Gelapkan Pajak Penghasilan PNS, Mantan Bendahara DPRD Divonis 2 Tahun Penjara

  • Whatsapp
Proses sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa Boedik Wahyudi, mantan Bendahara DPRD Kota Pangkalpinang yang divonis terbukti menggelapkan Pajak Penghasilan PNS dengan hukuman dua tahun penjara tadi siang. (Foto: Bambang Irawan)

RAKYATPOS.COM, PANGKALPINANG – Mantan Bendahara DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Boedik Wahyudi dijatuhi hukuman kurungan penjara selama dua tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Boedik Wahyudi divonis dalam sidang putusan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Rendra Yozar Dharma Putra SH MH dengan anggota Siti Hajar Siregar SH MH dan Iwan Gunawan SH MH di Ruang Garuda, Kamis (4/6/2020).

Sidang yang dilaksanakan secara teleconference tersebut disaksikan oleh terdakwa dari lembaga pemasyarakatan (lapas).

Dalam sidang ini, Boedik Wahyudi diputus pada perkara Tindak Pidana Perpajakan yang tidak menyetorkan ke kas Negara Pajak PPh 21 yang telah dipotongnya, dengan kerugian negara sebesar Rp355.496.640.

Baca Lainnya

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Boedik Wahyudi selama 2,6 tahun.

Dia telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Hakim menyatakan bahwa Boedik Wahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong.

“Ini dapat menimbulkan kerugian  pada pendapatan negara yang dilakukan secara berlanjut,” kata Rendra.

Tak hanya itu saja, Hakim menjatuhkan pidana kepada mantan Bendahara Dewan ini penjara selama dua tahun.

“Terdakwa juga didenda sebesar dua kali jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar sejumlah Rp355.496.640,- senilai Rp710.993.280,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan,” tegasnya.

Rendra menegaskan masa penahanan yang telah dijalani oleh Boedik Wahyudi, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

“Terdakwa tetap berada dalam tahanan,” tegasnya lagi.

Dia menambahkan, barang bukti juga ditetapkan dari Boedik Wahyudi berjumlah 594 item.

“Terdakwa juga dibebankan biaya perkara sejumlah Rp5.000,” tukasnya.

Selain tersandung kasus disebutkan, Budik juga pernah dijerat hukuman penjara dalam kasus korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di DPRD Kota Pangkalpinang.

Dia divonis 1,5 tahun pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang, Senin (5/3/2020). Budik dinyatakan bersalah dalam kasus pencairan SPPD fiktif yang terjadi di Dewan Perwakilan Daerah Kota Pangkalpinang pada Februari 2017.

Budik ikut ke Jakarta mendampingi kunjungan kerja para anggota dewan dengan SPPD tanggal 6, 7, dan 8 Februari 2017. Namun didapat kabar kunjungan kerja itu diduga fiktif dan negara dirugikan sebesar Rp158 juta.

Sebanyak 13 oknum anggota DPRD Pangkalpinang yang mengambil SPPD tersebut terdiri dari anggota Komisi I, II, dan III DPRD hanya dijadikan sebagai saksi.

Padahal modusnya, ada anggota dewan yang tidak berangkat tetapi biaya SPPD dicairkan, dan ada yang berangkat tetapi tidak melakukan kunjungan kerja.

Diketahui, hingga sekarang proses hukum kasus SPPD fiktif yang melibatkan 13 anggota dewan ini masih berlangsung. Dimana mantan Sekretaris DPRD Latif Pribadi tengah menjalani masa persidangan di PN Tipikor Pangkalpinang sebagai terdakwa. Sedangkan terhadap 13 orang anggota dewan DPRD Kota Pangkalpinang masa itu, proses hukum belum dihentikan. (bis)

Related posts