Guru Impor, Jadi?

  • Whatsapp

Oleh: ARES FAUJIAN
Penulis Senior KMB dan Pengurus AGUPENA Prov. Kep. Babel

Mei menjadi “Bulan Pendidikan” bagi guru, pengawas, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat terdidik, hingga pemerhati pendidikan di Indonesia. Pada bulan ini, tepatnya 2 Mei kita sebagai warga negara yang berpendidikan telah melaksanakan euforia hari edukasi di Bumi Ibu Pertiwi ini. Pada hari tersebut ragam warna-warni pelangi edukasi ada dan dinikmati dengan cara tersendiri oleh masing-masing orang, sekolah dan pemerintah (daerah/pusat). Hal ini dimulai dari menggelar lomba, melaksanakan upacara, mendapat juara, mendapat penghargaan karena karya, hingga ada yang menjadi peserta atau pembicara dalam suatu acara. Alhamdulillah semua itu bisa kita nikmati hingga negara kita akan berusia 74 tahun pada tahun ini. Namun pada bulan ini kita juga dikejutkan dengan kabar yang tak biasa bagi masyarakat terutama netizen di Indonesia pada umumnya. Yaitu isu “guru impor” yang bergejolak dan menjadi berita hangat serta topik diskusi menarik pada Bulan Pendidikan ini. Apa itu guru impor? Apa perlu kita dengan guru seperti itu? Yuk mari kita saring sambil sharing mengenai gagasan program ini.

Rencana Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menjadi trending topic warganet terutama bagi keluarga kalangan pendidik dan pecinta pendidikan. Gagasan ingin mengundang guru atau pengajar dari luar negeri adalah program yang dipikir bisa menjadi salah satu solusi masa depan peradaban Bangsa Indonesia menuju 100 tahun Indonesia di 2045. Kata beliau, “Kita ajak guru dari luar negeri untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Indonesia,” saat menghadiri diskusi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 untuk penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2020 sekaligus Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2045 di Jakarta, Kamis (09/05/2019) seperti dilansir Antara.

Dari media massa lokal hingga nasional serta komentar para netizen menyoroti pernyataan akan gagasan Menteri tersebut. Beragam argumentasi bermunculan, mulai dari yang negatif tidak setuju, positif karena untuk kebaikan, posisif karena tidak mau tersisihkan, apatis cuek bebek, biasa saja, hingga ada yang politis, karena ini gegara memilih pemimpin rakyat, sehingga merasa kesusahan dalam mencari pekerjaan. Berangkat dari hal tersebut, istilah “guru impor” pun menguak kepermukaan dan populer serta memperkaya desas-desus Indonesia yang ternyata tak bisa kuat mandiri tanpa mengimpor, termasuk beras dan bahan pangan lainnya. Miris sekali. Apakah Indonesia memang belum ber-“daya” seperti ini?

Guru impor, istilah yang dini ketika guru-guru Indonesia mendapat berita dari Musrenbangnas 2019 di Jakarta. Dari Sabang sampai Marauke mengomentari gagasan yang ternyata menjadi viral ini, baik itu via keluhan di grup WA, cuitan, status, insta story dan media apresiasi sosial lainnya. Sebagian guru merasa ketakutan dan menyadari ini sebuah ancaman karena yang akan masuk ini adalah guru-guru yang pastinya mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang tidak biasa. Dengan metode, strategi, pendekatan, dan pengalaman proses pembelajaran ala negara maju, keberadaan guru-guru (terutama) honorer di Indonesia menjadi tidak pasti dan akan tergeser dengan tamu yang sengaja diundang ini.

Secara kuantitas jumlah calon guru Indonesia yang lulus sarjana melebihi kebutuhan guru per-tahunnya. Gagasan guru impor akhirnya menimbulkan pemikiran lain bahwa ada rasa ketidakpercayaan pemerintah terhadap kualitas akan kuantitas guru-guru di Indonesia. Selain itu, pemikiran lain yang berkembang yaitu, pemerintah sudah tak punya cara lain untuk memberdayakan guru-guru lokal, sehingga mengimpor guru asing untuk mengajar di negara yang kita cintai ini. Sebenarnya, kita belum mengetahui apa bentuk komplit dari wacana ini. Apakah guru impor ini memang khusus menjadi guru atau pengajar peserta didik, ataukah untuk melatih dan membina guru-guru Indonesia agar memiliki upgrade kompetensi dan IPTEK (?).

Mendatangkan guru impor tentunya bukan perkara mudah. Jika ini memang benar-benar untuk menjadi guru bukan sebagai guru ToT (Training of Trainers). Berbagai proses adaptasi dengan negara Indonesia tidak bisa instan langsung bisa mereka dilakukan. Pertama, mereka akan terkendala dalam bahasa. Karena tidak semua guru impor akan bisa berbahasa Indonesia dengan baik atau tidak semua peserta didik negara kita bisa berbahasa asing dengan baik pula. Sehingga faktor bahasa merupakan media yang penting dalam memberikan stimulus verbal dan umpan balik komunikasi dari maksud yang ingin disampaikan, terlebih dalam proses belajar mengajar (PBM).

