Gempa Minta Pemda Tegas

  • Whatsapp

Soal PIP dan TI di Babar

Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Gempa Babel), Aditia Pratama mendesak pemerintah daerah agar cepat mengambil sikap terkait beraktivitasnya Ponton Isap Produksi (PIP) dan Tambang Inkonvensional (TI) jenis apung atau rajuk ilegal yang menambang pasir timah di perairan Dusun Selindung, Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Kalau sudah bicara ilegal pemerintah harus cepat bertindak, jangan dibiarkan berlarut-larut,” kata dia dalam rilis ke media, Jumat (7/7/2017).
Menurut Adit sapaan Aditia Pratama, bila penambangan ilegal oleh PIP dan TI apung ini terus dibiarkan, sudah dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan laut di daerah tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan aktivitas penambangan ilegal lainnya entah itu menggunakan PIP atau pun tambang inkonvensional akan meluas menambang ke daerah sekitar.
“Kalau bicara pertambangan yang legal, tentu harus ada kajian lingkungannya. Termasuk di dalamnya yakni sistem pengelolaan limbahnya. Dan PIP Ti apung ini sudah pasti tidak ada itu,” imbuhnya.
Terlebih, wilayah perairan Dusun Selindung, Desa Air Putih itu bukan merupakan zona pertambangan yang ditetapkan pemerintah dalam draf Perda Zonasi, sehingga jelas sudah melanggar ketentuan yang ada. Karena itu pekerja, pemilik modal sekaligus pemilik tambang dapat terancam sanksi pidana.
“Kalau sudah ilegal pastinya tidak melakukan kajian-kajian lingkungan, dan jelas melanggar UU Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bila melanggar, maka ada sanksi pidananya, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pidana paling ringan satu tahun penjara dan denda satu miliar, maksimalnya 10 tahun denda 10 miliar,” urainya.
Penentuan sanksi tersebut kata Adit tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun 2004 terkait baku mutu untuk wisata bahari dan biota laut.
“Dari kegiatan tambang itu tentunya menghasilkan limbah, salah satunya kekeruhan. Kekeruhan ini termasuk dalam parameter fisik dengan baku mutunya yakni 5 Ntu untuk wisata bahari dan lebih kecil dari 5 Ntu untuk biota laut. Bila melewati itu maka melanggar. Selain itu ada lagi parameter lain seperti kimia, biologi dan logam berat,” tutupnya seraya berharap tindakan cepat dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengantisipasi pengelolaan lingkungan yang baik. (ron/1)

Related posts