Gakkumdu Cari Buyung Edi Kodri

  • Whatsapp
Tim Sentra Gakkumdu Provinsi Babel saat mendatangi kediaman Edi Kodri alias Buyung di Tanjungpandan, Belitung, Kamis (2/3/2017). Tim sejatinya hendak meminta klarifikasi dari Buyung namun terhambat karena sedang berada di Jakarta. Tim hanya bertemu sanak saudara Buyung di kediamannya. (Foto: Roni Bayu)

Datangi Belitung, Buyung di Jakarta
Terry Akui Bukan Ketua KPU Peminta Uang

TANJUNGPANDAN – Tim Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mulai melakukan penyelidikan khusus ke Kabupaten Belitung terkait dugaan pelanggaran Pilkada Babel. Tim Gakumdu mencari Edi Kodri alias Edi Yusuf alias Buyung yang disebut-sebut mengetahui tentang pelanggaran dimaksud.
Selain untuk meminta klarifikasi langsung kepada pengusaha asal Toboali, Bangka Selatan yang berdomisili di Tanjungpandan Kabupaten Belitung itu, tim terpaksa mendatangi kediaman Buyung karena undangan yang disampaikan sebanyak tiga kali oleh Sentra Gakkumdu Babel, tidak digubrisnya.
Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Gakumdu yang memimpin penyelidikan tersebut, Zul Terry Apsupi didampingi Kasubag Hukum Bawaslu Babel Yaumil serta Kasubdit Kriminal Umum AKBP Erwin Siboro, Kamis kemarin (2/3/2017) sudah mendatangi kediaman Buyung. Namun ternyata Buyung sedang berada di luar kota.
Sebenarnya tim sudah mendapatkan informasi yang bersangkutan tidak berada ditempat. Tapi Tim Gakkumdu Babel tetap mendatangi kediaman Buyung dan diterima sanak keluarganya.
“Kita menjalankan prosedur yang ada. Kita sudah mengundang sebanyak tiga kali. Begitu juga untuk kita minta klarifikasi di Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung juga tidak ada, sehingga kita mendatangi rumahnya. Jadi, hanya untuk meminta klarifikasi dan menjalankan tugas yang memang harus dilakukan Sentra Gakkumdu,” kata Zul Terry Apsupi.
Ia menjelaskan, Buyung hendak diklarifikasi atas pernyataannya kepada pihak lain tentang dugaan permintaan uang kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, Rustam Effendi-M. Irwansyah yang dilakukan penyelenggara Pilkada. Dan hasil pemeriksaan awal ternyata bukan Ketua KPU Provinsi Babel yang meminta uang tersebut.
“Sementara saksi awal memberitakan informasi itu kita hadirkan, tidak bisa hadir. Telusuri rumahnya kosong. Surat sudah kita masukkan. Informasi awalnya, katanya Ketua KPU minta Rp5 milliar untuk memenangkan salah satu Paslon. Namun, hasil pemeriksaan dan klarifikasi kita berbeda, bukan Ketua KPU. Nanti akan kita lihat rekening itu. Dan tanggal 5 setelah pembahasan ditingkat Sentra Gakkumdu, kita akan lakukan konferensi pers lanjutan,” tukasnya.
Dari temuan di lapangan, pengecekan rekening Ketua KPU Babel terhambat karena yang bersangkutan diketahui sedang berada di Jakarta sejak Rabu (1/3/2017). Begitu juga dengan Buyung yang berada di luar kota sejak Selasa (28/2/2017).
Selain mendatangi kediaman Buyung, tim juga menemui saksi lain yakni Mukhtar Motong atau Tarek di Tanjungpandan. Nama berikut ini didatangi lantaran pernah memberikan keterangan bahwa kotak suara sebelum pencoblosan Pilkada sempat dibuka lebih dulu oleh oknum penyelenggara Pilkada saat pendistribusian ke Selat Nasik Belitung. Tarek pun sudah dipanggil namun yang bersangkutan tidak memenuhi undangan Gakumdu. Sehingga tim datang sekaligus melakukan kroscek ke lapangan menyaksikan adanya perbedaan kotak suara untuk PPK dan TPS.
