banner 728x90

Hudarni Curhat ke Kapolda

  • Baliho Pasangan Hajar Banyak Dirusak
  • Rum: Cara Pecundang Tidak Bagus
  • Baliho di Sungailiat Marak

 

Pangkalpinang – Jadwal kampanye terbuka Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Bangka Belitung 2012 memang masih jauh. Namun beberapa kandidat sudah mendapat serangan lebih awal dari sejumlah oknum-oknum tertentu. Serangan itu berupa pengrusakan baliho serta spanduk yang menampangkan gambar cagub maupun cawagub tertentu.
Serangan itu seperti terjadi terhadap sejumlah baliho pasangan cagub dan cawagub Hudarni Rani- Justiar Noer. Pasangan yang biasa disebut ‘Hajar’ ini merasa kurang senang dengan pengrusakan itu.
Kemarin, Rabu (4/1/2012), Hudarni Rani menyampaikan pengrusakan balihonya itu langsung kepada Kapolda Babel, Brigadir Jenderal M. Rum Murkal ketika bertandang di kediamannya di Jalan Lengkong, Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang.
Hudarni mengaku timnya menemukan banyak baliho mereka yang dirusak bahkan dibongkar oleh oknum tidak bertanggung jawab. Karena tidak senang dengan kejadian itu, pasangan Hudarni berencana melaporkan pengrusakan ke Panwaslu.
“Saya sendiri baru dapat info bahwa banyak baliho yang dirusak dan dibabat habis khususnya yang ada foto saya,” katanya kepada sejumlah wartawan ketika menyambut kunjungan Kapolda Babel.
Hudarni sangat menyayangkan pengerusakan dan pembongkaran baliho mereka. Ia mengaku bukan hal seperti ini yang diharapkannya dalam pilgub. Hudarni menginginkan tindakan curang seperti itu segera dihentikan.
“Saya sebagai orang melayu tidak seharusnya ada sinyal-sinyal seperti ini. Saya minta sinyal itu dihentikan saja. Masak senang bongkar punya orang. Tak eloklah,” tegasnya.
Kendati demikian, ia meyakini tidak akan terjadi kekerasan dalam pesta demokrasi rakyat Babel nanti. Pihaknya juga telah berkomitmen akan menerapkan istilah siap menang dan siap kalah dalam pilkada tersebut.
“Saya yakin ini jauh dari kekerasan. Ya hal buruk segera distop dan hal baik dilanjutkan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Hudarni juga sangat menyanjung kedatangan Kapolda Babel. Sebab kedatangan kapolda ke kediamannya untuk bersilahturahim, dapat membangun sikap bersama dengan semua cagub dan cawagub, timses serta massa pendukung cagub/cawagub supaya melaksanakan pesta demokrasi tanpa kekerasan.
“Rasa bangga saya. Ini luar biasa bagi saya. Apa yang disampaikan kapolda sangat luar
biasa. Kita sudah sepakat siap menang siap kalah,” ucapnya di hadapan Rum.
Hanya saja Hudar berharap agar kedepan tidak akan pernah terjadi lagi peristiwa kekerasan seperti pada 5 Oktober 2006 silam, jika semua berjalan sesuai dengan aturan. Ia berkeyakinan tidak ada kekerasan meski dalam ramainya pesta demokrasi tersebut.
Sedangkan Kapolda Babel menuturkan, agar kepada semua calon untuk membuat suasana yang lembut bukan kekerasan.
“Kita harapkan agar tahapan pemilukada berjalan sesuai dengan aturan sehingga pilgub betul-betul menjadi pesta demokrasi,” harap Rum Murkal.
Kata Rum, kepolisian akan konsisten menjaga sikap netral dalam pemilukada. “Orang yang gunakan cara pecundang itu tidak bagus. Sekali lagi saya mohon kepada para calon tanpa kekerasan,” tegasnya.
Kapolda juga menjelaskan, kunjungan silahturahmi ke pasangan cagub/cawagub akan terus dilakukannya secara bergiliran, sesuai dengan kesiapan calon.
“Kita jadwalkan silahturahmi ke semua pasangan cagub-cawagub. Kebetulan pasangan Hudarni-Justiar pertama kali kita kunjungi. Silahturahim ini akan dilakukan secara bergilir untuk semua pasangan,” tutup Rum.

