Huzarni Ngaku Dinonjob karena tak Setor THR

  • Whatsapp

Istri Disingkirkan, Gaji PNS tak Dibayar

PANGKALPINANG – Mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung (Kadishub Babel), yang juga bekas Pj Bupati Bangka Selatan (Basel), Huzarni Rani membeberkan sejumlah masalah yang terjadi di Pemerintah Provinsi Babel, sehingga ia ‘disingkirkan’ dari jabatannya.
Huzarni mengaku alasan dirinya dicopot dari jabatan Kadishub saat menjabat Pj Bupati Basel, diduga karena dianggap tidak mau menyetorkan sejumlah uang untuk Tunjangan Hari Raya (THR)kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Syahrudin.
“Ada beberapa masalah yang saya duga jadi penyebabnya. Pertama, saya salah satu dari 4 orang Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang menolak nyetor urunan THR tahun 2015 kepada Syahruddin, Sekda saat itu. Karena saya nilai itu kebiasaan buruk dan saya ragukan integritas Syahruddin,” ungkapnya dalam rilis yang disampaikan ke wartawan, Senin (30/1/2017).
Adik kandung mantan Gubernur Babel, Hudarni Rani ini beragumen, dari sumbangan Kepala SKPD yang berkisar antara Rp3,5 juta terkecil sampai terbesar Rp200 juta, sehingga terkumpul dana THR diatas satu miliar rupiah. Dan uang itu sampai saat ini tidak jelas pertanggungjawabannya kemana disalurkan.
“Saya selalu menolak untuk nyetor. Ya dampaknya yang tidak nyetor 3 orang, yakni saya Kadishub, Rofiko Kepala Bakorluh dan Miwartono Kasat Pol PP dicopot dengan cara jabatannya dilelang, padahal belum ada PP (Peraturan Pemerintah) yang mengatur lelang jabatan,” jelasnya.
Persoalan kedua ia dinonjobkan karena diduga sering berbicara terbuka dengan Gubernur Babel mempertanyakan kenapa putra Bangka banyak dinonjobkan. Huzarni juga menduga ada upaya sistematis yang dilakukan Sekda saat itu menggunakan tangan gubernur untuk menyingkirkan putra daerah.
“Dan hasilnya dari 52 pejabat eselon 1 dan 2 hanya tersisa 10 putra Bangka disamping 2 orang Belitung sisanya orang luar. Demikian juga terjadi di eselon 3 dan 4. Sama, hanya sekitar 30 persen sisanya orang luar sehingga putra daerah menjadi penonton di rumahnya sendiri dan kejadian ini satu-satunya di Indonesia,” bebernya.
Yang ketiga, kata Huzarni, pada waktu dirinya membesuk Gubernur Babel yang dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta, Gubernur pernah menawarkan untuk jabatan cawagub dalam pilkada, namun ditolaknya.
“Gubernur pernah menawarkan saya yang saat itu Pj Bupati Basel untuk mendampingi Gubernur sebagai Cawagub dalam pilkada tahun 2017 dan langsung saya tolak dengan alasan bahwa belum ada nilai jualnya dan pasti akan kalah,” ujarnya.
“Setelah keluar dari RS Abdi Waluyo saya langsung telepon kakak saya Hudarni Rani dan dia sempat menyayangkan sikap saya yang langsung menolak seharusnya fikir-fikir dulu. Penolakan ini yang saya duga penyebab utama karier PNS saya dihabisi sehingga segala aturan dilabrak. Saya menduga Gubernur tersinggung atas penolakan tersebut,” imbuh Huzarni.
Ia mengatakan tidak mungkinlah mau jadi cawagub sedangkan gubernur tidak berpihak kepada putra daerah khususnya putra Bangka.
“Dampak penolakan itu juga menimpa istri saya yang dicopot dari anggota pengurus Dekranasda Provinsi tanpa alasan,” sebutnya.
Disisi lain, mengenai kelanjutan proses PTUN pasca keputusan PT TUN Medan yang kembali mengukuhkan putusan PTUN Palembang, karena Plt Gubernur mengajukan kasasi ke MA, Huzarni Rani membeberkan bahwa sejak 1 Oktober 2016 dia tidak pernah mendapatkan haknya lagi seperti gaji PNS-nya.
“Sejak itu gaji udah distop oleh Gubernur Babel dan belum mendapatkan pensiun karena usulan Gubernur Babel tanggal 30 September 2016 agar TMT (terhitung mulai tanggal) 1 Oktober 2016 saya pensiun karena berusia 58 tahun tidak diproses lebih lanjut oleh BKN Pusat karena menghormati proses gugatan PTUN saya terhadap Gubernur Babel yang masih berproses di MA,” akunya.
“Luar biasa upaya Gubernur Babel untuk menghabisi karier PNS saya yang kemudian diikuti Plt Gub yg menandatangani pengajuan kasasi ke MA atas putusan PTUN Medan yang kembali mengabulkan gugatan PTUN terhadap Gub Babel,” tukasnya.
Sayangnya, curhatan Huzarni via rilis ini hingga berita ini dirampungkan belum berhasil dikonfirmasi kepada mantan Sekda Babel Syahrudin, maupun Gubernur Babel nonaktif, Rustam Effendi terkait kebenarannya. (bum/1)

Related posts