by

Insentif Guru Honor Dicabut

Erzaldi: Guru Honorer Kita Harus Sadar
Minta Dianggarkan Kabupaten

Pangkalpinang – Pupus sudah harapan para guru honor jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk meningkatkan kesejahteraan dari insentif Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel). Sebab, Pemprov Babel tak bisa lagi memberikan insentif, atau mencabut bantuan kepada guru honor tingkat SD dan SMP, sejak kewenangan SMA, SMK dan SLB dialihkan ke provinsi. Bahkan anggaran pendidikan Pemprov Babel terkuras untuk fokus pada pendidikan tingkat atas tersebut.
“Guru honorer, kita harus sadar bahwa dengan diambilnya kewenangan SMA SMK dan SLB ke provinsi, dan pusat juga mengurangi DAU kita, sementara di kabupaten DAU tetap, beban kita (provinsi) nambah untuk membiayai para guru yang menjadi kewenangan provinsi,” ungkap Gubernur Babel, Erzaldi Rosman baru-baru ini.
Untuk itu, gubernur meminta agar kabupaten/kota yang memiliki anggaran lebih besar dapat memperhatikan kesejahteraan guru honor, khususnya dari tingkat PAUD hingga SMP.
“Upaya kita akan berkoordinasi dengan bupati/walikota agar perhatikan ini, menganggarkan insentif atau tambahan untuk guru honor ini,” pintanya.
Untuk guru honor di daerah terpencil, Erzaldi mengaku akan menghadap Kementerian Desa dan Daerah Terpencil serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan guna mendapatkan tambahan insentif. Mengingat, guru daerah terpencil di Babel tidak sama dengan daerah lainnya, khususnya di pulau-pulau terluar yang lebih banyak tantangan.
“Bersama PGRI dan MKKS kita akan audiensi ke Menteri Pedesaan Daerah Tertinggal, karena beda tantangan daerah kepulauan dengan daerah daratan,” imbuhnya.
Kepala Dinas Pendidikan Babel, M. Soleh menyebutkan, jumlah guru yang dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi saat ini sebanyak 4.562 guru PNS. Tidak hanya itu, tenaga pendidikan non PNS di sekolah menengah atas juga ikut pindah ke tingkat provinsi, atau menjadi kewenangan provinsi.
“Untuk guru jenjang SMA sebanyak 1.526 orang, jenjang SMK ada 1.534 orang, dan SLB sebanyak 145 orang. Setelah peralihan kewenangan, guru-guru ini menjadi tanggungjawab provinsi, sehingga untuk pendidikan dari Paud hingga SMP menjadi kewenangan kabupaten. Anggaran yang tadinya untuk SMA/SMK itu, bisa digunakan untuk SD dan SMP oleh kabupaten/kota,” tambahnya.
Meski tak lagi mengurusi persoalan guru SD maupun SMP, namun Pemprov Babel menurutnya melalui Dinas Pendidikan masih tetap mengucurkan bantuan ke kabupaten/kota baik melalui Dana Bawahan (Daba) maupun dana lainnya. (nov/1)

Comment

BERITA TERBARU