Gegara Zonasi, Siswi di Ranggung tak Sekolah

  • Whatsapp

Tidak Diterima di SMA Terdekat
Dewan Babel Diminta Carikan Solusi

TOBOALI – Penerapan sistim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mulai diberlakukan tahun 2018, menyisakan beberapa persoalan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

PPDB Online yang merupakan sistem untuk melakukan otomatisasi pelaksanaan penerimaan siswa baru mulai dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil seleksi berbasis waktu nyata (real time online) itu, ternyata telah merugikan seorang siswi warga Desa Ranggung, Kecamatan Payung, Bangka Selatan.

Akibat zonasi PPDB, siswi bernama Merida Shelis dengan asal Sekolah SMP Darul Istiqomah Air Gegas, akhirnya tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Sebab, ia tidak diterima di SMA Negeri 1 Payung yang merupakan satu-satunya SMAN di Kecamatan Payung berdasarkan zonasinya.

Sedangkan untuk bersekolah di SMK N 1 Payung ia tak berminat. Demikian juga ketika hendak melanjutkan ke SMA swasta, Merinda tak dapat berbuat banyak karena harus ke Pangkalpinang, Koba atau ke Toboali mengingat kehidupan keluarganya.

Akhirnya, pada hari pertama masuk sekolah hari ini, Senin (15/7/2019), Merinda tak dapat bersekolah layaknya siswa lain.

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Samsir menyesalkan kejadian ini. Kepada wartawan, Minggu (14/7/2019) ia meminta semua pihak memikirkan nasib siswa seperti Merinda akibat penerapan sistem zonasi dalam PPDB.

Menurutnya, penerapan sistim zonasi yang sebenarnya sudah dibuat sejak tahun 2016, memang memiliki beberapa kelebihan sebagaimana yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy, yakni sistim zonasi akan mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Tetapi ada hal yang terlupakan dari pengambilan kebijakan itu bahwa adanya perbedaan letak geogafis sebagian daerah di Indonesia dan belum meratanya kuantitas dan kualitas infrastruktur pendidikan yang ada di Indonesia, termasuk Bangka Selatan menyebabkan penerapan sistim zonasi ini malah menimbulkan permasalahan baru,” katanya.

Dengan tidak tertampungnya siswa yang ingin melanjutkan ke sekolah negeri di daerah terpencil, lanjut Samair, telah menyebabkan meningkatnya angka anak tidak melanjutkan sekolah.

“Akibatnya siswa tidak mau untuk melanjutkan sekolah, selain di SMA Negeri karena keterbasan kuota dan ketidakmampuan finansial, ” imbuhnya.

Samsir menyebutkan kasus di Kecamatan Payung yang hanya memiliki 1 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK N 1) Payung, adalah contoh kongritnya.

“Panitia lebih memilih membiarkan si anak tidak melanjutkan sekolah daripada menerima si anak atas nama Merida Shelis asal Desa Ranggung dengan asal Sekolah SMP Darul Istiqomah Air Gegas itu. Sementara untuk melanjutkan ke SMA swasta harus ke Pangkalpinang, ke Koba atau ke Toboali karena hanya ada satu sekolah yang berada pada zonasi,” jelasnya.

Dengan kejadian ini, Fraksi Gerindra Amanat Sejahtera DPRD Bangka Selatan menurut politisi PKS itu, menyayangkan adanya permasalahan ini yang menyebakan siswa usia sekolah tidak melanjutkan sekolah hanya dikarenakan menerapkan aturan yang saklek tentang zonasi.

“Kami akan mendorong anggota fraksi yang tergabung pada Komisi 2 yang membidangi ini untuk menyampaikan permasalahan ini kepada DPRD provinsi karena wewenang untuk pendidikan menengah dan tinggi sudah menjadi wewenang provinsi. Dan kita juga sangat menyayangkan tidak ditanggapinya sama sekali siswa itu, minimal ada jawaban dari kepala sekolah tentang permasalahan ini yang lebih memilih membiarkan anak tidak sekolah dari pada mencari jalan keluar bagaimana anak tetap bisa bersekolah,” pungkas Samsir. (raw/1)

Related posts