Gubernur Didesak Cabut IUP di Pering

No comment 1105 views

DESAK GUBERNUR – Ratusan massa nelayan dan masyarakat melalui oratornya dalam aksi di halaman DPRD Kabupaten Beltim, Kamis (9/11/2017) mendesak Gubernur Bangka Belitung mencabut IUP di laut Pering yang diberikan kepada PT Kampit Tin Utama. Termasuk mencabut seluruh IUP laut di Pulau Belitung, agar penambangan timah oleh kapal isap tidak terjadi. Jika tidak nelayan mengancam akan melakukan cara tersendiri. (Foto: mgt/Bastiar Riyanto)

Lagi, Nelayan Demo Kantor DPRD Beltim
Massa Tuntut Usir KIP Kamila
Ultimatum akan Bertindak Sendiri

MANGGAR – Ratusan nelayan dari Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung dan nelayan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur (Beltim) membaur dalam aksi damai di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Beltim, Kamis (9/11/2017).
Aksi mereka dipicu oleh keberadaan Kapal Isap KM. Kamila di laut Pering, Kecamatan Kelapa Kampit Beltim yang ternyata telah beroperasi. Massa berasal dari 2 kabupaten yang berjumlah sekitar 400 orang itu, terdiri atas nelayan Kelapa Kampit, nelayan Damar, Kecamatan Manggar, unsur massa Gapabel, mahasiswa, aktivis lingkungan hidup, masyarakat umum serta kelompok nelayan dari Tanjung Kelayang, Tanjung Tinggi dan Tanjung Binga.
Dalam pantauan wartawa, rombongan massa berangkat dengan menggunakan kendaraan 12 buah truk, 12 mini bus dan 4 buah bus menuju titik kumpul yang disepakati di jalan Tebat Gadong Desa Padang Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Lalu, massa bergerak menuju Kantor DPRD dengan berjalan longmarch sekitar 500 meter.
Massa tiba di depan halaman kantor DPRD Belitung Timur dan diterima oleh Ketua DPRD Belitung Timur Tom Haryono Harun, Wakil Ketua I DPRD Jimmy Tjong, dan 20 anggota DPRD Belitung Timur, Kapolres Belitung Timur AKBP Nono Wardoyo, S.Ik, M.H, serta Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Khaidir Lutfi yang mewakili Bupati Beltim, Yusli Ihza yang sedang berada di Malaysia.
Di halaman DPRD Beltim, massa langsung berorasi yang dipimpin oleh Korlap Mufta Hudin. Dalam orasinya, Mifta menyampaikan bahwa aksi ke DPRD Beltim dilaksanakan secara damai.
“Yang ikut bukan hanya dari nelayan Belitung Timur tetapi seluruh nelayan Pulau Belitung,” pekik Mifta mengawali orasi.
Ditegaskannya, aksi tidak akan membubarkan diri apabila seluruh anggota DPRD tidak menemui massa di depan halaman DPRD. Tuntutan utamanya yaitu, menolak keberadaan KIP KM Kamila di perairan Belitung dan cabut IUP KIP.
Selanjutnya, Korlap Nelayan Kelapa Kampit Beltim, Junaedi saat orasi menyampaikan kapal isap di perairan Kelapa Kampit benar-benar sudah beroperasi dan bohong kalau ada yang mengatakan tidak beroperasi.
“Kapal isap selama ini telah merugikan masyarakat nelayan,” ucapnya.
Nelayan Kelapa Kampit lainnya, Samsudin, meminta wakil rakyat menanggapi aspirasi masyarakat nelayan karena kapal isap telah menyesengsarakan mereka.
“Apabila tidak ada tanggapan dan mengusir kapal isap dari perairan kelapa kampit maka dalam waktu 2 x 24 jam masyarakat nelayan akan bertindak sendiri, dan akan bertindak sendiri,” ancam Junai.
“Kami sudah berulangkali datang ke DPRD namun tidak ada tanggapan dan jawaban yang pasti,” imbuhnya.
Hal sama disampaikan Ketua Nelayan Pesisir Utara Belitung, Sarlan. Dia menegaskan tetap komit bersatu bersama mengusir kapal isap. Menurut Sarlan, KM.Kamila telah melaksanakan kegaiatan akan tetapi tidak ada tindak lanjut dan tanggapan dari Pemda maupun DPRD Belitung Timur. Oleh karenanya, ia menuntut agar segera dibentuk Pansus.
