Iuran BPJS Honorer Dinas Pertanian Digelapkan? Kepala Dinas Membantah

  • Whatsapp

Juadi: Tidak ada Tunggakan, Tidak Ada Penggelapan

Logo BPJS Ketenagakerjaan.

RAKYATPOS.COM, PANGKALPINANG – Ratusan tenaga honorer di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Distanbunak Babel), dalam beberapa pekan ini resah.

Pasalnya, iuran BPJS Ketenagakerjaan yang mereka bayarkan setiap bulan dengan cara pemotongan gaji sebesar Rp. 100.000,-, diduga digelapkan.

Hal ini terungkap, ketika Distanbunak menerima surat Pemberitahuan Tagihan Iuran dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pangkalpinang bernomor: B/1874/042020 tertanggal 4 April 2020 yang memberitahukan tunggakan iuran sebesar Rp62.500.000,- dan denda Rp1.500.000,- dengan total tagihan yang belum dibayarkan sebesar Rp64.000.000,-.

Baca Lainnya

Dari data yang diberikan salah satu LSM di Kota Pangkalpinang kepada rakyatpos.com, penyebab terjadinya tunggakan pembayaran iuran BPJS itu karena diduga digelapkan oleh salah seorang oknum honorer, berinisial NP alias AN. Oknum ini dititipkan uang oleh Bendahara Distanbunak, Ifan Sumantri untuk membayar iuran kolektif BPJS setiap bulan, namun tidak disetorkan.

“Ini data yang kami dapatkan. Kalau di sini total iuran yang tertunggak Rp64,5 juta. Kabarnya ini karena digelapkan oleh oknum, dan mereka sudah diperiksa Inspektorat terkait hal ini,” ungkap Ketua LSM yang meminta identitasnya tidak ditulis sembari memberikan fotocopi surat pemberitahuan tagihan BPJS tersebut kepada wartawan.

Menurut sumber ini, dugaan penggelapan iuran itu terungkap ketika muncul surat terhitung Desember 2019 hingga April 2020, Distanbunak belum membayar iuran BPJS, yang perbulannya sebesar Rp12,5 juta. Setelah dilakukan kroscek ke bank, diketahui memang ada iuran yang tidak disetorkan.

Terhadap temuan ini, ia berharap Gubernur Babel, Erzaldi Rosman Djohan dapat menindaklanjuti dan jika memang terjadi pidana penggelapan, untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian.

“Inspektorat memang memeriksa tetapi diberikan jangka waktu untuk mengembalikan. Namun niat pelaku yang sudah berupaya menggelapkan, ini tindak pidana bukan pelanggaran administratif,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Distanbunak Provinsi Babel, Juaidi Rusli ketika dikonfirmasi membantah ada dugaan penggelapan dan tunggakan pembayaran iuran BPJS para tenaga honorer di dinasnya.

Ia menyebutkan, sejak Januari 2020 iuran BPJS Ketenagakerjaan tenaga honorer tidak lagi dipotong oleh bendahara dinas, namun dibayarkan langsung oleh masing-masing pekerja harian lepas (PHL) atau tenaga honorer.

“Sehingga tidak ada tunggakan untuk 2020. Yang jelas tidak ada penggelapan. Surat ini (pemberitahuan dari BPJS-red) ditagihkan ke dinas. Namun dinas tidak lagi memotong iuran BPJS Ketenagakerjaan,” jawabnya ketika dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp.

Mengenai pemotongan dan tanggungan iuran, Juaidi menjelaskan sebelumnya iuran BPJS sudah dimasukan dalam perhitungan gaji tenaga PHL. Tapi sejak Januari 2020, pemotongan gaji untuk pembayaran iuran tidak dilakukan lagi oleh bendahara, sehingga para PHL membayar sendiri iurannya.

“BPJS pada tahun 2020 ini tidak lagi dipotong dinas, pembayaran diserahkan kepada masing-masing PHL. Surat pemberitahuan tagihan karena mulai tahun 2020 tidak ada lagi pemotongan iuran BPJS melalui dinas, menunggu kejelasan dengan Pemprov untuk memutuskan yang mana nantinya dilanjutkan menggunakan BPJS atau Taspen,” paparnya.