Di Sungailiat Marak
Sementara itu, baliho dan spanduk bermuatan kampanye Pilgub Babel 2012 saat ini sudah marak tersebar di sejumlah ibukota kabupaten hingga ke desa. Padahal, pada 31 Desember 2011 lalu, KPU sudah menetapkan nomor urut pasangan calon yang akan maju bertarung dalam pilgub. Demikian juga di Kabupaten Bangka baliho calon sudah tersebar di mana-mana.
Ketua KPUD Kabupaten Bangka, Matzen Matyasin ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/1) kemarin mengatakan, KPU tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pencabutan atau penurunan baliho, spanduk dan pamflet tersebut. KPU tingkat kabupaten hanya melaporkan masalah itu kepada KPU Provinsi Babel yang ditembuskan kepada Panwaslu.
“Yang ingin saya sampaikan bahwa dalam konteks pemilihan gubernur ini KPU kabupaten tidak punya otoritas. Mekanismenya setiap ada laporan ataupun yang kita temukan itu, kita sampaikan kepada KPU Provinsi. Karena kewenangannya ada pada mereka dalam mengambil keputusan,” kata Matzen.
Namun begitu ditambahkan Matzen, pihaknya sudah dua kali melayangkan surat kepada KPU Provinsi dalam hal menyikapi temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon atau tim suksesnya. Salah satunya adalah baliho di Desa Kace Timur yang diduga mendiskreditkan salah satu kandidat. Sampai kini pihaknya masih menunggu petunjuk KPU Provinsi untuk tidaklanjut laporan tersebut.
“Jadi semuanya itu kita sampaikan ke KPU provinsi, kita layangkan surat untuk ditindaklanjuti dan telah ditembuskan ke Panwaslu juga. Kita menunggu petunjuk dari KPU provinsi apakah dari kajian dan penelaahan mereka itu sudah melanggar aturan,” tandasnya.
Mengenai baliho salah satu pasangan calon yang terpasang jelas tidak jauh dari kantor KPU Kabupaten Bangka, Matzen tetap bersikukuh pihaknya tidak bisa mengambil tindakan apapun sebelum ada keputusan dan perintah dari KPU Provinsi. Baliho maupun spanduk yang tersebar di berbagai sudut Sungailiat dipasang pihak partai tingkat provinsi. Sehingga KPU kabupaten tidak bisa langsung melayangkan surat kepada partai di tingkat provinsi.
“Kami akan bertindak dan bergerak juga, apapun akan kita lakukan ketika ada petunjuk dari KPU Provinsi. Kami juga berhubungan dengan dewan pimpinan wilayah provinsi kalau untuk partai, kalau bertindak tanpa ada instruksi KPU provinsi maka dianggap kami telah melampaui kewenangan. Berbeda dengan pemilihan bupati, memang otoritas sepenuhnya ada di KPU kabupaten,” pungkasnya.
Namun begitu, KPU tidak keberatan jika Panwaslu kabupaten yang mengambil tindakan terhadap baliho tersebut. Tapi jika Panwaslu didukung oleh peraturan yang  mempunyai kewenangan untuk melakukan penurunan.

