by

Gubernur Babel Digunjingkan Wartawan

-NEWS-138 views

Gegara Dianggap Menolak Wawancara

PANGKALPINANG – Tindakan dan sikap Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman kini ramai dipergunjingkan wartawan. Grup-grup Whatsapp para jurnalis sejak tiga hari ini membicarakan gubernur yang dianggap menolak saat wartawan ingin wawancara pada Selasa (16/12018).
Ceritanya, siang itu sekitar pukul 11.30 Wib sebanyak 5 orang wartawan berusaha mewawancarai gubernur. Namun mereka dikejutkan dengan suara “bruuukk” yang merupakan hentakan kaki gubernur untuk menghentikan upaya wartawan mendekatinya.
Sebelumnya gubernur memang tampak acuh melihat awak media yang sudah menunggu di lantai II Kantor Gubernur Babel. Ia memang sudah menyebutkan tidak mau diwawancarai ketika meninjau ruangan kerja Biro Humas tepat di sisi kiri ruang kerjanya.
Keluar dari ruangan humas, gubernur menuju ruang kerja Biro Pemerintahan didampingi oleh Kepala Biro Umum dan konsultan. Di sepanjang selasar antara Biro Humas menuju Biro Pemerintahan inilah beberapa wartawan mewawancarai gubernur sambil berjalan.
Saat wartawan Media Indonesia, Rendy menanyakan perihal calon pejabat yang akan ditempatkan di daerah pilkada, wawancara pun hanya berlangsung beberapa detik sambil berjalan cepat, dan tiba-tiba gubernur langsung menghentakkan kaki lalu menyudahi wawancara.
Tak hanya wartawan, Karo Umum dan konsultan yang mendampingi gubernur juga kaget mendengar hentakan kaki itu. Meski demikian, salah satu wartawan LKBN Antara sempat membuntuti hingga gubernur hendak masuk ke ruang Biro Pemerintahan. Namun sebelum masuk, ternyata Erzaldi membalikkan badan wartawati itu untuk mempersilahkan menunggu dan tidak ikut masuk.
Sikap gubernur inilah yang ramai diperbincangkan para wartawan. Ada yang merasa profesi jurnalis dilecehkan, hingga tudingan bahwa gubernur telah melanggar Undang-undang (UU) Pers dan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Grup WA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bangka Belitung juga ikut ramai memperbincangkannya. Ada yang menyarankan solusi agar organisasi pers mengklarifikasi dan mengkonfirmasi langsung dugaan penolakan itu ke gubernur. Ada juga yang mempertanyakan sikap PWI dan SMSI terhadap hal itu. Namun ada pula yang menanggapinya sambil bercanda.
“Bagus e PWI juga bikin pernyataan sikap bang. Sebelum e terlebih dahulu klarifikasi ke gubernur,” tulis Tri, wartawan LKBN Antara pengurus PWI Babel.
“Nah cakep tuh ide bang try, harus diklarifikasi dulu. Info yang ku dapet. Kawan2 wartawan yang di lokasi tidak pernah merasa tersinggung dan terhalang. Memang ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab karena jadwal beliau. Situasinya, kawan2 wartawan tidak dalam appointments dengan beliau dan dalam keadaan menjalankan kegiatan jurnalistik sehari2 dengan mengandalkan doorstop untuk konfirmasi langsung ke Gubernur. Ayo bersinergi,” tukas Nico Alpiandi pengurus PWI yang juga Ketua SMSI Babel menimpali.
Menanggapi itu, Ketua PWI Babel M. Faturrakhman menyarankan dan mengajak wartawan untuk duduk bersama dengan Gubernur Babel, karena ia yakin ada miss komunikasi yang terjadi.
“Alhamdulillah kita insan Pers adalah mitra dengan Pemerintah Provinsi Babel, alangkah baiknya kita duduk bersama mungkin ada miss komunikasi antara kawan kawan dengan Pak Gubernur dan alangkah baiknya kita saling bersinergi karena kita adalah mitra, mungkin dalam waktu dekat kita akan komunikasikan dengan Pak Gubernur,” kata Boy sapaan M. Faturrakhman yang diteruskan Sekretaris PWI, Agus Hendrayadi.
