GESAK Desak Jaksa Beberkan 13 Oknum Dewan

  • Whatsapp

Terkait Dugaan Korupsi SPPD Fiktif DPRD

PANGKALPINANG – Dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di DPRD Kota Pangkalpinang terus menjadi perhatian banyak pihak. Kali ini Gerakan Sadar Keadilan (GESAK) yang terdiri dari gabungan beberapa organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan, menyoroti kasus ini. Mereka meminta sebanyak 13 oknum DPRD Kota Pangkalinang yang terlibat penyalahgunaan SPPD fiktif, dibeberkan ke publik.
“Mengingat kasus ini sudah cukup lama bergulir, maka kami minta agar pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesegera mungkin memeriksa 13 oknum dewan yang terindikasi terlibat itu. Dan kami minta agar nama-nama yang 13 orang itu segera dibuka ke publik. Biar rakyat tahu siap saja mereka,” ujar Hafiz yang didampingi Sekretaris GESAK, Zamzam, kepada wartawan Sabtu (15/4/2017).
Terlebih menurut Hafiz, anggaran yang disediakan untuk SPPD DPRD Kota Pangkalpinang memang cukup besar menghabiskan APBD. Dan seharusnya anggaran yang membuat anggota dewan itu ‘hidup enak’ jangan disalahgunakan.
”Itu sudah pengkhianatan! Sama saja anggota dewan itu sudah mengkhianati rakyat yang sudah mempercayai mereka. Mari kita tanya, apa yang sudah diperbuat anggota dewan kota untuk kami selaku rakyat? Tidak ada. Studi banding terus menerus dan kemana-mana, lalu out put untuk
rakyat Pangkalpinang apa? Ditambah pula dengan penyalahgunaan? Masya Allah!” ujarnya.
Hafiz menambahkan, kalangan mahasiswa termasuk OKP dan Ormas yang tergabung dalam GESAK juga heran dengan sikap Ketua Parpol yang mengusung para anggota Dewan Kota diduga bermasalah.
GESAK meminta Ketua Parpol turun tangan menyikapi para anggota dewan yang diduga terlibat, jangan cuma diam menunggu. Bila perlu para Ketua Parpol dari para oknum DPRD Kota yang tersangkut masalah itu mensupport Kejari Pangkalpinang agar cepat memproses kasus ini.
“Dan bila terbukti secara hukum segera lakukan Pergantian Antar Waktu (PAW),” tegasnya.
Para anggota dewan diharapkan masih punya nurani. Dan dapat melihat keadaan masyarakat Kota Pangkalpinang yang masih banyak membutuhkan biaya pembangunan.
”Jika sekiranya anggaran SPPD itu dialihkan misalnya untuk membantu pendidikan dan kesehatan masyarakat, sudah berapa banyak rakyat daerah ini yang terbantu? Ini tentu jauh lebih terhormat di mata rakyat ketimbang studi banding yang manfaatnya juga entah apa dan untuk siapa,” ujarnya.
Selain menyentuh persoalan para anggota Dewan Kota, GESAK juga kata Hafiz menyoroti kinerja Sekretaris DPRD Kota. Sebab salah seorang staf Sekwan yang menjadi tersangka, sehingga bukan tidak mungkin kasus ini akan merembet juga ke jajaran Setwan yang lain.
“Untuk itu kami minta Walikota Pangkalpinang segera mengganti Sekwan, dengan alasan agar yang bersangkutan dapat konsen dengan kasus yang tengah menimpa stafnya itu,” tandasnya.(red/1)

Related posts