zirkon pasca penggerebekan yang dilakukan Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Babel di Pabrik PT Indorec Sejahtera pada Rabu (12/9/2018) lalu. “Kami minta aparat penegak hukum untuk mengusut dan mencari pemilik zirkon tersebut,” kata Deddy Yulianto, Minggu (16/9/2018).

Deddy juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus pengiriman zirkon dari Belitung ke Bangka yang tangani Polda Babel saat ini.

“Ini tak bisa di biarkan. Kami sangat menyayangkan kok zirkon tanpa dokumen dan belum ada legalitas dari ESDM, Disperindag dan dari Surveyor Indonesia yang mengurus masalah royalti bahkan belum ada RKAB dan kepala tambang, bisa dilakukan pengiriman dari Belitung ke Bangka,”katanya.

Tak cuma itu saja, kata Deddy, secara kelembagaan, DPRD Babel akan menyurati Kapolri Jendral (Pol) Tito Karnavian untuk meminta bantuan guna mengusut tuntas kasus pengiriman zirkon tanpa dokumen oleh PT Indorec Sejahtera dari Belitung ke Bangka.

“Kemungkinan adanya koordinasi dengan oknum-oknum tertentu untuk dilakukan pemeriksaan oleh Mabes Polri,”katanya.

Sebelumnya, Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Babel melakukan penggeledahan pengolahan mineral ikutan di Pabrik PT Indorec Sejahtera di Jalan SLA Dusun III Batu Rusa, Kecamatan Merawang, Rabu (12/9/2018).

Dalam penggeledahan tersebut, PT Indorec Sejahtera diduga telah menampung dan mengolah mineral ikutan berupa zirkon, elminite dan monazire diperusahaan tersebut. Saat penggeledahan dilakukan, polisi menemukan barang bukti berupa 100 ton zirkon, 9 ton monazite dan 1000 ton elminite.(ron/2nd/6)

Related posts