Dilain kesempatan, Bendahara Distanbunak, Ifan Sumantri berupaya melakukan klarifikasi terhadap kasus ini. Kepada media ini ia membenarkan sudah diperiksa Inspektorat, bahkan mendapatkan Surat Peringatan (SP) 1 dari dinas, akibat dugaan penggelapan iuran BPJS tersebut.

Dia menerangkan, juga diperintahkan untuk mengganti iuran yang tertunggak dan akan diperiksa lanjutan oleh Inspektorat. Namun menurutnya, tidak ada yang tertunggak dari iuran itu seperti surat pemberitahuan dari BPJS. Karena memang sejak Januari 2020 tidak lagi dipotong gaji honorer dan tidak disetor iuran ke BPJS.

Salahnya, sejak Januari itu Distanbunak tidak melapor ke BPJS bahwa para honorer tidak lagi dipotong gajinya, sehingga tidak membayar iuran. Akibatnya, dalam data BPJS, para honorer tidak membayar iuran sejak Desember 2019 hingga April 2020.

“Ku sudah diperiksa Inspektorat, malah pening dapat SP satu, padahal tidak ada menggelapkan iuran itu Bang. Memang salah saya nyuruh AN bayar itu, setor ke bank. Ada yang tidak disetorkannya. Tapi sudah dikembalikannya, yang lain masih ada di kas. Kami masih menunggu MoU gubernur dengan Taspen bagaimana jadi pindah ke Taspen atau tidak,” tuturnya.

Ifan yang menjadi bendahara sejak 2017 mengakui, dulu pernah memotong gaji para honorer sebesar Rp100 ribu perbulan untuk membayar iuran BPJS. Tapi sejak Januari 2020 tidak pernah lagi memotong gaji dan para honorer menerima full gaji sebesar Rp2,9 juta.

Ia beralasan tidak dibayarkan lagi iuran sejak Januari hingga sekarang karena Pemprov Babel akan bekerjasama dengan PT Taspen untuk jaminan sosial pegawai. Sehingga pihak Distanbunak masih menunggu keputusan gubernur untuk memotong gaji pegawai guna membayar iuran Taspen.

Hanya saja sepertinya pihak Distanbunak lalai, lantaran organisasi perangkat daerah (OPD) lain di lingkup Pemprov sudah menjalankan MoU Pemprov Babel dengan PT Taspen, dan memotong gaji pekerja honorer sebesar Rp30 ribu perbulan sejak bulan Februari 2020.

Bahkan, MoU dengan Taspen yang disebut-sebut belum ada keputusan gubernur oleh Kadistanbunak dan bendahara dinas di atas, ternyata sudah sejak 30 Maret 2020 silam ditandatangani Asisten Setda Babel Bidang Administrasi Umum, Darlan mewakili gubernur bersama Kepala Kantor PT Taspen (Persero) Cabang Pangkalpinang, Mulyono.

Penandatangan MoU itu disaksikan juga Kepala Biro Pemerintahan, dan Kepala Biro Hukum di ruang Tanjung Pendam Lantai I Kantor Gubernur Babel. Dan sudah dijalankan OPD-OPD lain dengan memotong gaji para honorer untuk mengikuti program pelindungan dan jaminan kesehatan.

Dari keterangan lain yang didapat, diduga AN tidak menyetorkan iuran BPJS para pegawai honorer itu selama dua bulan. Diantaranya bulan Desember 2019. Setelah diperiksa Inspektorat dan disuruh mengembalikan uang yang diduga digelapkannya itu, AN hanya mengganti Rp12,5 juta kepada Ifan. Sedangkan sisanya, hingga berita ini dirampungkan belum jelas akan diganti atau tidak.

Sementara itu, pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang saat dikonfirmasi mengenai surat pemberitahuan iuran Distanbunak Babel yang tertunggak sebesar Rp64 juta, belum memberikan pernyataan resmi.

Ekawaty Lestari, pegawai BPJS yang nama dan nomor ponselnya tercantum dalam surat pemberitahuan tersebut, ketika dihubungi Kamis siang (25/6/2020) menyarankan awak media ke kantor BPJS langsung karena dirinya sedang cuti.

“Langsung ke kantor saja pak saya tidak pegang data, saya lagi cuti,” tukasnya. (ahy)

Related posts