Gubernur Sebut RSBT tidak Terpuji

No comment 870 views

Dewan Rumah Sakit Diminta Turun
Anggota Dewan Nilai, tidak Manusiawi

Menyikapi kejadian pasien yang ingin melahirkan justru ditolak oleh Rumah Sakit Bhakti Timah (RSBT) Pangkalpinang, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman sangat menyesalkan hal itu. Ia menegaskan penolakan RSBT tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji.
“Ini merupakan pelanggaran yang menolak pasien yang sakit, pasien apapun. Terlebih, Ibu Menteri Kesehatan juga menyampaikan, sistem harus memberikan deposit ke rumah sakit dulu saja dirubah. Kalau informasi itu benar RSBT menolak pasien tersebut, saya akan meminta dewan rumah sakit melakukan inspeksi ke sana,” kata Erzaldi kepada Rakyat Pos usai Shalat Jumat di lingkungan Kantor Gubernur Babel, (6/10/2017).
Ketua DPD Partai Gerindra Babel ini pun menyampaikan, seyogianya pihak RSBT lebih mengedepankan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, bukan malah kaku menangani pasien.
“Ini akan kita telusuri. Kalau kejadian seperti ini, sangat tidak terpuji. Ini akan saya pertanyakan melalui Dinas Kesehatan. Kepada rumah sakit-rumah sakit lainnya, saya minta agar kejadian ini tidak terulang lagi,” tegasnya.
Terpisah, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil (Daerah pemilihan) Kota Pangkalpinang Rosdiansyah Rasyid mengecam tindakan yang kurang manusiawi RSBT dengan menolak pasien sedang dalam keadaan darurat. Ia menyesalkan, pasien yang ditolak itu, terpaksa melahirkan anak pertamanya di dalam mobil saat hendak menuju rumah sakit lain.
“Itu tindakan tidak manusiawi. Apa alasan mereka untuk menolak itu? Sesuai undang-undang, tidak ada alasan apapun untuk menolak pasien dalam keadaan darurat. Itu benar-benar tidak manusiawi,” kesal Dian Rasyid.

Politisi Partai Demokrat itu juga menegaskan, RSBT dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini merujuk artikel sanksi bagi rumah sakit yang menolak memberikan tindakan medis dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien dalam keadaan darurat serta wajib memberikan pelayanan untuk menyelamatkan nyawa pasien.

“Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan sanksinya menyebutkan bahwa tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Pasal 32 ayat (2) atau pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp200 juta,” paparnya.

“Dan dalam hal perbuatan itu, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan bisa dipidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar,” tegasnya menambahkan.

DPRD Panggil RSBT
Terpisah, Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady menyatakan pihaknya akan memanggil manajemen RBT terkait penolakan yang dilakukan terhadap pasien, Rahayu sehingga melahirkan di dalam mobil.
Rio mengaku setelah mendapatkan kabar tersebut, dirinya langsung menghubungi Direktur RSBT untuk menanyakan kebenaran informasi ini.
“Ku sudah japri (jaringan pribadi) ke Kepala RSBT, Pak Subuh Wibisono, namun sampai saat ini belum direspon sama sekali,” ungkap Rio kepada wartawan melalui pesan singkat Whatsapp.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, karena RSBT masuk wilayah administratif Pangkalpinang, jadi hal ini akan menjadi perhatian serius DPRD. Apalagi tentang pelayanan kesehatan yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
“Jika benar mereka menolak pasien yang masuk kategori gawat darurat, tentu ini tak bisa dibiarkan. Harus ada penjelasan dari pihak terkait untuk masalah ini, karena ini bukan hal yang main main karena berhubungan dengan nyawa manusia,” ujarnya.
Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang ini mengatakan, setiap rumah sakit tidak boleh menolak pasien bahkan untuk pasien BPJS sekalipun. Peristiwa ini harus menjadi momentum bagi seluruh rumah sakit di Pangkalpinang untuk lebih mawas diri dan lebih mengutamakan pelayanan gawat darurat.
“Senin nanti kita berencana akan ke RSBT untuk meminta keterangan resmi terkait hal ini,” janjinya.
Selain para anggota dewan, tragedi Rahayu ini juga menarik perhatian Ketua Ombudsman Bangka Belitung (Babel), Jumli Jamaluddin. Dia mengaku prihatin atas kasus yang menimpa Rahayu. Ia mengaku begitu mendengar kabar ini langsung mengunjungi keluarga dan pasien. Dia diterima keluarga pasien, Dwi Prasetyo, sementara pasien, Rahayu, masih dalam tindakan medis di ruang operasi RSK Bhakti Wara.
“Kami cek kebenaran terkait kasus ini, sejauh mana kebenarannya. Kami sudah ketemu dokter dan keluarga, menurut cerita keluarga memang demikian karena rumah sakit (RSBT) penuh mereka disarankan ke rumah sakit tedekat yakni Muhaya, tetapi keluarga memilih membawa ke Bhakti Wara,” ujar Jumli.
Ombudsman, sambungnya, sudah menghubungi Direktur RSBT untuk mendapat klarifikasi atas kasus ini. Namun sayangnya direktur RSBT berdalih masih rapat dan akan memberikan klarifikasi besok.
“Terkait persoalan ini, kalau dari cerita keluarga, Ombudsman merasa prihatin ada pasien yang ternyata tak dilayani oleh pihak rumah sakit. Kami juga akan meminta penjelasan dan klarifikasi dari rumah sakit,” tukasnya.
Jumli berharap, kejadian serupa tak terulang kembali, dan kedepannya diharapkan semua bisa terlayani dengan baik.
“Kami masih menggali dan mencari informasi, bahkan dari dokter yang menangani juga kami sudah mendapatkan laporan, bahwa dokter yang menangani, dokter Helfiani,” bebernya.
Disinggung sanksi terhadap rumah sakit, Jumli menyebut belum memastikan apakah ini pelanggaran atau bukan, karena pihaknya belum menerima klarifikasi dari rumah sakit.
“Tapi dari keluarga katanya mereka tidak dilayani, pasien juga tidak diperiksa, harusnya kan diperiksa dulu konsisi pasien apakah memang layak mendapatkan perawatan, sehingga gak kejadian begini,” tuturnya.
Sedangkan Ketua KPAD Provinsi Babel, Sapta mengatakan pihaknya sudah juga datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi bayi yang melahirkan dalam mobil. Bayi yang masih dalam incubator, dengan berat 1,4 kg, panjang 46 cm, lingkar kepala 32 cm itu perlu dilihat KPAD karena organisasi ini menangani persoalan anak-anak.
“Kami sempat menanyakan kondisi bayi, premature. Kami mencoba berhubungan dengan wakil direktur RSBT, Pak Otto sudah menyampaikan permasalahan dari keluarga dan kronologis. Tindaklanjut kami akan menegur dan memanggil pihak RS dan keluarga pasien. Kami fokuskan ke pasien, karena dari perlindungan anak. Kami mencoba menelaah, kalau ada pelanggaran kami akan menyurati pihak terkait. Ini juga inisiatif kami karena ada pemberitaan media,” tukasnya saat dijumpai wartawan. (bum/ron/nov/1)

No Response

Leave a reply "Gubernur Sebut RSBT tidak Terpuji"