by

Giliran Warga Gantung Usir KIP Kamila

-NEWS-66 views

Minta Keseriusan DPRD Beltim
Pansus Kian Dalami Proses AMDAL

MANGGAR – Masyarakat Desa Selinsing Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur (Beltim) mendatangi kantor DPRD Beltim, Selasa (5/12/2017). Kedatangan mereka terkait pemindahan kapal isap produksi KM. Kamila dari Kelapa Kampit ke perairan Pulau Selanduk Kecamatan Gantung.
Perwakilan masyarakat yang dipimpin oleh Lim Yun Hiung atau biasa dipanggil Asui, diterima Ketua Pansus Kapal Isap dan Tambang Laut DPRD, Koko Haryanto. Koko didampingi dua orang anggota pansus menerima perwakilan masyarakat di ruang rapat DPRD Beltim.
Saat pertemuan atau rapat denegar pendapat (RDP), Asui mendesak agar KM Kamila segera dipindahkan dari perairan Kecamatan Gantung. Karena menurut Asui, masyarakat tidak menginginkan parkirnya kapal tersebut di daerah Gantung.
“Ya kalau bisa angkat kakilah dari Beltim, karena itu mudaratnya lebih banyak dibanding manfaatnya,” tandas Asui dalam RDP.
Usai itu, Ketua DPRD Beltim, Tom Haryono menjelaskan bahwa selama ini DPRD telah melakukan sikap serius atas permintaan masyarakat nelayan.
“Saya rasa DPRD sudah melaksanakan sesuai tupoksi DPRD apa yang diminta oleh perwakilan nelayan, terutama Kelapa Kampit. Pertama mereka minta supaya DPRD mendesak Bupati, saya kirim surat ke Gubernur bicara untuk menghentikan kapal isap, dan Gubernur telah melaksanakan dengan menghentikan itu walau sementara,” jelas Tom
Kemudian, kata Tom, mereka meminta kepada DPRD agar membuat Pansus. Pansus pun sudah dibuat dan telah bekerja. Dan warga minta DPRD agar memfasilitasi supaya bisa bertatap muka bertemu langsung dengan Gubernur, itupun juga sudah DPRD laksanakan.
“Jadi saya rasa permasalahan itu bukan berarti kita lempar sana lempar sini, itu bukan. Sudah jelas dan pada waktu bertemu dengan gubernur, gubernur sudah menyepakati akan melakukan koreksi terhadap surat-surat yang sudah dikeluarkan terkait dengan kapal isap. Dan untuk mengkoreksi itu pun gubernur sudah minta supaya ada keterlibatan langsung dari nelayan,” imbuh Tom Haryono.
Sementara itu, Ketua Pansus Kapal Isap dan Tambang Laut, Koko Haryanto menyebutkan bahwa sikap Pansus akan lebih serius menyelsaikan polemik KIP Kamila. Terutama dalam memanggil beberapa oknum terkait perizinan PT Kampit Tin Utama, pemilik Kamila.
“Kita akan mengundang mereka terkait pembuatan Dokumen AMDAL itu, kemudian kita ingin mengetahui proses awal bagaimana perizinannya yang keluar itu, pada saat itu bagaimana proses awalnya. Karena yg namanya perizinan itu tidak sekonyong-konyong keluar. Jadi ada tim yang dibentuk. Karena kewenangannya masih di Kabupaten,” tegas Koko saat ditemui diruang kerjanya. Selasa (5/12/2017)
Kemudian disampaikan Koko, karena persoalan itu, perizinan IUP keluar itu tidak ada kaitannya dengan Provinsi, kecuali provinsi itu memang dari proses awal dalam penyusunan dokumen Amdal. IUP itu keluar murni pertimbangannya dikeluarkan oleh Bupati waktu itu, “Nanti kami ingin tahu pertimbangan-pertimbangan apa. Apakah betul sudah sesuai dengan prosedur-prosedur, kita dalam hal ini tidak mencari siapa benar siapa salah, kita mencari apakah prosedur itu dilewati dengan sesuai aturan yang ada,” lanjut Koko
Ia melanjutkan, berkaitan dengan proses kepemilikan perusahaan, dalam IUP itu tertuang bahwa pemegang IUP itu tidak boleh dipindahtangankan ke pihak lain. Sepanjang yang kami ketahui dan juga statemen dari yang bersangkutan, misalnya, dari pak Andeska dan pak Ismail Haris kalau mereka sejak tahun 2010 katanya sudah tidak lagi terlibat di perusahaan ini (PT KTU, red), nah bagaimana proses pengalihan waktu itu, apakah ini semacam ada izinnya. Karena dalam IUP itu dituliskan pengalihan kepemilikan katakanlah itu harus seizin Bupati. Artinya kan pada masa itu kewenangannya masih ada di Kabupaten. Apakah ada semacam dokumen, semacam surat yang dikeluarkan perusahaan itu kepada Bupati terkait permohonan izin untuk pemindahan kepemilikan itu.
“Sepanjang sepengetahuan kami dalam dokumen Amdal itu, akte-akte yang dikeluarkan tahun 2011 itu akte atas nama Usmandi Andeska, direkturnya pak Ismail Haris,” cetus Koko
“Sekarang ini Direkturnya Pak Fahmi Aliansyah, cuma komisarisnya kami tidak tahu, apakah ada akte perubahannya,” singgungnya.
Sebenarnya, kata Koko, Pansus ini menjadi ruang klarifikasi bagi Pak Usmandie Andeska. Saya harap beliau hadir.
Kemudian mengenai keterkaitan pemanggilan mantan Bupati Beltim, Khairul Effendi, dijelaskan Koko, Kalau Pak Khairul Efendi yang mengeluarkan IUP Eksplorasinya, karena memang dalam UU minerba sesudah eksplorasi itu dijamin mendapatkan Ekploitasi, artinya apakah memenuhi syarat-syarat, kenapa itu ditingkatkan. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah ada hasil eksplorasi yang disampaikan kepada daerah.
Begitu juga keterkaitan Basuri, menurut Koko, Kalau Pak Basuri mengeluarkan izin operasi produksinya. yang menjadi pertanyaan kita itu yang tertulis didalam IUP itu sendiri, sebetulnya Pak Basuri itu sudah bagus dalam hal memagari, kalau dikatakan mustahil sebetulnya mustahil bisa dipenuhi dengan item kewajiban 49 butir itu setelah kami lihat dan pelajari itu tidak ada 50% nya.
Sementara di UU Minerba, bahwa perusahaan itu wajib melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam IUP nya. dalam persetujuan RKAB juga tertulis bahwa perusahaan itu berkewajiban memenuhi kewajiban sesuai dengan apa yang tertulis dalam IUP.
“Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2002, disebutkan syarat penambangan pasir itu tidak boleh berada dalam radius 2 mil, keputusan itu belum dicabut, dan sebagai amanat dalam menjalankan Keputusan Presiden RI No 33 Tahun 2002, tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. Nah, didalam pasal 5,” tutup Koko. (mgt/yan/6)

Comment

BERITA TERBARU