Indonesia & Pemberantasan Korupsi

  • Whatsapp

Oleh: Abrillioga
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Membahas tentang pemberantasan korupsi merupakan historikal yang dinilai sangat subtansial dalam pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia, hampir setiap pemilihan kepala negara tak luput dari keseriusan visi misi apa terkait komitmen yang diberikan oleh calon kepala negara untuk memberantas korupsi. Tak pelak ini terjadi karena korupsi terus terjadi menggerus hak rakyat atas kekayaan negara. Kekayaan negara yang berlimpah, nyaris tak tersisa untuk kesejahteraan masyarakat.

Semuanya teradaptasi oleh perilaku kotor birokrat yang menjalin hubungan istimewa ( sebut saja demikian ) dengan para koruptor. Pasalnya komitmen pemberantasan korupsi yang selalu digadang-gadangkan menjadi daya tarik pemilih untuk mencari calon kepala negara yang memiliki komitmen nyata dan memberikan secercah harapan bahwa setiap orang yang berbuat curang pada negara layak diusut sampai penghabisan atau sebut saja para koruptor.

Indonesia dan pemberantasan korupsi merupakan dua hal yang seakan tak dapat dipisahkan seperti hubungan antara Hak dan Kewajiban. Indonesia ialah negara yang besar dengan mayoritas dan jumlah penduduk yang terbilang banyak, tentu saja hal ini tidak lepas dengan kaitan-kaitan akan kejahatan yang selalu mengintai bangsa yang besar ini, seperti salah satu yang sudah disebutkan ialah kasus korupsi.

Berdasarkan fakta lapangan yang terjadi, riset yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwasanya Indonesia berada pada rangking 89 di dunia dengan kasus kejahatan korupsi berdasarkan nilai indeks 39 oleh Konvensi Internasional. Pada tingkat wilayah asia, Indonesia berada pada ranking 4. Namun sebenarnya, jika dilihat pada aspek grafik yang menunjukkan sejumlah data, Indonesia mengalami keberhasilan setingkat demi setingkat dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, seiring hal itu semua, peningkatan pemberantasan korupsi juga sebanding dengan kasus-kasus korupsi yang juga mengalami peningkatan atau disebut dengan hukum berbanding lurus.

Seperti yang diketahui, kasus korupsi politik di Indonesia ternyata dinilai masih tinggi. Akar dari ini semua ialah adanya peristiwa gratifikasi yang artinya ialah pemberian dalam harfiah yang luas pemberian uang (fee), hadiah atau sering disebut dengan kasus suap menyuap. Hal ini berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Korupsi dinilai sebagai kejahatan luar biasa atau Extra Ordinary Crimes. Menurut Penulis sendiri, ada beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi, ialah penyimpangan moral, kelemahan sistem, kesempatan dan niat. 4 indikator inilah yang merupakan cikal bakal terjadinya sebuah kasus korupsi.

Korupsi bukanlah sesuatu yang baru, seperti yang terjadi pada orde baru yang dimana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan momok bagi negara Indonesia. Tidak dapat dipungkiri jika korupsi akan menyebabkan dampak-dampak besar bagi negara. Penulis beranggapan dampak-dampak tersebut tak lain akan merusak proses demokrasi, meruntuhkan hukum, pelanggaran HAM, serta menurunkan kualitas hidup atau pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa solusi atau strategi yang bisa penulis tawarkan mengenai pemberantasan korupsi seperti upaya efek jera (dihakimi dengan hukum penal ), dan upaya pencegahan atau perbaikan sistem ( hal ini terkait akan penegakkan hukum yang harus lebih tegas, memaksa dan terikat ).

Indonesia dan pemberantasan korupsi oleh KPK patut di beri apresiasi karena telah berupaya untuk selalu memberantas para pelaku korupsi di Indonesia yang merugikan harta, harkat dan martabat bangsa. Upaya-upaya preventif dan represif yang telah diwacanakan semestinya sebagai mahluk yang bermental sehat, jujur dan idealism harus kita dukung menurut Penulis sendiri. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, namun sayangnya indonesia kekurangan orang jujur. Penanaman sikap pendidikan karakter memang selalu ditekankan agar menjadi kepribadian yang luhur, terlebih lagi khususnya anak-anak yang saat ini nantinya akan menjadi penerus tahta bangsa yang besar ini. Oleh sebab itu, Penulis rasa sudah sepatutnya menjadi tugas kita untuk selalu menjaga bangsa ini dari para tikus-tikus yang merugikan negara serta memberikan edukasi agar estafet generasi selanjutnya dapat diminimalisirkan tentang korupsi yang telah lama menjadi akar budaya di bangsa ini.(***).

Related posts