by

Implementasi “Accrual Basis” dalam KPP/LKPD, Sudahkah berkualitas ?

Oleh : Erwandy, SE.,MM
Asisten Adminitrasi Umum Pada Setda Kota Pangkalpinang

Erwandy, SE.,MM

Good Governance bagi seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (K/L/D), bukan hanya slogan ataupun keinginan semata, tetapi sudah menjadi suatu kebutuhan. Untuk merealisasikannya diperlukan berbagai upaya serius untuk mengubah cara berpikir (mindset) dan cara bekerja birokrasi pemerintahan kita dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik ini.
Perubahan paradigma dan culture set terus disuarakan, termasuk dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan. laporan keuangan yang dibuat haruslah berkualitas dan mudah dipahami. Pembuatan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan beberapa faktor yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang akuntansi, Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta pemanfaatan teknologi informasi. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah sesuai dengan Standar akuntansi pemerintah (SAP) menggunakan Akrual Basis.
Seringkali kita orang awam mendengar tentang akrual basis terutama yang berhubungan laporan keuangan pemerintah. Perbincangan dan tulisan koran mengenai kosa kata akrual basis sering diungkapkan.
Apa itu Akrual basis ? Akrual Basis merupakan Basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

Implementasi “ Akrual Basis” dalam Pelaporan Keuangan
Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 terdapat 8 Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, terdiri atas : Basis akuntansi , Nilai historis (Historical Cost), Realisasi (Realization), Substansi mengungguli bentuk formal (substance Over Form), Periodisitas (Periodicity), Konsistensi (Consistency), Pengungkapan lengkap (Full Disclosure), Penyajian wajar (Fair Presentation).
Salah satu prinsip akuntansi diatas yaitu basis akuntansi. Basis akuntansi merupakan prinsip akuntansi yang menetapkan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Hal ini berhubungan dengan waktu kapan pengukuran dilakukan.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan cikal bakal Perubahan basis akuntansi dari basis kas menuju basis akrual, yang merupakan standar akuntansi pemerintah pada masa transisi dari basis kas menuju basis akrual penuh (cash toward accrual).
Pemerintah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010, yang mengatur penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Kemudian, keluarlah Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2013, yang mewajibkan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Terbitnya peraturan menteri dalam negeri tersebut merupakan tindak lanjut dari pasal 7 ayat 3 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Sesuai PP Nomor 71 tahun 2010, penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah harus dilaksanakan mulai tahun anggaran 2015.

Implementasi accrual basis menuju good and Clean government

Akuntansi berbasis akrual secara konseptual dapat menghasilkan informasi akuntabel dan transparan, sehingga terukur kinerjanya. Pengakuan transaksi yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang.
Hal tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mendorong terwujudnya good and clean government, sehingga tujuan pembangunan untuk kemakmuran seluruh rakyat dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah dan seluruh pemerintah daerah harus dapat mempertahankan kualitas laporan keuangannya. Kualitas laporan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah secara umum tergambar dari opini yang diberikan BPK.
Posisi keuangan pemerintah dapat diidentifikasi oleh Pemangku Kepentingan, bagaimana kemampuan pendanaan dalam mendanai kegiatannya , sehingga diketahui kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Pemerintah dapat mengidentifikasi penggunaan sumberdaya masa yang akan datang dan dapat mengelola sumberdaya tersebut lebih baik.
Pada tahun 2015, seluruh pemda telah menerapkan akuntansi berbasis akrual (Accrual Basis) sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dimana sebelumnya Pemerintah Daerah masih menggunakan basis Cash Toward Accrual (CTA). Berdasarkan peraturan tersebut Pemerintah Daerah wajib membuat 7 Laporan , laporan keuangan pemda yang semula terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), bertambah 3 laporan yaitu Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Tahun 2015 ini, merupakan tahun pertama penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dalam pelaporan keuangan Pemerintah. Diharapkan dengan penerapan SAP berbasis akrual ini laporan keuangan pemerintah lebih akuntabel dan transparan menyajikan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara, guna mendukung pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan LKPD Tahun 2015 s.d 2017

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015. BPK mengapresiasi Pemerintah yang telah berusaha untuk menjaga kualitas laporan keuangan, yang ditunjukkan dengan tidak signifikannya penurunan kualitas laporan keuangan pada penerapan pertama kali Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Pemeriksaan dilakukan atas 86 entitas pelapor, dimana jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang memperoleh opini WTP sebanyak 56 K/L pada tahun 2015. Sedangkan K/L yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 26 K/L dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada tahun 2015 sebanyak 4 K/L.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk pertama kalinya, LKPP mendapat Opini WTP yang merupakan perolehan tertinggi, sejak disampaikannya pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada tahun 2004. Pemeriksaan ini dilakukan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK K/L) dan satu Laporan Keuangan BUN. Sebanyak 74 LK K/L (84%) memperoleh opini WTP, 8 LKKL (9%) mendapat opini WDP, dan 6 LK K/L (7%) opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Pada Tahun 2017, Berdasarkan hasil pemeriksaan atas 87 LKKL dan 1 LKBUN, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2017, ini merupakan yang kedua kalinya diraih oleh Pemerintah Pusat.

Pemeriksaan terhadap 88 Laporan Keuangan tersebut, terdapat peningkatan dan penurunan tren opini. BPK memberikan opini WTP terhadap 80 LKKL/LKBUN (91%) yang meningkat dibandingkan Tahun 2016 sebanyak 74 LKKL (84%). Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada 6 LKKL yang menurun dibandingkan Tahun 2016 sebanyak 8 LKKL. Sedangkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) diberikan pada 2 LKKL yang menurun dibandingkan Tahun 2016 sebanyak 6 LKKL.

