Guru dan Sertifikasi

  • Whatsapp

Oleh: Deddy Kristian Aritonang
Guru SMP/SMA Sutomo 2 Medan/Dosen PTS

Dulu,profesi guru sering dianggap sebelah mata. Predikat pahlawan tanpa tanda jasa tidak pernah berbanding lurus dengan kesejahteraan. Namun sejak disahkannya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ada secercah asa bagi para guru untuk menggapai kehidupan finansial yang lebih baik lewat dana tunjangan profesi guru (TPG).
Guru-guru yang lulus program sertifikasi akan mendapatkan sejumlah uang secara berkala berdasarkan kepangkatan untuk guru PNS dan lamanya mengabdi bagi guru swasta. Guru swasta juga punya kesempatan memperoleh dana TPG yang jumlahnya setara dengan guru berstatus PNS lewat program guru inpassing. Bahkan, di era pemerintahan presiden Joko Widodo, dana APBN untuk pendidikan naik menjadi 20 persen. Artinya, pemerintah semakin serius berbenah di sektor pendidikan dan memandang kesejahteraan guru sebagai faktor penting bagi mutu pendidikan yang lebih baik. Guru tidak akan bisa mengajar sesuai ekspektasi jika asap di dapurnya terancam tidak mengepul. Demikian kira-kira maksudnya.
Kini, menjadi seorang guru, terlebih yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), mulai mengalami metamorfosis sebagai sebuah karir yang menjanjikan. Belakangan semakin banyak jumlah lulusan SMA/SMK/Madrasah yang melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi dengan mengambil program studi pendidikan atau keguruan. Tengok saja lowongan CPNS untuk formasi guru. Jumlah pendaftarnya selalu menjadi yang terbanyak dibanding formasi-formasi lain.
Sejatinya program sertifikasi guru, selain bertujuan memperbaiki taraf hidup guru, dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pengajaran di sekolah. Guru yang lulus program sertifikasi dan mendapat dana TPG sudah berstatus profesional. Dengan demikian secara kualitas, seharusnya mereka lebih unggul ketimbang yang belum lulus. Namun fakta di lapangan berkata lain. Banyak guru yang memandang kelulusan sertifikasi sebatas bertambahnya pundi-pundi di rekening. Dana TPG yang seharusnya lebih dialokasikan untuk meningkatkan kompetensi malah dipakai untuk hal-hal konsumtif. Dilansir dari laman CNN Indonesia, uang sertifikasi sering digunakan untuk beli mobil. Bahkan yang ironis, ada juga yang memanfaatkan dana itu untuk modal menikah lagi. Sangat ironis bukan?

Kritik dari Menkeu
Tempo hari, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memberi kritik pedas terhadap implementasi program sertifikasi guru dan kinerja para guru penerima TPG. Baginya sertifikasi tidak mencerminkan apa-apa, karena hanya sebatas prosedural untuk dapat tunjangan. Sertifikasi guru tidak menjamin bahwa seorang guru sudah benar-benar profesional dan bertanggung jawab. Memang dalam kritik itu tidak dijelaskan secara gamblang guru-guru mana yang dimaksud, apakah guru PNS atau guru swasta.
Jika kritik itu dialamatkan kepada guru-guru bersatus PNS, kritik itu boleh jadi benar. Karena memang pada kenyataannya ada saja oknum-oknum guru PNS yang ‘membandel’ meski sudah lulus sertifikasi. Mereka malah ‘menggaji’ guru-guru honorer untuk menggantikan posisi mengajar di kelas. Mereka ini biasanya kalau tidak malas mengajar, punya bisnis atau pekerjaan lain yang mendatangkan lebih banyak kucuran rupiah.
Pada hakekatnya perilaku-perilaku tak terpuji seperti ini yang mencoreng profesi mulia seorang guru. Akan tetapi, memukul rata semua guru-guru PNS juga tidak tepat. Masih banyak guru-guru PNS yang punya kredibilitas dan integritas dalam memangku profesinya. Setidaknya asumsi ini bisa dibenarkan dengan melihat cukup banyaknya guru-guru PNS yang berkemauan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi seperti S-2 atau S-3 dan menjadi pemenang dalam lomba Olimpiada Sains Nasional Guru (OSNG).
Jika dialamatkan pada guru-guru swasta dan guru-guru honorer, agaknya kritikan ini kurang tepat. Kita pasti mafhum bila terdapat kesenjangan kesejahteraan antara guru-guru swasta dan guru-guru honorer dengan guru-guru PNS. Rendahnya gaji guru-guru swasta di sebagian besar wilayah di Indonesia membuat mereka sangat berharap banyak pada dana sertifikasi guru. Dan tak jarang demi mencukupi kebutuhan keluarga, banyak dari mereka yang harus menggeluti pekerjaan lain selepas mengajar di sekolah dengan cara mengajar di bimbingan belajar, menjadi pengemudi ojek online atau berkebun dan bersawah.
Berikutnya, bukan rahasia lagi bila guru-guru honorer, dengan penghasilan yang pas-pasan, harus sering menerima kenyataan gajinya tidak keluar dan harus menunggu di bulan-bulan berikutnya. Sehingga sangat manusiawi apabila kehadiran dana sertifikasi ibarat air di padang gurun. Yang menyedihkan malah terkadang pencairan dana sertifikasi sering macet-macet. Jika sebatas ditunda dan ‘dirapelkan’ (dibayar sekaligus di kemudian hari), tentu tidak masalah. Kalau tidak cair sama sekali maka mereka hanya bisa gigit jari dan pasrah.

Memperbaiki Mutu Pendidikan
Menata dan meningkatkan kualitas pendidikan memang tidak semudah membalik telapak tangan. Finlandia yang sekarang menjadi negara dengan mutu pendidikan terbaik di dunia saja butuh usaha yang luar biasa untuk mencapai predikat itu. Kesuksesan pendidikan di Finlandia tidak diperoleh dengan cara-cara yang instan. Semua pihak terkait sama-sama berjibaku memperbaiki kualitas pendidikan mereka yang pernah mengalami titik nadir pada tahun 1960-an. Dalam buku How To Teach Like Finland karangan Timothy D. Walker, di Finlandia, pihak-pihak terkait seperti, guru, siswa, orangtua, pemerintah dan unsur-unsur penting lain di dalam pendidikan memiliki kolaborasi yang sangat baik dalam menunjang keberhasilan pendidikan di negara itu.
Guru-guru di Indonesia harus mau meningkatkan kompetensi di tengah derasnya arus informasi saat ini. Gawai pintar dan laptop yang dibeli dari dana sertifikasi seharusnya tidak hanya digunakan untuk aktifitas berseluncur di media sosial. Jika di masa lalu para guru terkendala pada kebutuhan akan buku-buku penunjang sebagai referensi mengajar, kini semua bisa semakin mudah apabila guru-guru lebih mengutamakan penggunaan gadget untuk menimba ilmu selain tentunya keinginan untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Buku-buku elektronik (e-book) bernuansa pendidikan dan metode-metode pengajaran bisa diunduh. Video-video pengajaran juga bertaburan di youtube. Semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Bila ada niat yang kuat dan kemauan untuk mewujudkan komitmen itu, niscaya guru-guru akan menemukan jalan untuk menjadi sosok yang berkualitas.
Menyinggung kualitas pendidikan tidak akan pernah terlepas dari peran pemerintah. Upaya pemerintah meningkatkan taraf hidup sekaligus mutu guru melalui TPG patut diapresiasi. Hanya saja pemerintah juga harus punya mekanisme yang lebih baik dalam mengevaluasi dan memonitor pencairan dana serta penggunaannya agar dana yang digelontorkan untuk para guru tidak disaring oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ketika dana sudah berada di tangan guru, pemerintah harus mampu menciptakan cara supanya dana itu selain membantu mensejahterakan kehidupan juga masih bisa dialokasikan guru-guru untuk hal-hal yang bermanfaat seperti mengikuti seminar, lokakarya dan pelatihan-pelatihan.(***).

Related posts