Gubernur Anggap Pernyataan Ketua KPPIP Hoax

  • Whatsapp

Soal Bandara Belitung Batal Jadi Internasional
Rustam: Bisa Saja Ini Hoax

PANGKALPINANG – Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rustam Effendi menilai, pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Tim Implementasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo tentang pembatalan status Bandara HAS Hanandjoeddin Kabupaten Belitung menjadi bandara internasional, bisa jadi hanya berita bohong atau hoax.
Rustam menegaskan Bandara HAS Hanandjoeddin sudah ditetapkan sebagai bandara internasional. Hanya diakui untuk waktu operasionalnya saja yang masih menunggu keputusan Menteri Perhubungan.
“Begini, saya pikir kalau dibatalkan gak mungkin, tapi penundaan operasional. Karena persiapan sudah acc 100 persen, tiga persyaratan seperti bea cukai, imigrasi dan karantina sudah siap. MoU sudah ditandatangani menteri, tinggal mungkin teknis penerbangan saja,” kata Rustam kepada sejumlah wartawan dalam jumpa pers, Senin (13/2/2017).
Untuk maskapai yang rencananya akan melayani rute internasional Bandara HAS Hanandjoeddin pun, kata Rustam sudah ada tiga maskapai yang menyatakan siap melayani penumpang. Ketiga maskapai tersebut yakni Garuda, Lion Air dan Sriwijaya Air.
“Kalau batal gak, ini pilot proyek yang sudah lama direncanakan, bahkan sebelum Menhub sekarang ini,” tambahnya.
“Bisa saja (informasi dari Ketua KPPIP) ini hoax, SK sudah ditandatangani tinggal hari pelaksanaan operasionalnya saja,” tukas Rustam.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Tim Implementasi KPPIP, Wahyu Utomo seperti dilansir detik.com menjelaskan, sebanyak 18 kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dikeluarkan dari daftar proyek prioritas pemerintah Indonesia lantaran tidak adanya dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda).
Untuk Provinsi Babel, rencana pembangunan Bandar Udara Internasional HAS Hanadjoedin Belitung dan pembangunan Pulau Karantina di Pulau Nanduk di Kabupaten Belitung, yang dikeluarkan dari daftar PSN serta gagal dibangun pada tahun 2017 ini.
Pembatalan ini dipicu karena Pemprov Babel dan Pemda Belitung, dianggap tidak memberikan dukungan yang memadai agar Bandara Hanadjoedin sebagai proyek strategis nasional dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan PSN ini sebelumnya sudah diatur pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
“Dari 225 yang kemarin, ada yang dikeluarkan. Ada 20 sudah selesai, 18 yang kita keluarkan. 18 ini karena menterinya merasa bahwa ini tidak penting saat ini. Mungkin pada waktu itu iya, tapi sekarang karena ada yang lebih penting lagi, jadi dikeluarkan,” ujar Wahyu di Jakarta, Jumat (10/2/2017).
“18 yang dikeluarkan itu alasannya karena dari daerahnya sendiri tidak mendukung. Dari kementeriannya merasa ini bukan jadi prioritas lagi. Ada juga yang double. Itu nilainya Rp58 triliun,” tambah Wahyu.
Untuk diketahui, penyediaan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat karena adanya kendala di berbagai tahapan proyek, mulai dari penyiapan sampai implementasi. Hal inilah yang membuat pemerintah membentuk KPPIP sebagai pengawas agar proyek dapat dilakukan percepatan dengan fasilitas yang diberikan pemerintah.
Namun seringkali lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan, dan proyek berjalan lambat.
“Jadi kita diminta, setiap proyek yang sudah masuk PSN ini punya rencana aksi. Rencana aksi ini dipakai kita untuk memantau dan melakukan percepatan kalau ada keterlambatan. Jadi kalau proyek itu diusulkan, tapi tidak punya rencana aksi, ya kita keluarkan. Berarti itu jadi salah satu kriteria bahwa mereka belum siap. Tidak punya komitmen untuk melaksanakan rencana tersebut,” jelas Wahyu
Atas batalnya pembangunan bandara internasional di Kabupaten Belitung ini sebagai proyek strategis nasional, mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Babel, Huzarni Rani menuding adanya kesalahan dari Pemprov Babel, khususnya Gubernur Babel Rustam Effendi dan Kepala Dishub, Sarjulianto.
Menurut dia, batalnya megaproyek itu lantaran kegagalan gubernur karena menunjuk Sarjulianto sebagai Kadishub Babel yang tidak proaktif agar proyek stategis nasional pembangunan Bandara Hanadjoedin tidak dibatalkan oleh KPPIP. Sebab masuknya Bandara Hanadjoedin sebagai proyek strategis sebelumnya, sudah melalui perjuangan panjang.
“Saya menilai dibatalkannya Bandara Hanadjoedin sebagai PSN diduga karena Kadishub Babel dan juga Gubernur tidak serius mendukung penetapan Bandara Hanadjoedin sebagai PSN yang tentu secara tidak langsung merugikan pembangunan daerah,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (12/2/2017).
Seharusnya, kata Huzarni, dengan ditetapkannya bandara di Belitung sebagai PSN, sedianya pemerintah pusat akan mengucurkan triliunan dana APBN ke Babel. Akan tetapi, bakal hadirnya dana itu dinilai tidak disikapi dengan baik oleh pemerintah daerah. “Justru itu tidak disikapi dengan serius oleh Pemda,” cetusnya. (nov/1)

Related posts