by

Generasi Milenial Pantang Golput

-Opini-85 views

Oleh: Juliati Siregar, S.S
Guru di Yayasan Sekolah Methodist-3 Medan Sumatera Utara

Tidak lama lagi, pesta demokrasi akan kembali digelar. Masyarakat Indonesia akan kembali memilih para pemimpin negara baik di pusat maupun daerah mulai dari presiden, wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat dan daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara yang menggunakan sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Negara yang demokratis tentunya memberi kesempatan bagi seluruh warga negaranya untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil dianggap penting untuk menentukan masa depan ibu pertiwi. Masyarakat diberi kedaulatan untuk memilih melalui pemilihan umum (Pemilu).
Pemilu adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan inti dan strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, rakyat harus benar-benar teliti, serius, dan benar-benar memilih sosok yang terbaik saat pemungutan suara nanti. Namun sangat disayangkan dikala ada kedaulatan yang dipercayakan, masih banyak juga rakyat yang memilih untuk golput dalam pesta demokrasi tersebut, tak terkecuali generasi milenial.
Suara generasi milenial (17-37 tahun) tidak boleh dipandang sebelah mata. Berdasarkan hasil penelitian lembaga survei Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), saat ini setidaknya terdapat 34,4 persen masyarakat Indonesia berada di usia emas itu. Hal ini menjadi bukti bahwa pejabat-pejabat tinggi negara dalam pesta akbar demokrasi 2019 akan sangat ditentukan oleh pilihan generasi milenial.
Generasi milenial tentunya juga dikenal sebagai kaum intelektual karena di rentang usia tersebut mayoritas masih duduk di sekolah semester akhir dan perkuliahan. Seyogianya, mereka sudah menyadari betapa pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Akan tetapi, data riset lembaga survei Alvara Research Center (ARC) kepada generasi milenial mengenai elektabilitas capres dan cawapres yang bertarung tahun 2019 menyimpulkan bahwa 11,7 persen belum memutuskan untuk memilih. Meski tidak begitu besar, namun jumlah tersebut masih memungkinkan untuk terus merangkak naik mengingat perang politik (political war) yang akan terjadi menjelang pemilu.
Dadang Darmawan Pasaribu, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), mengatakan bahwa golput telah menjadi salah satu pilihan di era demokrasi. Dari data yang dihimpun oleh penulis, angka golput memang cukup tinggi dimana pada pilpres 2009 lalu mencapai 29,1 persen dan Pilpres 2014 lebih dari 30 persen daftar pemilih memutuskan untuk golput. Bagaimana pun, jumlah partisipan golput akan sangat berpengaruh besar pada masa depan bangsa.
Ada banyak alasan kenapa banyak partisipan pemilu memilih untuk golput, salah satunya karena merasa tertipu dengan janji-janji program caleg dan capres. Apa yang dijanjikan tidak direalisasikan saat mereka menjabat. Pemilih merasa dibodohi karena pilihannya selama ini terkesan formalitas belaka dan hak suara mereka tidak benar-benar dihargai. Pemilih juga krisis kepercayaan kepada para calon yang mengumbar kebohongan saat berkampanye. Namun, alasan lain masyarakat memilih golput karena mereka belum mengenal para calon tersebut. Mereka krisis informasi tentang profil dan prestasi para calon. Hal ini biasanya terjadi pada orang-orang di desa yang belum tersentuh informasi cepat lewat internet.
Lantas, bagaimana seharusnya agar generasi milenial tidak melek politik dan tidak golput saat pemilu mendatang? Pertama, kita harus memperbanyak dan mencari informasi tentang isu politik melalui surat kabar, termasuk profil calon, track record, dan visi misinya terhadap kemajuan bangsa. Di zaman teknologi maju seperti saat ini, tentu hal tersebut tidak lah sulit karena kita bisa dengan mudah memanfaatkan gawai untuk mendapatkan informasi tersebut. Kedua, terlibat dalam kegiatan politik, misalnya mengikuti kampanye yang dilakukan para paslon baik di lapangan maupun melalui media pemberitaan. Ketiga, ikut serta dalam diskusi-diskusi yang membahas pemilu. Keempat, jika kita memiliki pemahaman lebih tentang politik, alangkah lebih baik jika kita menuangkannya dalam bentuk tulisan atau artikel agar banyak orang awam menjadi melek politik.
Sedini mungkin, anak sekolah perlu dipahamkan teori sederhana tentang politik mengingat mereka lah yang saat ini aktif menggunakan media sosial. Memang sudah ada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di sekolah yang memiliki porsi untuk mengupas masalah perpolitikan, namun hal itu belum begitu efektif dan optimal, karena PKN tidak berfokus pada teori itu saja. Karenanya, edukasi dan sosialisasi terkait politik haruslah secara khusus dibahas di sekolah. Di sinilah dibutuhkan kerjasama dan sinergitas pihak sekolah dengan lembaga negara terkait, seperti KPU, bawaslu, dan lembaga lainnya. Mereka mesti mensosialisasikan pendidikan politik di sekolah.
Pendidikan politik juga perlu disosialisasikan di lingkungan keluarga. Orang tua sepatutnya lebih dewasa dalam memandang politik. Dengan begitu, anak-anak mereka yang notabene lebih aktif bermedia sosial akan lebih mudah untuk dikontrol. Pasalnya, belakangan ini, di berbagai tautan berbau politik di media sosial sudah banyak dicampuri oleh pengguna media sosial yang masih bersekolah. Mereka tak luput dari perselisihann pendapat, ujaran kebencian (hate speech), dan perang politik (political war).
Partai politik juga harus penuh tanggung jawab mendidik masyarakat, khususnya generasi milenial agar melek politik. Selama ini justru anggota partai politik secara sengaja membuat perang politik yang menimbulkan perpecahan di masyarakat. Dengan sosialisasi, didikan, dan pendekatan yang baik dari partai politik, diharapkan semakin banyak generasi milenial yang berpartisipasi perhelatan pemilu nanti. Bagaimana pun, mereka kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini.(***).

Comment

BERITA TERBARU