Hutan untuk Kesejahtaraan Rakyat

  • Whatsapp

Oleh: Darman Suriah, S.Hut, Penyuluh Kehutanan Madya Dinas Kehutanan Prov. Kep. Babel

Read More

 

“Meski sepi, hidup kita

Jauh ditengah rimbah

Tapi kita gembira, sebabnya kita bekerja

Untuk Nusa dan Bangsa”

Itu sebait lagu “Mars Rimbawan” yang selalu digelorakan disetiap jiwa seorang rimbawan setiap tanggal 16 Maret, yang pada tahun 2020 memasuki usia ke-37. Karena dengan Mars Rimbawan tersebut, akan selalu menggelorakan dan menginggatkan bahwa kita bekerja bukan untuk diri sendiri, sekelompok orang, sekelompok masyarakat ataupun sekelompok organisasi, tapi kita bekerja untuk Nusa dan Bangsa Serta Agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rimbawan adalah sebagai ahli kehutanan dan pecinta hutan. Rimbawan merupakan sikap mental, pikiran, perhatian, dan dedikasinya untuk perbaikan dan pembangunan hutan Indonesia. Nilai-nilai yang ada didalam diri itulah yang menunjukkan apakah dia rimbawan atau bukan, dengan menerapkan Sembilan nilai dasar rimbawan dalam kehidupan dan pelaksanaan tugasnya.

Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.01/Menhut-II/2007 tentang Sembilan Nilai Dasar Rimbawan yaitu : (1) Jujur, adalah sikap ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya; (2) Tanggung jawab, adalah kemauan dan kemampuan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahnkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktunya serta berani memikul resiko atas putusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya; (3) Ikhlas, adalah sikap rela sepenuh hati, datang dari lubuk hati, tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa atas sesuatu perbuatan khususnya yang berdampak positif pada orang lain, dan semata-mata karena menjalankan tugas atau amanah dari Tuhan Yang Maha Esa; (4) Disiplin, adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan dan perilaku pribadi atau kelompok, berupa kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan kerja, hukum dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilakukan secara sadar; (5) Visioner, adalah mempunyai wawasan/pandangan jauh ke masa depan dan arah tujuan yang ingin diwujudkan; (6) Adil, adalah perbuatan yang dilandasi rasa tidak sewenang-wenang, tidak memihak (netral) serta proporsional sesuai peraturan/hukum yang berlaku; (7)Peduli, adalah sikap memperhatikan orang lain dan lingkungan sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri; (8) Kerjasama, adalah kemauan dan kemampuan untuk bekerjasama dengan semua pihak dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan sehingga mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya; (9) Profesional, adalah kemampuan konseptual, analisis dan teknis dalam bekerja yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, berorientasi penghargaan dan kepuasan bersama sehingga keputusan dan tindakannya didasari atas rasionalitas dan etika profesi.

Sebagai wujud dari semangat rimbawan yang terus digelorakan dan semangat yang tak pernah hilang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat  Sekretaris Jenderal Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Nomor: S.207/Setjen/Roum/Set.1/3/2020, tanggal 03 Maret 2020, telah menetapkan bahwa tema Hari Bhakti Rimbawan Ke- 37 Tahun 2020, yaitu “Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Sehat”. Tema ini mencerminkan betapa pentingnya hutan untuk kesejahteraan rakyat dan Lingkungan sehat sebagai manispestasi dari sumber daya hutan mempunyai tiga fungsi utama yang saling terkait satu sama lain. Pertama, secara ekonomi sumberdaya hutan diharapkan dapat menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua,  secara ekologi sumberdaya hutan diharapkan dapat menjadi salah satu faktor utama terwujudnya keberlanjutan ekosistem secara lintas generasi. Ketiga, secara sosial budaya sumber daya hutan diharapkan dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat melalui sistem dan praktek pengelolaan hutan.

Guna mewujudkan tema dalam Hari Bhakti Rimbawan Tahun 2020, yaitu “Hutan Untuk Kesejahteraan Rakyat Dan Lingkungan Sehat”, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2016 telah melaksanakan program yang terus dikembangkan, yaitu program perhutanan social dan Tanah Reformasi objek agraria (TORA). Menurut definisinya Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan stabilitas sosial budaya. Perhutanan sosial diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 3 huruf d bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.

Demikian pula dalam penjelasan pasal 23 diamanatkan bahwa hutan sebagai sumberdaya nasional harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat, sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang, kelompok atau golongan tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan harus didistribusikan secara berkeadilan melalui kegiatan peran serta masyarakat, sehingga masyarakat semakin berdaya dan berkembang potensinya. Perhutanan sosial dilaksanakan melalui pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan  Desa (HD), Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan.

Didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia  Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, pengertian Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Berdasarkan data yang telah di rilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sampai dengan Desember 2019, jumlah izin yang telah mendapat akses perizinan dari program perhutanan sosial sebanyak 6.078 Unit Surat Keputusan, dengan luas 3.421.548,55 Hektar dan jumlah kepala keluarga sebanyak 758.353 kepala Keluarga. Khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Data, Dinas Kehutanan Provinsi Kepualuan Bangka Belitung mencatat sampai dengan Desember 2019, jumlah izin  yang telah mendapat akses perizinan dalam program perhutanan sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI berjumlah 341 izin, dengan luas 37.581,97 hektar dan jumlah kepala keluarga sebanyak 5.612 Kepala Keluarga yang terdiri dari 6 perizinan dengan skema hutan desa, 63 perizinan dengan skema hutan kemasyarakatan dan 272 perizinan dengan skema hutan tanaman rakyat.   Sedangkan untuk jumlah luas skema hutan desa seluas 2.736 hektar dengan kepala keluarga sebanyak 105 kepala keluarga, skema hutan kemasyarakatan seluas 25.890 hektar dengan kepala keluarga sebanyak 3.651 kepala keluarga dan skema hutan tanaman rakyat seluas 8.955,97 dengan kepala keluarga sebanyak 1.856 kepala keluarga.

Dari jumlah tersebut kegiatan perhutanan sosial telah dapat membuka peluang kerja dan kesempatan berusaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan  di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dapat dilihat telah berkembangnya usaha dari pemegang izin perhutanan sosial baik dalam kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha seperti yang telah dilaksanakan oleh: (1). KTH Arsel Community Desa Air Selumar Kecamatan Sijuk dengan kegiatan Jasa Lingkungan/ekowisata di Hutan Produksi Bukit Peramun; (2). Hkm Seberang Bersatu Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan,  dengan Kegiatan Jasa Lingkungan/Ekowisata Mangrove di  lahan bekas pertambagan timah;(3). Hkm Gempa O1 Desa Kurau Barat Kecamatan Koba dengan kegiatan Jasa Lingkungan berupa ekowisata hutan mangrove dan pembibitan mangrove; (4) KTH Pantai Tanjung Karang Lestari Desa Rebo Kecamatan Sungailiat dengan kegiatan jasa lingkungan/ ekowisata dan rehabilitasi mangrove; (5) KTH Panca Indah Lestari Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan kegiatan tanaman karet dan pengelolaan / produksi kompos; (6). Lembaga Pengelola Hutan Desa Petaling Desa Petaling Kecamatan Selat Nasik,  dengan Kegiatan jasa lingkungan/ ekowisata hutan mangrove; (7). Lembaga Pengelola Hutan Desa Perpat Desa Perepat Kecamatan Membalong kegiatan jasa lingkungan ekowisata; (8). KTH Pokdarwis Tanjung Labun Desa Serdang Kecamatan Toboali dengan kegiatan usaha jasa lingkungan/ pariwisata serta kelompok tani hutan lainnya sebagai pemegang izin program perhutanan sosial.

Sebagai bentuk dari hutan untuk kesejahteraan rakyat dan lingkungan sehat, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah launching program rehabilitasi hutan dan lahan dengan penanaman jambu mete dengan varietas populasi muna sebanyak 589.200 batang atau sekitar 723 hektar dan melakukan rehabilitasi  mangrove sebanyak 613.500 batang atau 185,9 hektar dengan konsep silvofishery. Ini dilakukan dalam rangka menuju hari mangrove se-dunia serta di harapkan dengan program ini akan terahabilitasinya lahan-lahan kritis yang ada di Provinsi kepulauan Bangka Belitung dan suatu saat akan dapat menambah pendapatan bagi masyarakat kelompok tani hutan.

Keberhasilan dari beberapa Kelompok tani hutan tersebut tentunya tidak terlepas dari semangat rimbawan (penyuluh Kehutanan) yang terus terjaga dan terpelihara. Jika dulu kita hanya mengenal penyuluhan kehutanan, itu hanya proses penyampaian informasi dan teknologi secara satu arah, dari Penyuluh Kehutanan kepada kelompok sasaran. Kini paradigma tersebut sudah bergeser ke arah penyuluhan kehutanan yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat, yakni pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat, agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan hutan.

Jika kita ringkas, peran Penyuluh Kehutanan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan sebagai pemberdayaan masyarakat sebagai berikut : (1). Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi petani dalam mengelola usaha; (2). Memfasilitasi proses pembelajaran petani/Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam menerapkan tata kelola usaha yang baik dan berkelanjutan; (3). Membantu petani/Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam menumbuh-kembangkan kelembagaannya agar dapat berdaya saing dan produktif; (4). Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan petani/Kelompok Tani Hutan (KTH); (5). Mengupayakan akses petani ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya dalam pengembangan usaha, dan pendampingan serta pengawalan petani dalam meningkatkan produksi dan produktivitas; dan (6). Penyuluh Kehutanan sebagai pengaman aset negara berupa hutan yaitu mengajak masyarakat agar tahu, mau dan mampu ikut memelihara, mempertahankan serta melindungi sumber daya hutan dari berbagai gangguan keamanan hutan (kebakaran, penebangan liar dan perambahan hutan.

Ayo Deklarasikan “ Hutan lestari, Rakyat Sejahtera” Save Forest Babel. Dirgahayu Hari Bhakti Rimbawan ke – 37 tahun 2020. No Forest, No Future, No Forester. (***)

Related posts