Huzarni Kritik ASN Pemprov Kurang Disiplin

  • Whatsapp
Foto ilustrasi

PANGKALPINANG – Mantan pejabat Pemprov Babel, Huzarni Rani mengkritik banyaknya ASN dilingkungan pemerintah provinsi yang tidak disiplin. Bahkan, katanya, tingkat disiplin ASN Babel berada pada titik terendah.

Menurut Huzar, hampir di setiap warung kopi di Kota Pangkalpinang sering dijumpai PNS asyik nongkrong sebelum jam istirahat.

“Asyik nongkrong dan ini menunjukan kurangnya komitmen penegakan disiplin ASN oleh kepala OPD yang sebagian besar tidak punya komitmen yang jelas dan tidak tegas dalam penegakan disiplin stafnya karena kepala OPD-nya juga bermasalah dalam hal disiplin,” kata Huzar, Minggu (12/1/2020).

Diakuinya, hal ini diperparah ketika Kepala BKPSDM Babel mengeluarkan surat edaran bahwa pembayaran Tunjungan Kerja Daerah (TKD) tidak berdasarkan kehadiran dari absen sidik jari tapi kehadiran absensi manual yang diragukan efektifas dalam kontrol kehadiran ASN.

Baca Lainnya

“Tanpa kontrol yang tersistem, sangat sulit akan menghasilkan disiplin karena karakter dasar ASN adalah kurang disiplin, sehingga dibutuhkan upaya paksa agar ASN bisa disiplin misalnya sanksi pemotongan TKD bagi tidak hadir atau keluar kantor tanpa ijin,” sebutnya.

Ditegaskannya, keluarnya surat edaran Kepala BKPSDM Babel ini justru jadi pemicu anjloknya disiplin ASN Babel. Padahal salah satu tupoksi BKPSDM adalah monitor disiplin ASN karena salah satu komponen penilaiannya adalah masalah disiplin selain kinerja dan moralitas.

“Gubernur jika ingin membangun disiplin ASN Babel yang terlanjur sangat memprihatinkan maka suka tidak suka penerapan kembali absen 4 kali, dan jika kemarin dibatalkan karena desakan dewan maka menurut saya sangat lucu jika dewan ikut mencampuri kebijakan gubernur untuk membangun disiplin ASN. Tidak ada tupoksi dewan yang berkaitan dengan masalah disiplin ASN,” paparnya.

Penerapan absensi 4 kali sehari, lanjut Huzar, sudah diterapkan dirinya semasa menjabat Kepala Kesbangpol Babel pada tahun 2009 dan tahun 2014 di Dishub Babel.

Kebijakan tersebut harus diambil karena dirinya mendapat warisan OPD dengan ASN sangat tidak disiplin akibat kepala OPD sebelumnya kurang peduli dengan disiplin ASN sehingga perlu diambil kebijakan luar biasa untuk membangun kembali citra ASN sebagai pelayan masyarakat yang berintegritas.

“Saran saya, guberbur harus segera menerapkan kembali absensi 4x sehari agar julukan 8.0.4 bagi ASN Pemprov Babel. Karena masalah penegakan disiplin ASN merupakan kewenangan gubernur, maka dewan periode 2019-2024 saya yakin sudah sadar dan lebih paham mana tupoksinya dan mana bukan tupoksinya sehingga tidak akan kembali meminta gubernur membatalkan penerapan absensi 4 x sehari jika kebijakan tersebut kembali diterapkan,” terangnya.

Di sisi lain, ia juga menyinggung banyaknya kebijakan Gubernur Babel Erzaldi Rosman tentang surat keputusan mutasi ASN yang berujung pengaduan ke KASN hingga keluarnya rekomendasi agar mengangkat ASN yang bersangkutan.

Ia beranggapan, sudah cukup alasan bagi gubernur untuk mengevaluasi kinerja Kepala BKPSDM yang terkesan sembrono dan kurang profesional yang pada akhirnya seperti jebakan bagi gubernur yang dapat menjatuhkan wibawa sbg kepala daerah.

“Karena sudah seharusnya keputusan gubernur itu sudah clear, sebab telah melalui kajian di BKPSDM Babel sesuai tupoksinya,” tukasnya. (bum/6)

Related posts