Sedangkan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II (IHPS I dan II) BPK RI tahun 2016, BPK telah memeriksa 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2015 yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) 2015. BPK memberikan opini WTP atas 313 (58%) LKPD, opini WDP atas 194 (36%) LKPD, opini TMP atas 31 (5%) LKPD, dan opini Tidak Wajar (TW) atas 4 (1%) LKPD .

Pada Pemeriksaan Tahun 2017, Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II (IHPS I dan II) BPK RI tahun 2017. BPK menerbitkan 542 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 378 LKPD (70%), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 141 LKPD (26%), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 23 LKPD (4%).

Berdasarkan data diatas, LKPD yang mendapatkan opini WTP meningkat sebesar 12 persen dari 58% pada tahun 2015 menjadi 70% pada tahun 2016. Kenaikan opini WTP ini menunjukkan adanya kenaikan kualitas LKPD yang didukung oleh upaya-upaya pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Implementasi Akrual Basis Tahun ketiga Terhadap Opini Audit BPK di Wilayah Provinsi Bangka Belitung
Seperti kita ketahui bersama, Pemerintah daerah yang berada di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri 8 daerah yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan yaitu 1 Provinsi, 6 Kabupaten dan 1 Kota, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) BPK RI tahun 2016 semua Pemerintah Daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Tahun 2015.

Pada LKPD Tahun 2016, terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan, hal ini terlihat dari peningkatan jumlah opini WTP dari tidak ada pada tahun 2015 menjadi 3 LKPD (38%), yang mendapatkan opini yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Barat, Opini WDP diterima 5 LKPD (62%) yaitu Provinsi Babel, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang.

Pada LKPD Tahun 2017, terjadi peningkatan Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini WTP yaitu 4 LKPD (50%) terdiri atas Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang. Sedangkan 4 LKPD (50%) menerima Opini WDP dari BPK, yaitu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur.

Sudah berkualitaskah Laporan Keuangan Sektor Publik ?
Laporan keuangan yang disajikan oleh sektor pemerintahan merupakan bentuk transparansi dalam menciptakan akuntabilitas atas aktivitas pengelolaan sumber daya public yang dikelolanya.

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh sebab itu diperlukan usaha serius dan terpola untuk meningkatkan kualitas Laporan keuangan. Kepala Daerah bertanggungjawab menunjukan peningkatan kualitas tersebut, sesuai dengan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya dalam mengelola organisasi.
Oleh sebab itu, laporan keuangan yang dibuat harus berkualitas dan mudah dipahami sesuai dengan karakteristik laporan keuangan yang kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
Laporan Keuangan Pemerintah setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari BPK. Apabila BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tersebut, artinya laporan keuangan suatu organisasi sudah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.
Berdasarkan data diatas, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017, telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebanyak 80 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) memperoleh opini WTP (91%). Capaian opini ini bergerak mendekati target Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2019 sebesar 95%.
Pada Tahun 2017, BPK telah menerbitkan 542 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 378 LKPD (70%), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 141 LKPD (26%), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 23 LKPD (4%). Menurut tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 31 dari 34 pemerintahan provinsi (91%), kemudian 275 Pemerintah Kabupaten menerima Opini WTP dari 415 Pemerintah Kabupaten (66%), dan Pemerintah Kota 72 dari 93 pemerintah kota (77%)
Pencapaian opini ini, telah melampaui target dalam RPJMN 2015-2019 yang telah ditetapkan dalam bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah, atau program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah. Dimana Pemerintah Provinsi ditargetkan 85% mendapat opini WTP, Pemerintah Kabupaten 60 % pada Tahun 2019 dan Pemerintah Kota sebanyak 65 % di tahun 2019.
Berdasarkan kondisi diatas, pencapaian opini WTP ini menunjukkan adanya kenaikan kualitas LKPD yang didukung oleh upaya-upaya pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun sebelumnya

Penutup
Masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan oleh Pemerintah Pusat dan daerah, walaupun secara kuantitas terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah, tetapi disisi lain masih harus dibenahi berbagai permasalahan yang terjadi.
Terutama menyangkut masalah Aset yang merupakan porsi terbesar dalam Neraca yang ada di dalam Laporan Keuangan Daerah, karena apabila Aset sudah dijadikan pengecualian oleh Auditor maka besar kemungkinan opini yang diberikan tidak akan mendapat WTP.
Pekerjaan besar menanti terutama pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memperkuat implementasi system akuntansi akrual basis, karena masih banyak yang harus dibenahi. Dibutuhkan kerja keras dan cerdas serta komitmen yang tinggi dari kepala daerah, yang di dukung ASN yang kompeten dalam pengelolaan keuangan daerah, sarana dan prasarana pendukung serta system IT keuangan daerah yang terintegrasi dari perencanaan hingga pelaporan.
Semoga implementasi akrual basis berjalan lancar, serta diikuti dengan peningkatan kualitas opini yang akan diberikan oleh BPK RI. Kita berharapkan seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Bangka Belitung dapat memperoleh opini WTP sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah lebih dipercaya dan timbul trust dari para stakeholders. Seperti disampaikan William James (1842-1910) seorang Filsuf dari Amerika Serikat “ If you want a quality, act as if you already had it “ (Jika kamu menginginkan kualitas, bertindaklah seakan kamu sudah memiliki kualitas itu). Semoga.(***).

Comment

BERITA TERBARU