Menanggapi itu, Kapolres Belitung Timur AKBP Nono Wardoyo, S.Ik, M.H, berpesan agar massa menghargai korlap sehingga aksi dapat berjalan dengan damai. Sementara Ketua DPRD Tom Haryono Harun meminta agar massa mempercayakan kepada DPRD untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk kebaikan bersama.
“Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan oleh DPRD sendiri tapi harus diselesaikan bersama dengan beberapa pihak terkait dan yang mempunyai kepentingan,” terangnya.
Lalu, kata Tom, sesuai kewenangan yang berhak mencabut perijinan IUP adalah Gubernur sehingga Pemda Beltim dan DPRD tidak ada kewenangan. “Namun kita dan Bupati sudah mengirimkan surat agar gubernur mencabut IUP KIP,” ujarnya.
Akhirnya, beberapa perwakilan pendemo diberi ruang untuk menyampaikan tuntutan dalam ruang rapat DPRD Beltim.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Tom Jaryono Harun, Wakil Ketua II Yohendra, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Khaidir Lutfi, Kapolres Beltim AKBP Nono Wardoyo, S.Ik., M.H, 20 anggota DPRD dan 20 orang perwakilan massa.
Hasilnya, DPRD menyetujui tuntutan yang disampaikan perwakilan Aksi Solidaritas Nelayan Pulau Belitung dan ditandatangani diatas materai 6000, lalu kesepakatan tersebut akan dibawa ke Gubernur Babel pada Senin, 13 Nopember 2017.
Isi kesepakatan itu yakni, 1. Menuntut DPRD Beltim segera bentuk pansus tambang laut dan kapal isap di laut Pering untuk menginvestigasi seluruh proses perizinan KIP Kamila milik PT Kampit Tin Utama, dan segala bentuk izin tambang laut lainnnya.
2. Menuntut DPRD berkomitmen bersama Bupati Beltim menghentikan operasi KIP Kamila di laut Pering dengan mengusir KIP Kamila keluar dari Perairan Laut Belitung Timur atau mengintruksikan untuk segera berlabuh di pelabuhan terdekat dalam tempo 8×24 jam, demi menjaga kondusititas masyarakat Pulau Belitong.
3. Menuntut DPRD dan Bupati menjadi garda terdepan dalam mendesak Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mencabut IUP tambang laut di Belitung Timur.
Koordinator lapangan, Miftah Hudin membenarkan jika mereka sepakat atas 3 tuntutan yang diinginkan tersebut. Untuk itu ia berharap agar segala tuntutan bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan seluruh masyarakat nelayan pulau Belitung.
“Jadi tadi ada sedikit yang dirubah untuk masalah tuntutan, yakni masalah waktu/tempo yang diberikan, tadinya kami ingin 3×24 jam, dan akhirnya dirubah menjadi 8×24 jam, mengingat kapasitas yang ada di DPRD Beltim. Karena mereka tidak bisa mencabut apa yang kita inginkan dalam waktu yang diinginkan, jadi diberikan perpanjangan waktu menjadi 8×24 jam,” ungkap Miftah yang juga merupakan Ketua IKPB Pusat.
Ia menambahkan, masyarakat nelayan tadinya juga tidak menerima karena waktu durasi yang lama. Ini karena terkait nurani dan psikologi nelayan yang secara langsung berhadapan dengan kegiatan tambang dilaut. Bukan hanya disitu mereka juga akan meminta Gubernur Babel untuk tidak memberikan zonasi IUP tambang laut di Pulau Belitung.
“Tapi kita juga paham, bahwa ini negara hukum jadi tetap kita ikuti prosedur yang ada. Meski demikian kami juga nantinya akan ke Provinsi Babel untuk menuntut hal yang sama, yakni agar meminta Gubernur Babel tidak memberikan adanya IUP tambang laut di Pulau Belitung,” tandas Miftah.
Baru sekitar Pukul 16.00 WIB aksi berakhir. Massa membubarkan diri kembali ke tujuan masing-masing dengan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. (yan/6)

No Response

Leave a reply "Gubernur Didesak Cabut IUP di Pering"