Gubernur Serahkan 30 Izin Pertambangan Rakyat

Gubernur Erzaldi Rosman didampingi Kapolda Babel Syaiful Zachri menyerahkan secara simbolis Izin Pertambangan Rakyat kepada masyarakat penambang di Wilayah Kabupaten Bangka Barat.(foto: imam).

Setiap Penambang Harus Miliki NPWP

JEBUS – Setelah selama ini tambang illegal kucing-kucingan dengan aparat dan pemerintah, akhirnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel mengeluarkan lokasi tambang yang resmi bagi masyarakat untuk menambang, namun tambang legal ini bukan dibawah naungan PT. Timah, melainkan Kuasa Pertambangan (KP) milik swasta yaitu PT. Bangka Tin Industri, yang bekerjasama dengan pemerintah.

Gubernur Babel, Erzaldi Rosman menegaskan, izin pertambangan rakyat (IPR) ini, akan diserahkan langsung oleh presiden RI, Joko Widodo. Sebelum penyerahan, Gubernur memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada penambang dan masyarakat, serta menyerahkan 30 izin kepada penambang.

“Izin ini sangat dinantikan, kita sudah siap ada di Jebus dan Parittiga 1.200 hektar dari 3.000 hektar yang direncanakan. Setelah sosialiasi IPR diserahkan secara simbolis 30 izin, nanti selanjutnya nunggu Presiden untuk menyerahkan izin ini,” katanya, Selasa (23/10/2017).

Ia menambahkan, sistem pertambangan legal ini, nantinya penambangan memiliki bapak angkat yakni PT Bangka Tin Industri, dan masing-masing penambang harus memiliki NPWP serta rekening bank, karena pembayaran hasil pertambangan ini tidak dengan yang cash, melainkan melalui perbankan yang bekerjasama dengan pemerintah.

“Setiap penambang harus memiliki NPWP, kita ingin membiasakan setiap upah yang diterima harus dipotong pajak, punya rekening bank yang kerjasama, kemudian para penambang ini membentuk koperasi syariah, inilah nanti yang akan menjadi perantara pembayaran mereka, gak ada yang cash, kita mengurangi penggunaan uang tunai,” jelasnya, sebelum bertolak ke Jebus untuk sosialisasi IPR ini kepada masyarakat.

Proses administrasi, menurutnya, saat ini sedang diproses di ESDM, dan berharap ketika sudah diserahkan tidak ada lagi masyrakat yang menambang di daerah terlarang. Dari 3000 hektar ini, baru diserahkan sekitar 1000 hektar.

“Saya dan Kapolda akan cek apabila masih ada yang menambang di luar izin ini, kami akan bertindak,” tegasnya.

IPR ini, sebutnya, memberikan jaminan kepada pemambang untuk membangun secara resmi, dan tidak perlu khawatir, selagi masih sesuai aturan.

“Jadi gak khawatir lagi, silahkan nambang sesuai aturan dan ikuti apa yang jadi ketentuan bapak angkat,” pesannya.

Erzaldi menambahkan, terkait koperasi yang dibentuk oleh penambang ini nantinya, akan mendirikan desa mart yang ada di desa kerjasama dengan BUMDes, sehingga ketika Timah tak lagi potensial, para anggota koperasi sudah memiliki alternatif lain untuk menghidupi keluarga, melalui desa mart.

“Desa mart bukan hanya menyediakan kebutuhan pokok, tapi kebutuhan lainnya, bisa mengelola daerah wisata, perkebunan dan lainnya,” terangnya.

IPR ini, tambah mantan Bupati Bateng ini, sama halnya dengan kartu tambang yang dikeluarkan PT. Timah, sehingga nantinya pemerintah bisa mengontrol pelaksanaan tambang di Babel dan kontribusinya jelas kepada pemerintah.

Erzaldi juga meminta masyarakat cerdas, yaitu cerdas dalam menambang, cerdas dalam memanfaatkan hasil tambang, cerdas dalam mengolah rizki dari hasil tambang yang sudah diberi Sang Pencipta.

 

Jangan Terjadi Perpindahan Tangan

Sementara itu, Bupati Bangka Barat, Parhan Ali dalam sambutannya saat Sosialisasi dan Penyerahan IPR, mengajak masyarakat untuk mematuhi peraturan dan tidak keluar dari aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

“Pemkab Bangka Barat menyambut baik keputusan kementerian energi sumber daya mineral tentang undang-undang nomor 24 tahun 2017, dimana dengan adanya legalitas izin rakyat bisa mengelola dan menambang dengan tenang,” kata Parhan.

Hal senada disampaikan Kapolda Babel Brigjen Pol Syaiful Zachri. “Keabsahan dan legalitas izin pertambangan yang telah diberikan ini, jangan sampai terjadi perpindahan tangan atau pelanggaran dalam prosedur yang sudah ditentukan, seperti kerusakan lingkungan hidup,” tegasnya.

“Saya meminta kepada pengguna lahan untuk tetap memperhatikan lingkungan dan melestarikan tempat yang telah kita ambil manfaatnya. Saya akan turunkan tim untuk mengawasi hal tersebut,” tutup Syaiful Zachri.

Acara penyerahan IPR yang berlangsung di Lapangan Sepak Bola Kecamatan Jebus Bangka Barat (23/10/2017) siang tersebut, selain dihadiri Gubernur, juga hadir Kapolda Babel Brigjen Pol. Syaiful Zachri, Kasrem 045/Garuda Jaya, Danlanal Babel, Bupati Bangka Barat Parhan Ali, Kepala Dinas ESDM Provinsi Babel, Suranto Wibowo, unsur Forkopimda Kabupaten Bangka Barat, Sekda, sejumlah Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Bangka Barat, Pimpinan Bangka Tin, dan elemen terkait Kecamatan Jebus. (nov/wan/imam/3).

No Response

Leave a reply "Gubernur Serahkan 30 Izin Pertambangan Rakyat"