Golput, Melanggar Perintah Al-Quran!

  • Whatsapp

Ketua MUI Basel: Kita Harus Taati Ulil Amri
Ajak Umat Muslim Gunakan Hak Pilih

TOBOALI – Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangka Selatan (MUI Basel), H. Zahirin, meminta masyarakat, terutama di Kabupaten Bangka Selatan agar memberikan hak pilih dan tidak golput dalam Pemilu Serentak Pilpres dan Pileg, Rabu besok 17 April 2019.
Ia menilai, memilih pemimpin merupakan hak dan kewajiban kebangsaan maupun keagamaan. Terlebih dalam Islam, memilih pemimpin adalah sebuah ketaatan beragama. Bahkan Zahirin menegaskan, jika masyarakat muslim bersikap golput dapat dinilai sama saja dengan melaanggar Al-Quran.
“Secara tegas, MUI Basel mengajak masyarakat untuk tidak golput di Pemilihan Umum tahun 2019. Sebab dalam Islam, bersikap golput dinilai sama saja melanggar perintah Alquran, yakni QS. An-Nisa),” ujarnya.
Zahirin mengatakan dalam Islam, bersikap golput itu sebenarnya merupakan sesuatu yang salah, termasuk pelanggaran dalam Alquran.
“Kita harus taat pada ‘Ulil Amri’ (pemimpin), dan menggunakan hak pilih kita adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada pemimpin. Berpartisipasi dalam Pemilu adalah pertanggungjawaban sebagai warga negara. Jadi jangan ada dari kalangan umat Islam yang tidak mau ikut dalam Pemilu nanti terutama pada 17 April,” tegas dia.
Selain itu, MUI Basel juga menghimbau masyarakat jangan sampai terprovokasi dengan media sosial yang kian marak menebarkan hoaks atau kabar bohong, serta ujaran kebencian yang dapat merusak tatanan sosial masyarakat, beragama dan bernegara.
Sebelumnya, pada tahun 2014 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan sikap golput di Pemilu hukumnya haram. Fatwa haram golput ini merupakan hasil ijtima’ ulama di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, 2014 lalu dan fatwa ini masih berlaku.
Dalam fatwa itu disebutkan ada empat syarat yang harus dimiliki calon pemimpin. Jika salah satu dari keempat syarat itu terpenuhi, maka menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk memilihnya.
Keempat syarat dimaksud yakni siddiq (jujur), amanah (terpercaya), tabligh (aspiratif dan komunikatif), dan fatonah (cerdas atau memiliki kemampuan). Selain keempat syarat itu, pimpinan juga harus beriman dan bertakwa.
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI, Muhyiddin Junaidi di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019) seperti dikutip dari detik.com juga menegaskan MUI mengimbau warga menggunakan hak pilihnya pada 17 April. MUI meminta warga tidak golput saat pileg dan pilpres.
“Kalau MUI minta agar masyarakat Indonesia mereka harus menggunakan hak pilih mereka,” katanya seraya menambahkan warga tidak menjadikan pemilu sebagai ajang untuk mencaci hanya karena berbeda pilihan. Dia mengatakan perbedaan pilihan merupakan hal wajar dalam demokrasi.
“Jangan jadikan pilpres dan pileg ini sebagai ajang untuk memecah belah. Ya berbeda pilihan adalah sunatullah tapi jangan sampai berbeda pilihan bangsa ini jadi terpecah belah,” jelasnya.
Muhyiddin mengingatkan para peserta pemilu untuk siap menang ataupun kalah. Dia menyebut Indonesia harus menjaga reputasinya sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.
“Siap kalah dan siap menang, itu lah dewasa. Malu kan kita, the fourth biggest nation in the world of existing democracy. Negara ke-4 terbesar yang mempraktikkan demokrasi adalah Indonesia,” paparnya.
Namun demikian, Ketua MUI Bidang Fatwa, Huzaimah menyatakan MUI tidak pernah menerbitkan fatwa bahwa golongan putih (golput) atau tidak memilih dalam pemilu adalah haram. Bantahan diberikan terkait berita yang berkembang di beberapa media.
“Tidak pernah MUI memfatwakan (golput) haram,” kata Prof. Huzaimah seperti dikutip dari Antara, Selasa (26/3).
Ia menjelaskan MUI hanya mengimbau agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019. MUI memberikan patokan agar pemimpin yang dipilih dalam pemilu nanti harus memenuhi empat syarat diatas.
MUI juga meluruskan persepsi soal fatwa yang keluarkan 2014 silam adalah fatwa tentang kewajiban memilih. Namun, dalam poin terakhir menyatakan ketika ada pemimpin yang memenuhi syarat sesuai dengan ajaran Islam, maka seorang individu diwajibkan memilih. Jika tidak memilih hukumnya haram. Fatwa itu mewajibkan individu untuk memilih pemimpin dan kata golput tidak ditemukan dalam fatwa.
MUI berpendapat, norma yang mendasari poin pertama di fatwa itu yakni pemilu dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Prinsipnya,
tidak mungkin ada sebuah negara jika tidak ada kepemimpinan. Maka rakyat diwajibkan memilih pemimpin. (raw/red/1)

Related posts