Hakekat Bendahara dan Uangnya

  • Whatsapp

Oleh: Suhartono
Pegawai Kanwil DJPb Prov. Bangka Belitung

“Wah selamat ya, kamu terpilih jadi Bendahara. Jangan lupa lho traktir kami kalau hujan lagi lebat-lebatnya.” Kata-kata ironis ini mungkin sering didengar oleh para pegawai sebelum adanya reformasi Keuangan Negara, dimana jabatan Bendahara identik dengan uang yang berlimpah dan seolah-olah terdapat sekian persen yang sudah pasti menjadi jatah pribadi si Bendahara dan koleganya. Pada era tersebut, seluruh uang negara akan disalurkan kepada yang berhak harus melewati Bendahara, sehingga kemungkinan para Bendahara dan koleganya untuk “bermain api” sangatlah besar. Hal ini menjadi salah satu jenis kebocoran keuangan negara yang masif di sisi pengelolaan keuangan negara.
Namun, kondisi tersebut sudah sangat berbeda. Melalui reformasi keuangan negara yang didukung dengan berbagai perbaikan dalam peraturan dan proses bisnis, serta penggunaan teknologi informasi, potensi akan kebocoran tersebut berhasil dieliminasi. Pada saat ini, tanggung jawab pengelolaan keuangan negara telah dibagi secara berjenjang dengan dibentuknya jabatan pengelola keuangan negara, seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), serta Bendahara.
Salah satu contohnya adalah tanggung jawab Bendahara. Sebelum reformasi, Bendahara bertugas untuk mengurus seluruh kepentingan dalam pencairan dana, baik untuk kebutuhan internal maupun pembayaran kepada pihak ketiga. Namun, setelah reformasi, bendahara hanya bertanggung jawab atas pengelolaan Uang Persediaan (UP) untuk pembayaran yang harus menggunakan uang tunai, ketika pembayaran tagihan negara tidak dapat langsung ditujukan ke rekening pihak ketiga.
Dalam perbaikan di sisi proses bisnis, penekanan bahwa alur pembayaran tagihan negara harus tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran, diwujudkan melalui pencairan dana dari kas negara langsung ke rekening penerima pembayaran. Dalam hal ini peran bendahara sebagai juru bayar sudah dieliminasi. Peran utama dalam pembayaran pada pihak ketiga terdapat pada PPK sebagai pihak pembuat perikatan dan penguji tagihan, bukan sebagai juru bayar.
Dalam perbaikan pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan keuangan yang dulunya bersifat manual atau klerikal dan membutuhkan banyak Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi jauh lebih efisien dengan penggunaan berbagai aplikasi. Perubahan ini terjadi secara perlahan namun pasti. Misalnya, perubahan dari klerikal menjadi penggunaan aplikasi desktop dan bersifat offline, kemudian melebar menjadi aplikasi yang menggunakan jaringan lokal, dan pada saat ini menggunakan aplikasi yang bersifat web-based. Teknologi informasi menjadi salah satu kunci utama dalam revolusi industri di bidang pengelolaan keuangan negara dalam rangka meminimalisasi human error maupun potensi pelanggaran (fraud).
Pertanyaan selanjutnya adalah “Apakah perkembangan-perkembangan tersebut sudah cukup dan maksimal?” Jawabannya sudah pasti “Tidak”. Kembali ke peran Bendahara, ketika masih terdapat Uang Persediaan (UP) di tangan Bendahara (baik tunai maupun di rekening Bendahara), dapat diartikan bahwa masih terdapat potensi uang mengendap (idle money). Dalam pengelolaan keuangan negara, jenis uang ini bersifat inefisien karena mempunyai ketidakmanfaatan sebagai berikut: (i) Berpotensi digunakan untuk keperluan diluar peruntukkannya, misalnya dipinjamkan untuk keperluan pribadi; (ii) Untuk pembayaran pihak ketiga dengan UP oleh Bendahara, berpotensi menimbulkan kongkalikong karena adanya jalur komunikasi langsung antara bendahara dengan pihak ketiga; (iii) Pengelolaan kas negara tidak optimal karena prinsip pengelolaan arus kas di kas negara berbeda dengan dengan kas rumah tangga.
Prinsip kas rumah tangga adalah belanja yang didasarkan pada potensi pendapatan yang diterima. Gaji di awal bulan menjadi patokan bagi rumah tangga untuk menentukan pengeluaran apa saja yang akan mereka lakukan dalam satu bulan. Sebaliknya, kas negara didasarkan pada prinsip money follows programs, dimana pemerintah menentukan terlebih dahulu program-program yang akan dijalankan, selanjutnya menentukan besaran pos penerimaan yang akan digunakan untuk membiayaai program-program tersebut. Sehingga prakteknya, pada saat periode berjalan terdapat sejumlah waktu dimana uang di Kas Negara tidak tersedia untuk membayar tagihan atas beban APBN, sehingga pemerintah menggunakan instrumen utang untuk menutup kekurangan tersebut.
Padahal, di waktu yang sama terdapat sejumlah besar UP yang mengendap di tangan Bendahara. Misal rata-rata sebuah satuan kerja mempunyai UP sebesar Rp 100 Juta dan di Indonesia terdapat 20 ribu satuan kerja, maka dapat diartikan bahwa terdapat Rp 2 Trilyun UP di Bendahara. Jika separuh dari total UP tersebut mengendap, maka terdapat inefisiensi sebesar 1 Trilyun uang mengendap pada hari tersebut.
Maka dari itu, semangat dari Undang-Undang Keuangan Negara adalah meminimalisir penggunaan UP untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Kesadaran para pengelola keuangan melalui perencanaan anggaran yang matang dan diikuti dengan pelaksanaan anggaran yang berpedoman pada pembayaran atas bebean APBN yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara.

Sebagai catatan penting, minimalisasi penggunaan UP yang berakibat pada mengecilnya peran Bendahara sebagai pemegang UP bukan mengecilkan peran Bendaharan di lingkaran pengelolaan keuangan negara, namun lebih menempatkan posisi Bendahara di tempat yang seharusnya serta menghindarkan bendahara dari potensi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara. Jadi, Bendahara itu bukanlah tempat uang.(***).

Related posts