Boy menduga saat kejadian itu gubernur sedang ada jadwal yang padat dengan kesibukannya mengurus kemajuan Bangka Belitung. Mungkin juga para wartawan yang dikejar deadline namun waktu yang tersedia mepet sehingga tidak klop.
“Jadi adalah manusiawi kita sama sama dalam kondisi lelah dengan pekerjaan kita masing masing, intinya kita sebagai insan Pers harus selalu menjaga hubungan baik bukan hanya dengan pemerintah namun dengan semua narasumber kita agar dapat mendapatkan informasi yang akan kita sampaikan ke masyarakat, tetap semangat teman teman ya salam hormat buat teman teman semua,” tukasnya.
“Posisi kita bukan untuk menghakimi, di klarifikasi dengan yang bersangkutan, silahkan di copas,” imbuh Boy.
Sedangkan Ketua SIWO PWI Babel, Rudi Syahwani menyebutkan PWI layak untuk memediasi persoalan antara gubernur dan wartawan jika memang terjadi kesenjangan dalam bekerja.
“Waktu 2 tahun sebagai Bupati seharusnya menjadi parameter bahwa Gub tidak apatis terhadap media, berarti ada suatu miss understanding atau miss komunikasi. Fungsi kita sebagai PWI salah satunya adalah memediasi. Sehingga ada titik temu. Tapi jika memang ada niat untuk melecehkan profesi wartawan. Ku akan paling depan menjadi oratornya…!!!,” tegasnya.
“Nah niat atau etikad itu yg harus diselidiki. Kalau tdk ada niatnya bisa dimaklumi, tp kalo lah ade bahasa ringem lebih dulu sebelum ktemu wrtwn, maka tindakan itu lah ade niat sbelum terjadi,” timpal Sekretaris PWI.
Tidak hanya di PWI dan SMSI, organisasi pers lainnya juga memperbincangkan sikap gubernur tersebut. Ketua DPW Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Privinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rilisnya yang dikirim ke Redaksi Rakyat Pos, Rabu (17/1/2018) bahkan menyesalkan sikap gubernur.
Menurutnya, jika benar tindakannya seperti itu Erzaldi dinilai melecehkan dan menghina profesi wartawan sehingga bisa dikenakan sanksi.
“Jika memang benar, bahwa Gubernur Bangka Belitung telah menolak untuk diwawancarai wartawan, itu merupakan penghinaan profesi wartawan dan juga dapat dikategorikan pelanggaran UU Pers No 40/1999, UU KIP 14/2008 dan UU 23/2014 tentang Pemda. Jika hal ini terbukti nanti, tidak main-main hukumannya tertuang dalam UU 23/2014 tentang Pemda sanksinya kepala daerah bisa diberhentikan,” kata dia.
Feriyandi menyebutkan sebagai pejabat publik, kepala daerah baik itu Gubernur, Walikota, Bupati, Camat hingga Lurah dan Kepala Desa tidak boleh menolak wartawan atau LSM untuk diwawancarai.
“Apalagi jika seandainya penolakan itu dilakukan secara kasar, hal ini melecehkan profesi wartawan sebagai insan pers yang dilindungi undang-undang dan memiliki tugas sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, bangsa dan negara,” tegasnya.
Namun Feriyandi mengaku masih berpikir positif, bahwa Gubernur Babel tidak bermaksud melecehkan wartawan. Meski begitu gubernur katanya tidak boleh bersikap seperti itu.
“Seandainya jika sibuk kan bisa dengan baik-baik. Saya juga mencoba menghubungi dan sms Pak Gub, tapi tidak juga dijawab telponnya dan belum dibalas juga sms saya,” imbuhnya.
Feryandi yang biasa disapa Komeng ini menjelaskan, sebagai pencari berita untuk mempublikasikan informasi kepada masyarakat, wartawan harus memberikan data-data atau informasi secara terbuka dan transparan. Demikian juga pejabat daerah wajib memberikan data dan informasi untuk publik.
“Sebagai pejabat publik termasuk kepala daerah wajib untuk tidak menutup diri kepada publik, apalagi kepada wartawan. Sebab menolak memberi informasi termasuk menghalang-halangi kerja jurnalistik,” kata Komeng menekankan. (red/1)

Comment

BERITA TERBARU