Golkar Babel Lapor Bawaslu

  • Whatsapp

 

Soal Indikasi Kecurangan Rekap Suara
Bawaslu Janji Tindaklanjuti Laporan

PANGKALPINANG – Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DPD Golkar Babel) yang tergabung dalam Tim Tujuh Badan Hukum dan Ham (Bakumham) Golkar, mendatangi Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Babel, Selasa siang (23/4/2019). Mereka datang untuk melaporkan beberapa indikasi kecurangan dalam proses rekapitulasi hasil Pemilu Legislatif 2019 kepada Bawaslu.
Adapun indikasi kecurangan yang dilaporkan DPD Golkar Babel berdasarkan laporan saksi-saksi partai yakni, mulai dari dugaan penggelembungan suara, pengurangan dan kesalahan penjumlahan suara sah yang tercantum dalam hasil penghitungan suara Model C1. Tidak hanya itu, dilaporkan juga dugaan pidana pemilu yang terstruktur, masif dan sistematik yang terjadi di hampir seluruh TPS di Provinsi Babel.
“Ini kita laporkan ada dugaan. Pertama, penggelembungan suara, tiba-tiba suara partai peserta pemilu tertentu yang tiba-tiba meningkat, ada peserta partai yang berkurang suaranya, begitu juga dengan suara caleg-caleg,” kata Ketua Bakumham DPD Golkar Babel, Agus Hendrayadi didampingi Sekertaris DPD Golkar Tommy Chandra dan sejumlah petinggi Golkar Babel lainnya usai memberikan laporan ke Bawaslu.
Menurut dia, indikasi kecurangan tersebut diduga merupakan pelanggaran yang sistematik karena tidak hanya terjadi pada satu TPS saja. Melainkan banyak TPS dan seolah sengaja menaikan perolehan suara partai tertentu dan caleg-caleg tertentu.
“Kalau kami melihat ada indikasi kecurangan ini justru yang sistematik,” sebutnya.
Lebih lanjut Agus yang juga pengacara ini mengungkapkan, Bawaslu Babel meminta DPD Golkar untuk menyempurnakan berkas laporannya. Sehingga, dalam waktu dua hari kedepan pihaknya akan menyempurnakan laporan dan data untuk diproses Bawaslu.
“Kami tadi mendapat koordinasi bahwa kami memiliki waktu menyempurnakan laporan dua hari kedepan, dan kami akan melengkapi itu agar laporan ini benar-benar sempurna,” ungkapnya.
Ia berharap, Bawaslu Babel dapat menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan oleh DPD Golkar Babel dan membongkar dugaan praktik-praktik kecurangan dalam rekapitulasi penghitungan suara hasil Pileg.
“Kami harap jika ini memang ada tindak pidana, Bawaslu Bangka Belitung dapat merekomendasikan ke Sentra Gakkumdu untuk menindak pelaku-pelaku kejahatan Pemilu. Kami ingin Bawaslu menelusurinya sekaligus ini jadi pelajaran untuk pemilu berikutnya kedepan,” tukasnya.
Dalam laporan ke Bawaslu, Tim Tujuh Bakumham Golkar Babel terdiri dari Fahrizan, Teddy Marbinanda, Edi Iskandar, Huzarni Rani, Tasmin Tamzil, Dedi Andrian dan Bram Pranata, merinci dugaan terjadi pelanggaran terstruktur, sistemik dan massif dalam hal penginputan data hasil pemilu mulai dari tingkat TPS hingga PPK yang melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Dugaan pelanggaran itu ditemukan berdasarkan bukti C1 di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Selatan, Belitung, Bangka Barat Belitung Timur, dan Bangka Tengah yang tidak singkron dengan hasil pemilu sebenarnya, sehingga menguntungkan partai politik dan caleg tertentu. Ada juga kesalahan penulisan dan penjumlahan perolehan suara sah maupun tidak sah yang terjadi di lebih dari 40 TPS.
“Yang menarik adalah jumlah suara keseluruhan ada yang melebihi jumlah Data Pemilih Tetap dan perbedaan data hasil penghitungan suara antara C1 Plano dan salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model C1. Beberapa partai politik peserta Pemilu dan caleg menjadi korban atas dugaan kecurangan dan/atau pelanggaran Pemilu ini. Semua data kami sertakan dalam laporan. Indikasinya bahwa dugaan pelanggaran tadi hanya dapat terjadi diduga dengan bantuan dari penyelenggaraan di TPS. Menurut kami telah terjadi kesengajaan bukan sebagai kelalaian,” tambah Fahrizan.

MELAPOR – Sekretaris DPD Golkar Babel, Tommy Chandra bersama Ketua Bakumham, Agus Hendrayadi dan Koordinator Tim Tujuh, Fahrizan saat mendatangi Sekretariat Bawaslu Babel untuk melapor dugaan pelanggaran rekapitulasi hasil Pemilu Legislatif 2019, kemarin. (Foto: Tim)

Karenanya, DPD Golkar Babel yang merasa dirugikan, meminta kepada Bawaslu Babel mengambil tindakan tegas untuk memerintahkan PPK membuka kembali Form C1 Plano dari Kotak Suara; Memerintahkan seluruh PPK atau KPU menghentikan rekapitulasi suara di seluruh kecamatan se Provinsi Babel; Memerintahkan PPK atau KPU melakukan hitung ulang secara keseluruhan Surat Suara pada Kotak Suara di TPS seluruh Babel; merekomendasikan KPU untuk Membatalkan hasil pleno PPK; Meminta Bawaslu Babel menelusuri dan membongkar pihak pihak yang melakukan perbuatan curang dalam Pemilu 2019 serta apabila pelanggaran terjadi KPU dan Bawaslu dapat mempidanakan dan mendiskualifikasi partai yang melakukan kecurangan.
Terpisah, Ketua Bawaslu Babel Edi Irawan didampingi Komisioner Divisi Penindakan, Pelanggaran dan Sengketa Pemilu, Jafri mengungkapkan, Bawaslu akan segera menindaklanjuti laporan tersebut, sesuai prosedur yang ada.
“Kita melihat dari yang disampaikan ini, ada beberapa kesalahan di dalam penulisan penyalinan rekapitulasi C1, hasil penghitungan suara oleh KPPS,” kata Edi.
Ia berjanji, pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Akan kita sampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota, agar mereka juga bisa menindaklanjuti ini ke Panwas Kecamatan, karena proses rekap hari ini masih di kecamatan,” imbuhnya.
Lebih lanjut dijelaskan Edi, Panwascam akan merekomendasikan laporan terkait dengan kesalahan-kesalahan prosedur administratif.
“Artinya kesalahan ini harus dilakukan pembetulan oleh PPK dalam rekap C1 hasil penghitungan suara ini,” terangnya.
Untuk memastikan permasalahan tersebut, menurut dia, sangat dimungkinkan PPK membuka C1 Plano.
“Guna untuk memastikan bahwasanya itu memang terjadi kesalahan didalam penulisan ataupun didalam penyalinan rekap C1 ini,” tandasnya. (ron/1)

Related posts