Implementasi Demokrasi hanya saat Pemilihan Umum

  • Whatsapp

Oleh: Muhammad Ghozali
Mahasiswa IAIN SAS Babel

Dewasa ini, sistem demokrasi di Indonesia mengalami pergeseran, dimana demokrasi merupakan suatu tatanan pemerintahan yang mana tiap-tiap warga negaranya memilki hak setara dalam pengambilan keputusan. Memiliki tujuan sangat mulia dari bukan sekedar bergaya menjadi negara yang gagap gempita, namun menjamin semua rakyat untuk tidak hidup melarat, jika sakit tak sampai sekarat baru berobat, generasi ke generasi mendapat pendidikan sepanjang hayat dan membentuk negara yang bermartabat karena perwakilan rakyat yang mengendalikan pemerintahan dipilih untuk menjadi penyelamat.

Sejak merdeka hingga sekarang ini, Indonesia adalah sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, yang diterapkan dari masa orde lama, orde baru, hingga reformasi. Demokrasi secara umum dapat diartikan sebuah format pemerintahan dimana tiap-tiap warga negara mempunyai hak yang setara dan juga seimbang mengenai penentuan pemilihan suatu keputusan yang nantinya akan memunculkan dampak didalam kehidupan warga negara. Dimana warga negara boleh ikut didalam mengambil bagian, baik secara langsung maupun dalam bentuk perwakilan dalam pelaksanaan perumusan, pengembangan dan juga proses menyusun hukum.

Hans Kelsen menuturkan pendapatnya bahwa demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang diadakan dan dilaksanakan dari rakyat dan kembali ke rakyat itu sendiri. Selanjutnya Abraham Lincoln mengemukakan demokrasi ialah suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan dimana masing-masing dari mereka memiliki hak yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan.

Namun disamping itu, kontroversi rancangan Undang-Undang KUHP dan revisi Undang-Undang KPK dan RUU lainnya yang dinilai tak berpihak atau mengancam masyarakat, beberapa hari ini menjadi sebuah penampakan bahwa sistem demokrasi di Indonesia mulai disalahgunakan oleh oknum yang hanya mementingkan perut sendiri.

Praktek pelaksanaan demokrasi yang memposisikan rakyat dalam menentukan kebijakan, sering terjadi pergeseran ketika peranan negara yang berwujud dalam pemerintahan melakukan langkah-langkah yang berusaha membatasi kehendak dan kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Langkah-langkah tersebut dicapai melalui perubahan konsitusi ataupun perundang-undangan yang dibuat rezim yang berkuasa, gerakan tersebut dipergunakan untuk merubah dan membatasi ruang berlakunya sistem demokrasi.

Disisi lain, masih banyak oknum yang menyalahgunakan aspirasi rakyat sebagai media untuk berbuat melenceng yang keluar dari prinsip demokrasi. Para wakil rakyat yang sudah diberi kepercayaan oleh rakyat memanfaatkannya dengan hal-hal negatif seperti menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenangnya, malakukan korupsi dan lain sebagainya.

Implementasi demokrasi terlihat hanya saat pemilihan umum atau daerah saja setelah itu demokrasi dikebiri, pemekaran tak ada hubungannya dengan perbaikan kehidupan masyarakat, suara rakyat tertindas menjerit tak dihiraukan. Mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat ketika menyampaikan aspirasi masyarakat tak didengarkan, malah dianggap mengkritik pemerintah, disebut ditunggangi oknum tertentu dan dilakukan perlawanan yang tak mesti dilakukan.

Penguasa lebih cendrung tak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya melainkan rakyatlah yang selalu diminta mengerti bahwa pemerintah telah bekerja maksimal. Sebuah pernyataan “jangan bertanya apa yang negara perbuat untukmu tetapi bertanyalah apa yang kau perbuat untuk negara”, menjadi prinsip penguasa setelah mendapatkan apa yang diimpikan.

Menilik dari paparan di atas, beberapa gagasan yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk kedepannya. Pertama, kepada penguasa yang duduk saat ini ketika berbicara dan memberi kebijakan cobalah untuk mempertimbangkan apa yang akan disampaikan, lihat dan sesuaikan kebijakan itu dengan situasi dan kondisi rakyat, dan teliti dulu sebelum mengesahkan atau menyampaikan keputusan, karena setiap apa yang telah diucapkan selaku penguasa maka akan berlaku dan menimbulkan suatu perbincangan baik itu pro maupun kontra. Selanjutnya, sebelum mengeluarkan perppu lebih baik mendengarkan aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama sehingga kebijakan tersebut sejalan dengan aspirasi yang berkembang dikehidupan masyarakat.

Kedua, jika generasi milinial ingin menyampaikan kritik, sampaikanlah dengan cara yang apik, bukan dengan cara menghardik sehingga terjerat hukum yang pelik. Kritik bisa disampaikan dalam bentuk petisi online dimana lebih cepat tersebar diera digital ini. Petisi online adalah pernyataan yang dibuat seseorang atau sekelompok orang yang disampaikan ke pemerintah dengan meminta agar pemerintah mengambil tindakan terhadap suatu hal dan untuk memperoleh dukungan atau masukan dari rakyat dengan cara vote. Seperti dibuat Dewi Anggraeni hanya dalam beberapa hari telah mendapat “tanda tangan” atau vote sebanyak 11.000 dan berhasil membuat penguasa menolak untuk mengesahkan draf revisi PP nomor 99 Tahun 2012 yang memberikan remisi kepada koruptor.

Ketiga, manfaatkan era digital yang semakin hari semakin maju dengan pesat. cobalah ketika melakukan musyawarah dilakukan secara tranfaran dan undang masyarakat baik dari masyarakat biasa maupun generasi milinial, atau bisa juga dilakukan dengan petisi online dimana menyesuaikan pada kaum milinial agar tersampaikan dengan mudah dan cepat. kemudian sosialisasikan apa yang telah menjadi keputusan bukan hanya ke para akademisi namun juga kepada para masyarakat tatanan bawah.

Selanjutnya, Empat, jangan anggap aksi masyarakat selalu dianggap mengganggu dan meresahkan, cobalah untuk mendengar apa yang ingin disampaikan dan diselesaikan bersama-sama. Cobalah untuk menemui para aksi demonstaran yang dilakukan masyarakat, ajaklah komunikasi dengan seluas-luasnya, mungkin saja gagasan masyarakat dapat membantu mencari permasalahan negeri. Selanjutnya dengarkan keluh kesah masyarakat selama ini jika ada yang keliru atau transparan, maka di forum tersebut bisa diluruskan.(***).

Related posts