Tidak Dipungut Biaya
Dan rupanya, baliho pasangan Cagub dan Cawagub yang terpampang hampir di setiap sudut Kota Sungailiat ternyata tidak dilakukan pemungutan pajak. Berdasarkan Perda No 5 tahun 2011 dan mengacu pada UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak reklame, apabila rekalame itu mencantumkan logo partai atau lambang pemerintahan, tidak dikenakan biaya.
“Untuk kampanye sendiri, selama dia menyangkut partai politik, itu tidak dipungut. Alasannya berdasarkan perda yang ada, untuk reklame yang dipasang menggunakan logo partai maka tidak akan dilakukan pemungutan pajak,” ungkap Kabid PAD DPPKAD Kabupaten Bangka, Rizal.
Menurutnya ada tempat tempat yang tidak dilakukan pemungutan pajak reklame. Antara lain penyelenggaran reklame melalui internet, televisi, radio, wartaharian, warta bulanan, lebel merk barang produk yang diperdagangkan, reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan reklame yang diselenggarakan ditempat sosial, partai politik, serta organisasi kemasyarakatan. “Namun jika dalam pemasangan papan reklame atau baleho tidak ada logo pemerintahan daerah atau logo partai maka akan dikenakan pajak sesuai dengan pengertian reklame. Namun untuk melakukan pungutan terhadap reklame tersebut ada sisi kelemahan lantaran pihak DPPKAD belum memiliki Perda penyelenggaraan reklame,” jelas Rizal.
Rizal menerangkan, perda penyelenggaraan reklame sejatinya sudah ada dan sedang digodok namun belum selesai. Sehingga DPPKAD belum bisa melakukan penarikan terhadap pajak reklame. Karena di dalam perda itu sendiri ada aturannya, berapa ketinggiannya, dan wilayah mana saja yang boleh dipasang reklame.
“Untuk pesta demokrasi yang akan berlangsung pada bulan Februari 2012 ini, terhadap 4 pasang cagub dan cawagub yang maju dalam pemilukada nanti, hingga saat ini kita belum pernah melakukan pemungutan lantaran masing masing calon nantinya pasti akan memasang reklame disertai logo partai masing masing kandidat,” pungkas Rizal. (das/snt/1)

Pilgub Babel akan Bermasalah

  • KPUD Belum Umumkan DPT
  • Komisi I DPRD Nyaris Boikot KPUD

Di lain pihak, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga kini belum mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Babel 2012. Dengan belum diumumkannya DPT itu, patut diduga pelaksanaan pilgub Babel bulan depan, akan bermasalah.
Pendapat itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Babel, Djunaidy Thalib usai melakukan pertemuan dengan KPUD Babel di ruang Komisi I, kemarin siang. Ia menuturkan, banyak mendapat masukan dari masyarakat, baik secara langsung maupun via telepon, terkait perihal tersebut.
Djunaidy juga menyayangkan, hingga sekarang perihal DPT itu belum didata oleh PPDD (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih). Padahal, saat ini telah memasuki rekapitulasi data. Sehingga DPRD mempertanyakan kinerja KPU terhadap rekapitulasi itu. “Kita juga mempertanyakan, rekapitulasi DPT hingga saat ini belum juga final,” keluhnya.
Selain DPT, politisi Golkar ini menyebutkan bahwa Komisi I juga mempertanyakan terkait anggaran untuk KPUD Babel. Menurutnya, anggaran pilgub jika nantinya dua putaran dalam Pemilukada perlu dibahas. “Kalau dua putaran, kita harus fikirkan itu,” ucapnya seraya menambahkan, belum lagi terkait alokasi dana untuk debat publik nantinya.
Sementara itu, Ketua KPUD Babel, Asli Basri usai pertemuan menjelaskan saat ini DPT memang sedang dalam tahapan penetapan di tingkat PPS. Oleh karenanya, KPUD Babel belum mengetahui jumlah DPT.
“Ini masih ditingkat PPS terus masuk ke PPK, KPU kabupaten baru ke KPU Provinsi. Tapi, jika ada yang belum terdaftar, selama ada bukti yang kuat, pemilih bisa ikut memilih nantinya dengan menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk),” terangnya.
Untuk anggaran, Asli menuturkan, jika nantinya berjalan dua putaran, pihaknya sudah mengusulkan kepada Pemprov Babel. Hanya saja ia enggan berkomentar jumlah dana yang diajukan tersebut. “Sudah diajukan anggarannya, tapi saya lupa jumlahnya,” tukasnya.
Sebelum dilakukannya pertemuan tersebut, sejumlah anggota Komisi I DPRD Babel sempat hendak memboikot KPUD Babel dengan mengambil langkah meninggalkan ruangan Komisi I. Pasalnya, pertemuan dengan KPUD Babel yang direncanakan dimulai sejak pukul 10.00 WIB, namun hingga pukul 10.40 WIB anggota KPUD Babel belum juga hadir.
Berselang lima menit kemudian, barulah Ketua KPUD Babel, Asli Basri didampingi Sekretaris, Masdarsono dan anggota KPU, Syawaludin hadir memenuhi undangan Komisi I. (ron/1)

Rate this article!
Hudarni Curhat ke Kapolda,0 / 5 ( 0votes )
Tags: