by

Gugatan UKW Dewan Pers Kandas

-Nasional-94 views

Kewenangan Pembatalan Kebijakan Ranah MA

Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya tidak dapat menerima gugatan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) kepada Dewan Pers terkait dengan peraturan Standar Kompetensi Wartawan atau Ujian Kompetensi Wartawan (UKW).
“Setelah melalui seluruh proses persidangan perkara ini yang menghabiskan waktu kurang lebih 11 bulan, pada hari Rabu, 13 Februari 2019, akhirnya majelis hakim telah memberi dan membaca keputusan dengan menyatakan bahwa ‘Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (ditolak)’ dan penggugat dihukum membayar biaya perkara,” bunyi siaran pers dari Sekretariat Dewan Pers yang diterima wartawan, tadi malam.
Sebelumnya, SPRI dan PPWI menggugat Dewan Pers di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan membuat kebijakan melampaui fungsi kewenangannya.
Dalam proses persidangan, Dewan Pers telah membantah dalil penggugat dan menyatakan lembaga itu memiliki fungsi berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 15 Ayat (2), Huruf f adalah sah dan berwenang mengeluarkan peraturan Dewan Pers sebagai hasil dari proses memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers, khususnya peraturan tentang standar kompetensi wartawan.
Sejumlah pertimbangan hukum dari majelis hakim tidak dapat menerima gugatan penggugat yakni pertama, karena pokok materi gugatan penggugat adalah perihal permohonan pembatalan kebijakan (peraturan) yang dibuat oleh Dewan Pers.
Hal kedua, pokok materi gugatan adalah permohonan pembatalan kebijakan atau peraturan Dewan Pers. Hal itu harus diuji apakah regulasi yang dibuat Dewan Pers bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang ada.
Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim menyatakan, kewenangan untuk menguji sah tidaknya kebijakan dari Dewan Pers bukan merupakan kewenangan pengadilan negeri, melainkan badan peradilan lain. Dan peradilan lain, berdasarkan tata urutan peraturan perundangan yang kedudukannya lebih rendah daripada undang-undang, yang berhak menguji sah atau tidaknya kebijakan Dewan Pers menjadi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Majelis hakim yang memeriksa perkara perdata itu terdiri atas Abdul Kohar sebagai hakim ketua, serta Desbenneri Sinaga dan Tafsir Sembiring hakim anggota. (rls/ant/1)

Comment

BERITA TERBARU