Hari ini, Paripurna Raperda RZWP3K

  • Whatsapp

PANGKALPINANG – Sesuai jadwalnya, Jumat (28/2/2020) hari ini Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) diparipurnakan DPRD Bangka Belitung (Babel).
Raperda “terlama” ini pun diharapkan dapat disetujui oleh tujuh fraksi yang merupakan perpanjangan partai politik di DPRD Babel, sehingga raperda ini dapat disahkan menjadi Perda yang mengawal tiap sudut ruang perairan laut dan pesisir di Bumi Serumpun Sebalai ini.

Read More

Seperti halnya diutarakan oleh eks Ketua Pansus RZWP3K DPRD Babel, Adet Mastur. Kepada wartawan, Adet menyatakan bahwa raperda zonasi ini sudah sangat layak untuk disahkan. “Karena ini sudah dibahas dengan waktu yang sangat lama,” kata Adet ketika dikonfirmasi, Kamis (27/2/2020).

Ia menilai, tahapan pembahasan sejak awal sudah dilakukan pertemuan dengan pelaku pariwisata, pelaku tambang, nelayan. “Kita sudah bertemu semua, termasuk bertemu dengan kepala daerah se-Babel dan juga dinas teknis yang berkaitan, semua dilibatkan,” sebutnya.

Ketua Komisi II DPRD Babel ini juga menegaskan, bahwa pihaknya sudah mengakomodir kehendak daerah yang disampaikan langsung oleh masing-masing kepala daerahnya.

“Karena mereka sudah menuangkan berita acara dengan pokja,” tukasnya.

Ia melanjutkan, berdasarkan berita acara yang sudah ditulandatangani kepala darah dan pokja, telah menjadi bahan Pansus dalam pembahasan draft RZWP3K.

“Dan saya kira raperda ini tidak ada masalah lagi dan sangat layak untuk diparipurnakan,” katanya lagi.

Di pansus sendiri, kata Adet, mengakomodir keinginan kepala daerah agar tidak ada yang merasa ditinggalkan dengan menyinkronkan RTRW masing-masing daerah dengan RZWP3K.

“Kita juga sudah berkoordinasi dengan Pushidrosal (Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut) untuk berkoordinasi wilayah yang potensi ikannya banyak dan menjadi daerah tangkap nelayan,” ulasnya.

Kalau ada pihak-pihak tertentu yang tidak puas, dirinya berpikir itu merupakan yang wajar. Keinginan Pansus mengakomodir semua pihak, tapi tidak semuanya.

“Maka kita semaksimal mungkin mengakomodirnya. Jika tidak disahkan, banyak dampak terhadap Babel. Investasi yang mau masuk banyak. Kalau ini tidak kita tangkap akan menghambat ekonomi,” ungkapnya.

“Apalagi menjadi kawasan ekonomi khusus, baik itu di Sungailiat dan Tanjunggunung. Kalau ini tidak disahkan, saya kira KEK ini juga akan gagal dan pertumbuhan ekonomi kita juga semakin memburuk. Kalau ada masyarakat yang kurang puas, persa ini bisa ditinjau kembali, selama lima tahun. Silahkan saja dilakukan peninjauan kembali jika ada upaya untuk melakukan revisi,” tandasnya. (ron/6)

Related posts