Jika pun solusinya akan memakai penerjemah. Apakah mereka akan menjadi konsep dwitunggal guru impor? Jadi, akan sebanyak apa penerjemah dan guru asing ini untuk sekolah-sekolah yang di Indonesia? Kedua, mereka (guru impor) akan terkendala kurikulum yang ada di Indonesia. Karena kurikulum mereka berbeda dengan negara kita termasuk estimasi waktu PBM sehari-hari. Faktor geografis (cuaca), kebiasaan dan budaya masyarakat lokal juga akan menjadi aspek pertimbangan lain dalam pembiasaan guru impor untuk mengajar di Indonesia. Tidak serta merta semua hal tersebut jika tidak dipersiapkan secara matang, pastinya akan terjadi miskomunikasi, ketidaktepatan proses, dan ihwal ini bisa (kembali) menuai kontroversi, kontravensi hingga ragam kritikan pedas dari masyarakat Indonesia.

Perlu kita sadari bahwa tidak semua potongan kalimat para pejabat bisa diartikan dengan makna tepat dalam waktu yang cepat dan singkat. Yang perlu kita ketahui dan amati bersama adalah bagaimana wacana program tersebut dalam perencanaan dan pelaksanaannya nanti. Penulis pikir, tidak akan mudah begitu saja bagi para pejabat untuk mengorbankan anak negeri demi diisi oleh warga asing, terlebih berkepanjangan. Apakah anak negeri ini mau jadi kuli di negeri sendiri? Tentunya tidak. Mereka pasti menyiapkan sesuatu yang telah direncanakan untuk masa depan bangsa ini.

Jika kita memang sudah tahu akan ada program ini, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan kualitas pribadi dan kompetensi sebagai seorang guru dengan ada atau tidak adanya program guru impor ini. Di mana kompetensi-kompetensi ini jelas terdapat dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada BAB IV (Guru) Bagian Kesatu tentang Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi pada Pasal 10 Ayat (1) yaitu, Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dan pemerintah pun harus bisa memfasilitasi dengan berbagai kemudahan dalam penggapainnya agar tepat proses dan capai progres. Termasuk ihwal subsidi biaya.

Hal lain yang perlu kita (guru) lakukan adalah dengan rutin berkala school visiting dengan sekolah yang lebih maju dan juga melalui program shadowing. Di mana dalam hal ini seorang guru perlu mengikuti cara kerja dan kinerja guru (termasuk guru impor) lain yang lebih baik dalam waktu yang kontinyu. Dalam school visiting dan shadowing ini, proses pengamatan dan dokumentasi akan menjadi hal yang penting bagi seorang guru agar proses pendampingan ini tidak hanya berhasil untuk dirinya sendiri, namun sebagai upaya peningkatan kualitas mutu di sekolahnya. Selain itu kelompok MGMP juga bisa menjadi salah satu upaya pengembangan lain dengan membuka pola diskusi antar sesama guru mata pelajaran demi mencapai suatu solusi, baik itu dalam perencanaan, proses hingga hasil pembelajaran.

Sebenarnya pemerintah sudah men-support guru dengan agenda-agenda peningkatan mutu guru melalui ragam lomba dan diklat setiap tahunnya, walau belum utuh merata. Tugas kita adalah menjadi guru yang memiliki inisiasi maju, gencar berkembang dan menjadi guru pembelajar mengikuti program-program yang ada dengan berkiblat pada tujuan mulia Tut Wuri Handayani. Menjadi guru tidak cukup hanya selesai pendidikan S1 dan pendidikan keprofesian semata. Namun seorang guru harus terus belajar dan bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, IPTEK, serta lingkungan belajar peserta didik, dengan penyesuaiannya terhadap pembelajaran yang aktif, partisipatif, kreatif, inovatif, kekinian, dan menyenangkan.

Penulis berpendapat bahwa tidak akan mudah mengurusi negeri yang multikultur dan multigeografis dengan warga negara yang multipikir dan multitafsir ini. Ambiguitas pun menjadi konsekuensi logis dari eksistensi kondisi keanekaragaman ini. Termasuk memaknai gagasan program guru impor. Sebagai warga negara yang terdidik kita harus cermat dan cerdas dalam menanggapi berbagai macam isu rencana program pemerintah yang beredar tanpa harus “grasa-grusu” dengan emosi apalagi sampai beropini tak jelas lagi kotor dalam bermedia sosial. Yang terpenting adalah baca dari mana sumber beritanya, simak utuh video/berita aslinya, amati perkembangan isunya, pelajari bentuk utuh program kerjanya, dan kita boleh kritis apabila terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaannya atau memang merugikan keberadaan guru-guru di Indonesia. Semoga gagasan guru impor ini menjadi warna baru dan memberikan efek cerah dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan di Indonesia. Salam semangat menuju Indonesia Emas 2045!(***).

Related posts