Gubernur Bolehkan “Pungli” Sumbangan

  • Whatsapp
TINJAU UNBK – Gubernur Babel, Rustam Effendi didampingi Kadisdik, M. Soleh saat meninjau pelaksanaan UNBK di SMKN 2 Pangkalpinang, Selasa pagi (4/4/2017). Di SMK ini dari 405 peserta, ada dua siswa gagal ujian karena pernikahan dini. Dalam kesempatan itu gubernur menyatakan pihak sekolah boleh memungut sumbangan dari wali murid secara sukarela. (Foto: Nurul Kurniasih)

Tutupi Biaya Sekolah Diluar Tanggungan
Bayar Tunjangan Wakasek & Wali Kelas

PANGKALPINANG – Setelah sempat mewacanakan penghapusan iuran komite sekolah yang sejatinya masuk kategori pungutan liar (pungli), nyatanya Pemerintah Provinsi Bangka Belitung masih memperbolehkan sekolah menengah atas/sederajat untuk memungut uang pendidikan dari orangtua murid melalui kesepakatan yang dikoordinatori oleh komite sekolah, dengan nama sumbangan.
Gubernur Babel, Rustam Effendi pun membenarkan dan memperbolehkan sekolah memungut sumbangan dari orangtua siswa. Tetapi menurutnya sumbangan itu tidak boleh dipaksakan dan nominalnya sesuai kesepakatan serta kemampuan orangtua siswa.
“Tadi memang ada upaya penghapusan uang komite sekolah, tetapi ternyata ada kebutuhan lain di sekolah yang tak mampu didanai oleh pemerintah, seperti gaji guru honorer, tunjangan dan lainnya, makanya sekolah bisa mengambil dari orangtua siswa,” kata Rustam kepada wartawan, Selasa (4/4/2017) usai meninjau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMK Negeri 2 Kota Pangkalpinang.
Untuk itu, Pemprov sambungnya, akan memperbaiki payung hukum yang akan menjadi pedoman sumbangan ini, sehingga kepala sekolah bisa mengambil langkah-langkah menutupi biaya yang tak diakomodir APBN maupun APBD.
“Maka dibenarkan kepsek mengambil sumbangan, tapi beda dengan pungutan, bagaimana melakukan inovasi untuk antisipasi beberapa hal biaya yang tak diakomodir. Kalau sumbangan, nominalnya tak disebutkan, dirundingkan dan sukarela,” tegasnya.
Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Babel, M. Soleh menambahkan, sebelum dipungut sumbangan ini harus dirapatkan bersama dengan orangtua dan komite sekolah, dibahas bersama berapa yang akan dikeluarkan orangtua murid.
“Sebetulnya sumbangan itu nominal tak ditentukan dan waktu pembayaran tak ditentukan, sukarela orangtua sesuai kemampuannya, kalau ditentukan (besaran) itu namanya iuran,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pihak sekolah memang memiliki banyak kebutuhan, termasuk untuk pembayaran gaji honorer dan sebagainya, sementara biaya yang ditanggung pemerintah belum memadai.
“Sekolah tak tercover, itu kendala yang mereka hadapi dan minta petunjuk kita, susah juga kalau tidak diakomodir, mereka butuh biaya sementara alokasi kita terbatas, solusinya ya sumbangan,” tandasnya.
Dalam aturan pemerintah, lanjut Soleh, alokasi dana dari APBD untuk sekolah misalkan untuk guru honor diberikan setengah dari jumlah kelas plus satu. Artinya apabila sekolah memiliki 10 kelas, maka guru honor yang didanai lima ditambah satu, atau enam, sementara sisanya tak terakomodir.
Jika diusulkan penambahan dana gaji guru honor melalui ABT (angaran biaya tambahan atau APBD Perubahan) pun, katanya sekolah juga butuh anggaran lain untuk membiayai berbagai kebutuhan. Apalagi jika menunggu ABT maka dikhawatirkan terlalu lama.
Sedangkan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Pangkalpinang, Yulizarman menegaskan, pihaknya tidak mengintervensi komite sekolah untuk menentukan besaran sumbangan. Besaran sumbangan, ditetapkan berdasarkan hasil keputusan rapat komite sekolah dengan orangtua siswa.
“Kita tak menentukan besaran, terakhir saya dengar Rp75.000, kalau keberatan juga gak apa-apa, sampaikan ke komite sekolah, tak ada paksaan, kita tak mau membebani orangtua. Tapi kita minta kesadaran dan kepedulian, bagaimana mengedukasi masyarakat tentang pendidikan,” elaknya.
Disinggung siswa harus melunasi untuk empat bulan sekaligus seperti dikeluhkan wali murid, Yulizar menyebutkan pembayaran itu tergantung kesiapan orangtua siswa. Bahkan untuk siswa yang masuk katagori tidak mampu, pihak sekolah tidak memaksa.
“Tak ada istilahnya disini yang tidak mampu tak bersekolah, kita bantu, ada siswa kita yang memiliki kartu keluarga sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, keluarga harapan,” imbuhnya.
Diakuinya, SMKN 2 memang memungut sumbangan dari siswa. Hal itu karena sekolah membutuhkan biaya untuk pembayaran tunjangan wakil kepala sekolah, tunjangan wali kelas dan tunjangan guru Bahasa Inggris dari luar negeri, serta operasional lainnya, sehingga tak tercover dari dana yang ada.
“Ada tenaga honor yang tak tercover, kita ajukan ke orangtua, kalau tak bersedia ya tidak apa-apa, kita bisa saja apa adanya, tetapi kan tentu tidak bisa berjalan maksimal,” pungkasnya. (nov/6)

Related posts