“Saat Sentra Gakkumdu Babel melakukan klarifikasi ke rumah saksi Tarek, didapati bahwa yang bersangkutan sedang berada di luar kota. Padahal saksi sudah diberikan surat undangan pada 24, 25 dan 26 Februari. Baik secara surat atau melalui SMS. Tapi, mereka tidak hadir disetiap undangan itu,” sesalnya.
Terry menyampaikan, saat ke KPU Belitung, ditanyakan kotak suara TPS yang berada di masing-masing di PPK. Dan saat dilakukan dialog di KPU Kabupaten Belitung dengan divisi logistik ditemukan adanya foto kotak suara dan sudah dihadirkan kotak yang dibuka seperti pernah dilaporkan.
“Memang kondisi PPK sebelum penghitungan ke PPK memang tidak terkunci, belum ada surat suara dan rekap PPS. Akan terkunci, kalau sudah ada rekapan hasil TPS. Kotak inilah yang membuat perbedaan. Masyarakat harus tahu untuk di TPS dan PPK dan sudah ada lebel masing-masing. Memang dibuka, untuk mengambil ATK dan ATK lain yang kurang. H-2 atau H-4 saat mau pengiriman ke Selat Nasik. Adanya itu, kita minta untuk Pilbup (Kab. Belitung-red) kedepan termasuk ada perbedaan peruntukan kotak suara kapan harus dikirim. Harusnya TPS dulu baru PPK,” tukas Terry.
“Jadi ada perbedaan kotak suara. Saat pendistibusian ke Selat Nasik H-1, memang ada kotak yang tidak dikunci. Yaitu, kotak untuk PPK. Bedanya, kalau untuk kecamatan tercantum nama PPK, kabupaten dan provinsi. Sedangkan untuk kotak suara TPS, bedanya ada nama TPS dan nama PPS. Itu perbedaan kotak untuk kecamatan dan kotak TPS. Jadi kalau yang dilaporkan adanya dugaan kotak suara PPK yang tidak dikunci, itu benar sebelum pencoblosan. Karena di dalamnya berisi berisi pena, spidol dan ATK lainnya. Tapi, setelah pencoblosan, itu semua dikunci dan disegel,” ungkap Divisi Logistik KPU Belitung Muliadi, di sekretariat KPU Belitung, kemarin.
Muliadi menambahkan, adanya persoalan tersebut, menjadikan KPU Belitung akan segera melakukan antisipasi menghadapi Pilkada Kabupaten Belitung 2018 mendatang. Baik itu dari jadwal pendistribusian hingga stiker yang ditempel.
“Dengan kejadian ini, adanya antisipasi pendistibusian di setiap kecamatan. Mungkin kalau perlu pendistribusian kotak suara dilakukan H-3 dan untuk kotak PPK H-1. Tetap kita akan antisipasi. Dan masyarakat juga bisa tahu nantinya, perbedaan kotak untuk PPK dan TPS,” imbuh Muliadi.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Belitung Jookie Vebriansyah yang turut mengkroscek ke KPU Belitung, menyesalkan bahwa laporan soal kotak suara yang terbuka langsung disampaikan ke tingkat provinsi. Seharusnya kata dia, kejadian yang berada di kecamatan dapat dilaporkan kepada Panwas kecamatan maupun Panwaslu kabupaten, tidak langsung ke tingkat provinsi.
“Kepada yang melaporkan hal ini, seharusnya dilaporkan dulu ke Panwaslu dulu atau dibawahnya (Panwascam Selat Nasik-red), agar kita bisa melakukan pengawasan. Jangan langsung-langsung melapor ke tingkat yang lebih tinggi. Karena kejadiannya ditingkat kecamatan lalu ke kabupaten agar bisa ditindaklanjuti. Kedepan, masyarakat juga bisa membedakan mana kotak PPK dan mana kotak TPS,” tukas Jookie.
Sementara itu, Ketua KPU Babel Fahrurozi alias Ozy saat ditemui Rakyat Pos di Jakarta, enggan berkomentar banyak terkait tuduhan yang menyerang dirinya. Ia hanya menyampaikan, bahwa perihal tersebut merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu. “Silahkan ceklah. Tuhan yang bisa balasnya nanti,” tukasnya singkat. (ron/1)

Related posts