Ini Hebatnya Pinjol, Tak Mempan Ditutup Hingga Tak Bisa Ditindak, Tapi Merugikan

  • Whatsapp
Pelatihan dan gathering media massa KR 7 Sumbagsel OJK, di Yogyakarta, Jumat (21/2/2020). (foto: Nurul Kurniasih)

RAKYATPOS.COM, YOGYAKARTA– Finansial Technologi (fintech) tumbuh bak jamur di Indonesia. Layanan ini memberikan pinjaman instan dengan bunga yang kapan saja bisa diubah oleh pengelola tanpa perjanjian dengan konsumen. Namun anehnya, meskipun sudah ditutup oleh pemerintah, tetapi setiap hari selalu tumbuh aplikasi baru pinjaman online (pinjol) ini.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tongam L Tobing menyebutkan pihaknya tidak bisa membasmi fintech ilegal tersebut, apalagi ditambah pinjol ini belum ada payung hukum yang mengatur.

Read More

“Kita tidak bisa mendeteksi orang buat aplikasi, nggak bisa dicegah, kami sudah bicara dengan Google, tapi sulit, karena ada jutaan aplikasi di dunia setiap hari,” sebut Tongam saat menjadi narasumber dalam pelatihan dan gathering media massa KR 7 Sumbagsel yang digelar OJK di Yogyakarta, Jumat (21/2/2020).

Tren peningkatan investasi ilegal pun terus bertambah, meskipun sudah dilakukan upaya penutupan aplikasi kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dengan memblokir aplikasi tersebut.

“Kita blokir situs web melalui Kominfo, tetapi pagi ditutup, sore muncul lagi, kemajuan teknologi memudahkan orang membuat aplikasi, sangat tidak mungkin dihentikan,” sebutnya.

Ia mengatakan, setidaknya ada 2.018 entitas fintech peer to peer lending tanpa izin OJK yang sudah ditutup, salah satunya melalui pinjaman online yang kerap masuk melalui pesan SMS atau WhatsApp.

“Tetapi lagi-lagi masih dan terdapat 2.000 orang yang terjerat pinjaman online ini ditagih dengan tidak manusiawi, tetapi sebetulnya ada juga fintech legal yang memberikan manfaat, 18,5 juta masyarakat Indonesia yang memanfaatkannya,” ulas dia.

Fintech dia menegaskan, tidak diatur dalam undang-undang, sehingga pihaknya kesulitan untuk membawa ke ranah hukum, kecuali jika ada laporan konsumen yang dilecehkan atau diancam oleh pelaku pinjol.

“Satgas waspada investasi OJK ini mengawasi lembaga keuangan dan keuangan non bank yang diatur dalam undang-undang, kalau fintech itu masuknya ke pidana umum, berkaitan dengan pelecehan, pengancaman yang merupakan ranah kepolisian,” bebernya.

Tongam berharap, masyarakat bisa lebih cerdas memilih fintech, jangan sampai terjerat kepada fintech ilegal yang justru menjerumuskan, bukan memberikan keuntungan. (nov)

Related posts