Haruskah Ada Pendamping Ibnu Saleh?

No comment 203 views

Oleh: Muhammad Tamimi
Wartawan Rakyat Pos/Ketua Kahmi Bateng

Muhammad Tamimi

Polemik pemilihan nama Cawabup Bangka Tengah (Bateng) hingga saat ini, masih bergulir. Pro kontra pun tak terbendung secara bertubi-tubi datang dari masyarakat di seluruh penjuru Bateng dan Bangka Belitung. Bahkan belum lama ini, sejumlah masyarakat menyambangi Ketua DPRD Bateng mempertanyakan masalah tersebut, kenapa belum mengerucut dua nama. Selain itu, sejumlah pengamat politik, organisasi masyarakat dan organisasi pemuda pun turut menyorot mekanisme perumusan nama Cawabup, karena belum adanya kemufakatan enam Parpol Pengusung yakni Partai Gerindra, PPP, Demokrat, Nasdem, PKS, dan Hanura. Hasil Tim Adhoc yang ditugaskan untuk merumuskan nama-namanya, pun telah menuangkan hasilnya dalam berita acara kendati dalam dua versi. Tetapi, apun hasilnya, kita harus menghargai tugas yang telah dilaksanakan oleh Tim Adhoc. Selanjutnya, hasil tersebut diserahkan kepada Bupati Bateng untuk ditindaklanjuti.

 

Untuk diketahui pembaca, dua berita acara yang dituangkan Tim Adhoc tempo hari meliputi tiga Parpol yakni Partai Gerindra, Nasdem dan Hanura menyampaikan nama Suwarno, Yulianto Satin dan Irwin Syahroni. Sedangkan Partai PPP, Demokrat dan PKS menyampaikan nama Yulianto Satin dan Suwarno. Menurut hemat Penulis, nama-nama yang dituangkan kawan-kawan Parpol Pengusung tersebut bukanlah merupakan keputusan final, karena enam parpol itu belum sepakat. Jadi, sifatnya itu sebatas penyampaian yang dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada Bupati. Ketika berkas itu berada di meja bupati, maka Bupati harus bersikap bijak karena bupati tidak boleh menambah dan mengurangi nama-nama tersebut. Hal itu telah diatur yang dituangkan dalam UU No. 1 Tahun 2015 direvisi menjadi UU No. 8 tahun 2015, sampai UU No. 10 tahun 2016 terkhusus pasal 176 ayat 1 dan ayat 2, bahwa kita semua harus sepakat dengan pemilihan Wakil Bupati Bateng dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Bateng berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Dan mereka mengusulkan 2 orang nama untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD. Kalau merujuk pada UU tersebut, esensinya Bupati dilarang mencoret nama-nama yang diusulkan Parpol Pengusung seandainya itu memang ditetapkan 3 nama Cawabup.

Berikutnya, berkas yang disodorkan tersebut akan dipelajari oleh Bupati berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Penulis memperkirakan hasilnya, ada kemungkinan besar berkas yang disodorkan ke Bupati oleh kedua belah pihak akan dikembalikan kepada Parpol Pengusung untuk disepakati ulang. Makanya, berkas calon Wabup belum bisa diteruskan ke meja DPRD. Pollow up berkas calon baru ini, bisa ditindaklanjuti jika enam Parpol Pengusung sepakat mengerucut dua nama. Kalau belum, kondisinya tetap seperti semula tidak ada perubahan. Tugas dan tanggungjawab Tim Adhoc dianggap telah selesai sejak awal pembentukan hingga akhirnya menuangkan hasil dalam berita acara. Namun, ketika berkas tersebut diserahkan kembali kepada Parpol Pengusung, maka Parpol pengusung harus menindaklanjuti dengan membuka kembali Tim Adhoc untuk merumuskan nama-nama Cawabup Bateng edisi kedua atau apalah namanya.

 

Merujuk pada Provinsi Kepulauan Riau yang hanya dipimpin oleh seorang Gubernur H. Nurdin Basirun tanpa didampingi sosok Wakil Gubernur, sehingga gonjang-ganjing perebutan kursi Wagub setelah ditinggalkan Nurdin Basirun jadi rebutan. Alasan belum ada Wagub, karena tidak terpenuhinya persyaratan SK dukungan Parpol Pengusung yang pada saat Pilkada diusung Partai Golkar. Hingga saat ini, kepemimpinan H. Nurdin Basirun hampir dua tahun berjalan tanpa Wakil Gubernur. Demikian juga dengan kondisi kepemimpinan Kabupaten Bateng yang sudah masuk kurang lebih empat bulan dipimpin oleh seorang Bupati Ibnu Saleh sejak pelantikan tanggal 27 Juli 2017.

Kendati Ibnu Saleh pernah mengaku dalam keterangan persnya kepada wartawan “Tetap enjoy dan pemerintahan tidak terganggu tanpa ada Wabup”. Namun disisi lain, tanggung jawab sosial kepada masyarakat dari seorang Wabup harus terpenuhi, karena Bupati dan Wakil Bupati dipilih secara langsung oleh rakyat pada Pilkada 2016 lalu. Kalau jabatan Wabup tidak diisi, ini seolah-olah bisa mencederai mandat yang telah diserahkan rakyat kepada pemimpinnya.

Seyogyanya, harus ada Wakil Bupati sebagai pembantu Bupati, mengingat beratnya tugas negara di Bateng yang harus segera dituntaskan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Beragam persoalan yang belum diselesaikan diberbagai sektor, seperti sektor pertambangan, industri, jasa, pariwisata, infrastruktur, dan problem lainnya.

Atas kekosongan jabatan Wabup Bateng ini, diharapkan enam Parpol Pengusung menurunkan tensi politiknya saat merumuskan nama-namanya agar penetapan nama Cawabup Bateng berjalan lancar dan sukses tercapainya sebuah kesepakatan. Selagi belum sepakat, maka pemilihan nama-nama Cawabup belum bisa diteruskan ke DPRD untuk dipilih. Intinya, “bola panas” Cawabup Bateng ini berada di Parpol Pengusung, haruskah ada Wakil Bupati atau tidak untuk mendampingi Bupati Ibnu Saleh. Bupati walaupun berperan melantik, sifatnya hanya menerima dua nama Cawabup sebagai hasil yang ditetapkan enam Parpol Pengusung. (****).

No Response

Leave a reply "Haruskah Ada Pendamping Ibnu Saleh?"