Gubernur Pertimbangkan Kebijakan Diskresi

  • Whatsapp

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, akan mengambil kebijakan diskresi untuk percepatan pembangunan di provinsi Babel, menunggu penyelesaian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), yang kini sedang disusun.
“Sehubungan dengan tertundanya Rzpw3k, beberapa kegiatan baik pemerintahan maupun kegiatan dari usulan perizinan pihak swasta yang belum kita dapat laksanakan akhirnya kita mengambil kuputusan setelah kita berkonsultasi dengan kementrian dalam negeri dan Menko Maritim kita diberi kelonggaran untuk melaksanakan diskresi,” kata Erzaldi, dalam rapat bersama Kabupaten Bangka, terkait diskresi, di ruang Tanjung Pendam, Rabu (15/5/2019).
Agar diskresi ini tidak keliru, maka ini betul-betul harus diusulkan dari bawah, sehingga betul-betul usulan ini berdasarkan kebutuhan, disamping manfaat kepentingannya pun harus jelas.
“Point-point mana saja kegiatan apa saja yang berkenaan dengan wilayah pantai itu segera di usulkan tapi tidak termasuk pertambangan, ini berkenaan dengan dermaga pariwisata Pulau-pulau kecil, untuk itu kami menunggu point-point usulan kabupaten bangka yang selanjutnya harus didokumentasikan,” pintanya.
Yang pastinya, lanjut Erzaldi usulan tersebut harus dari pemerintah kabupaten, dengan menimbang apa saja manfaat dari kegiatan tersebut, termasuk kalau bisa ada tandatangan dari masyarakat akan lebih bagus lagi.
“Minggu depan kami berencana sudah dapat waktu untuk ketemu kementrian dalam negeri dan ini akan kami usulkan, kami hari ini mengundang Bupati Kabupaten Bangka, kemarin Bupati bangka tengah, besok bupati belitung sehubungan dengan ada beberapa hal yang harus kita bahas dan kita minta dukungan para bupati berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di wilayah pesisir,” jelasnya.
Diakui Mantan Bupati Bateng ini, berhubungan dengan Perda rzpw3K yang belum kunjung selesai, akan menghambat investasi serta kegiatan kegiatan APBN dan APBD.
“Kami atas saran Kemendagri untuk melakukan usulan agar tidak menyalahi aturan dan usulan tersebut akan kami rangkum yang selanjutnya akan kami ajukan ke kemenagri untuk mendapat masukan apa yang harus kami lakukan, ini harus selesai dalam 2 minggu, perencanaan sudah selesai tinggal pelaksanaan,” tandasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bangka, mengusulkan dua kelompok diskresi dalam rapat kemarin.
Bupati Bangka, Mulkan menyebutkan, diskresi yang akan diambil gubernur diharapkan semata untuk percepatan pembangunan di kabupaten, dan Pemkab Bangka menyambut baik rencana tersebut.
“Bangka menjadi wilayah KEK dan harus kami persiapkan, jangan sampai nanti investor terkendala dengan terutama masalah kelengkapan dokumen dan kepastian hukum,” ulasnya.
Mulkan merinci, di kabupaten Bangka terdapat116 pulau-pulau kecil, yang baru terdaftar 63 pulau, dan ini akan dilakukan pengembangan terutama pulau Puteri.
“Kami juga berencana akan kerjasama dengan investor yang harus diclearkan kedepan, kesempatan emas ketika ada diskresi bahwa kami punya kewenangan, walaupun belum ada perda,” imbuhnya.
Kebijakan diskresi ini, lanjut Mulkan memberi kelonggaran dan seluasnya kepada pemerintah kabupaten.
“Ketika kabupaten berkembang, maka provinsi punya nama juga, hilangkan ego sentris, komunikasi dengan baik, apapun bentuk kegiatan provinsi kita bersinergi,” tandasnya.
Sementara Kepala Biro Pemerintahan Setda Pemprov Babel, Haris menambahkan, usulan diskresi dari kabupaten/kota akan dikirimkan ke gubernur untuk selanjutnya dikaji oleh tim, apakah layak dikeluarkan diskresi atau tidak.
“Usulan yang diusulkan Bupati, akan terlebih dahulu kita kaji apakah memenuhi syarat untuk diambil diskresi, ada batasan waktu dan ada batasan wilayah yang tak bisa kita lampaui, jika dilampaui secara langsung nanti gugur,” kata Haris, saat rapat bersama dengan Pemkab Bangka.
Ia meminta, kabupaten Bangka juga mengusulkan ke provinsi, dan akan segera mengkaji, apa saja yang akan didiskresikan terkait belum kelarnya perda RZWP3K.
Ia menambahkan, yang menjadi pertimbangan, apa yang diambil gubernur nanti tidak memberikan konflik kepentingan, oleh karenanya harus dikaji terlebih dahulu.
“Yang penting sudah menjadi niat untuk memajukan kepentingan masyarakat, dan diskresi ini diambil untuk kepentingan pembangunan di provinsi Babel,” tandasnya. (nov/6)

Related posts