Hasil Lelang Proyek RTH Koba Diprotes

  • Whatsapp
ALUN-ALUN KOBA – Hamparan lahan kosong di pusat Kota Koba, Kabupaten Bangka Tengah yang kerap disebut Alun-alun inilah, bakal ada proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Kemen PU & PR tahun ini. Sayangnya proses dan hasil lelang proyek senilai Rp4,84 miliar ini diprotes peserta lelang. (Foto: static.panoramio.com)

Proses Dinilai tidak Prosedural
Pemenang Diduga Sudah Diatur Panitia

PANGKALPINANG – Proses lelang proyek Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-alun Kota Koba Kabupaten Bangka Tengah, milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU & PR) untuk Provinsi Bangka Belitung, diduga bermasalah.
Proyek yang menggunakan dana APBN senilai Rp4,84 miliar tersebut, disinyalir adanya ‘permainan’ antara oknum Kelompok Kerja (Pokja) Konsultan dan Konstruksi Satuan Kerja (Satker) Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL), dengan pemenang lelang yakni PT Paragom Bintang Prima.
Selain itu, Pokja juga diduga melanggar aturan dalam pelaksanaan lelang yakni penentuan pemenang dan menggugurkan peserta lelang yang dinilai tidak beralasan. Pasalnya, salah satu peserta lelang menganggap penetapan Paragom Bintang Prima sebagai pemenang, tidak prosedural.
Sementara PT Defani Energi Insonesia sebagai penawar terendah pertama dalam lelang, digugurkan tanpa dilakukan pembuktian kualifikasi dan klarifikasi secara sepihak oleh Panitia Lelang. Karena itulah perwakilan PT Defani Energi Insonesia, M Arsyad Chalid mengaku pihaknya menduga telah dicurangi oleh oknum Tim Pokja.
“Kami merasa ada kejanggalan dalam proses lelang proyek Pembangunan RTH Alun-alun Kota Koba Kabupaten Bangka Tengah. Kami PT Defani Energi Insonesia, sebagai penawar terendah pertama digugurkan tanpa klarifikasi, juga peserta penawar terendah kedua yakni PT Menara Gading Sakti tidak diundang untuk pembuktian kualifikasi dan klarifikasi. Padahal semestinya secara aturan dan mekanisme pelelangan wajib mengundang peserta urutan 1 dan 2 dan 3. Namun dalam hal ini, mereka hanya mengundang peserta ke-3 saja yang kemudian ujuk-ujuk menetapkan perusahaan itu sebagai pemenang lelang,” ujarnya saat menggelar Konfrensi Pers, kemarin.
Menurut Arsyad, seharusnya klarifikasi dan pembuktian kualifikasi dilakukan oleh Pokja agar berita acara pelelangan jelas, nyata dan transparan apabila benar-benar ditemukan ketidaklengkapan dokumen penawaran dari masing-masing peserta lelang.
Namun dalam proses lelang ini, jelasnya, panitia tidak mengundang pihaknya dan hanya mengundang peserta lelang terendah ketiga yakni PT Paragom Bintang Prima.
Lucunya lagi, kata Arsyad salah satu panitia Pokja, yakni Agus Memet tidak ada di tempat pada saat penentuan pemenang lelang, karena sedang berada di Provinsi Riau. Tak hanya itu, Pokja menggugurkan perusahaan pihaknya di Metode. Padahal, diakui Arsyad persoalan metode merupakan hal subyektif.
“Kami beberkan yang sebenarnya dalam proses lelang ini. Pada tanggal 11 April kemarin, tidak ada pengumuman apa pun, namun PT Paragom dipanggil sendiri oleh panitia. Kami juga mempertanyakan mengapa kami digugurkan di metode. Bukankah metode masing-masing perusahan adalah hal yang subyektif?” tanyanya.
Karena itu pihaknya melakukan upaya sanggahan terhadap proses penentuan pemenang lelang. Dalam sanggahan itu, pihaknya menyampaikan keluhan dalam proses lelang. Untuk itu ia meminta supaya Gubernur Babel segera turun tangan untuk memeriksa dan mengganti Pokja yang terindikasi melakukan persekongkolan tersebut. Dia juga berharap pihak kejaksaan turun tangan memeriksa Pokja.
“Kami minta agar Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur dan dinas terkait untuk bertindak. Kami menilai proses ini tanpa melalui mekanisme yang adil, jujur dan transparan. Karena itu kami berharap indikasi pelanggaran ini ditindaklanjuti. Jika memang kami benar-benar gugur karena ada kesalahan kami akan patuhi. Tetapi kami minta agar proses dan mekanismenya yang sesuai aturan,” tukasnya.
Sementara Ketua Pokja Konsultan dan Konstruksi Satker PBL, Agus Memet membatah semua tuduhan yang disampaikan oleh pihak PT Defani Energi Insonesia. Menurutnya pihaknya telah menjalankan proses dan mekanisme lelang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Perihal tuduhan persengkongkolan itu, dirinya mengganggap apa yang dilakukan oleh PT Defani merupakan hal biasa, lantaran tidak puas dengan hasil lelang.
“Semua jadwal dan tahapan lelang sudah sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam SPSE. Tidak ada proses yang tidak transparan, tidak adil ataupun tidak jujur. Semua proses sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Terkait tidak diundangnya PT Defani, dijelaskan Agus Memet karena peserta lelang yang diundang dan diklarifikasi adalah peserta yang memenuhi syarat yakni lulus evaluasi teknis, administrasi dan harga.
“Dalam hal ini pokja telah melakukan tahapan evaluasi sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pelelangan. Serta bentuk dokumen teknik penawaran yang memenuhi syarat telah dijelaskan secara detail dalam dokumen pengadaan. Sebagai alasan kenapa nomor urut 1 dan 2 tidak diundang karena tidak lulus teknis penawaran sebagai mana yang tercantum dalam berita acara hasil pelelangan. Klarifikasi dilakukan apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau meragukan,” bebernya.
Ia melanjutkan, mengenai tidak hadir dirinya, Agus Memet beragument dalam hal melakukan pembuktian kualifikasi ataupun klarifikasi dokumen asli boleh dilakukan oleh anggota pokja yang lain.
“Kan jumlah anggota lebih dari tiga. Itu sudah cukup. Sanggahan pun sudah kami lakukan. Sekali lagi semua prosedur lelang yang dilakukan oleh Pokja telah sesuai dengan petunjuk serta tata cara evaluasi dan telah sesuai prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta aturan perubahan dan aturan turunannya. Semua hasil pelelangan dapat dilihat oleh penyedia jasa dan orang lain di LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” tukasnya. (bum/6)

Related posts